Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diam-diam Kembali Ajukan Praperadilan untuk Lepas dari Jeratan KPK

- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diam-diam kembali mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Praperadilan itu kembali dilayangkan Hasto, sehari setelah PN Jaksel menolak praperadilan, pada Kamis (13/2).   Kali ini, Hasto mengajukan dua berkas praperadilan atas sangkaan KPK. Kedua upaya praperadilan itu diajukan untuk lepas dari sangkaan dugaan dan perintangan penyidikan kasus pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan buron Harun Masiku.   "Piada hari jumat kami telah mengajukan praperadilan kembali pasca tidak dterima dalam putusan Kamis kemarin, yang kami nilai harus mengajukan dua permohonan praperadilan, bukan digabungkan dalam satu permohonan praperadilan," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy kepada wartawan, Minggu (16/2).  

  Ronny beralasan, gugatan itu kembali diajukan agar PN Jaksel memeriksa pokok materiil dari perkara praperadilan atas kasua hukum yang menjerat Hasto.   "Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara praperadilan kami yang belum tersentuh dalam putusan," ujar Ronny.   Karena itu, Ronny menyatakan bahwa Hasto tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini, Senin (17/2). Sebab, Hasto saat ini tengah berupaya mengajukan praperadilan ke PN Jaksel.   "Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin, tapi kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan," tegas Ronny.   Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak upaya hukum praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hakim Tunggal PN Jaksel, Djuyamto menyebut permohonan yang diajukan Hasto dan tim kuasa hukumnya tidak jelas.   "Mengabulkan eksepsi dari temohon (KPK). Menyatakan permohonan oleh pemohon (Hasto Kristiyanto) kabur atau tidak jelas," kata Hakim Tunggal PN Jaksel, Djuyamto membacakan putusan praperadilan di PN Jaksel, Kamis (13/2).   "Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," sambungnya.   Hakim PN Jaksel memutuskan bahwa jeratan hukum terhadap Hasto Kristiyanto sah dan sesuai prosedur hukum. Karena itu, KPK bisa melanjutkan proses penyidikan atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan proses pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.   Adapun, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.    Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.    Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.

Tag:  #sekjen #pdip #hasto #kristiyanto #diam #diam #kembali #ajukan #praperadilan #untuk #lepas #dari #jeratan