



Bupati Pegunungan Bintang Minta Dana Otsus Tak Kena Efisiensi, Khawatir Tak Ada Pembangunan
- Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak efisiensi anggaran terhadap dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua.
Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pusat, program-program pembangunan di wilayahnya tidak akan dapat berjalan dengan baik.
"Kita berharap anggaran khusus (dana otsus) Papua itu dikembalikan. Yang kemarin diefisiensi itu, karena kita tidak bisa berjalan kalau tanpa ada dukungan pusat, transfer," ujar Spei, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
Spei mengungkapkan bahwa Provinsi Papua Pegunungan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, dengan 99 persen pendanaannya berasal dari sana.
Sebagai provinsi baru, Papua Pegunungan tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) seperti provinsi lainnya.
Ia menyebutkan, Mimika, misalnya, memiliki pendapatan daerah dari PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Mimika itu ada pajak. Dengan kota Jayapura, Merauke, itu ada PAD-nya sendiri. Tapi, kita di Pegunungan, itu semua tergantung ke pusat," ujar dia.
Bupati Spei mengkhawatirkan bahwa efisiensi dana otsus akan berdampak negatif pada pembangunan di daerahnya.
Ia menegaskan bahwa tidak adanya pembangunan saat kepala daerah baru dilantik dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pejabat baru tersebut.
Menurut perhitungannya, Pegunungan Bintang memerlukan dana hingga Rp 1,2 triliun untuk membangun infrastruktur.
Idealnya, dana yang dibutuhkan mencapai antara Rp 1,7 triliun hingga Rp 2 triliun.
"Apalagi jalan jembatan, itu menjadi bupati tidak dipercaya. Karena begitu dilantik, tidak ada pembangunan tahun ini," ungkap dia.
Spei berencana untuk menyampaikan masalah ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, ia juga berkomitmen untuk meningkatkan PAD selama masa jabatannya.
"Belum (disampaikan ke Presiden), kita kan belum ada waktu dengan Presiden. Nanti kita akan sampaikan di Magelang pada saat Pak Presiden datang dengan Menteri Keuangan," tutup dia.
Tag: #bupati #pegunungan #bintang #minta #dana #otsus #kena #efisiensi #khawatir #pembangunan