

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat Bimtek Anggota DPRD dari PKS di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) di Jakarta, Minggu (16/2). (ist)


Sekjen PKS Ingatkan Setiap Kadernya Hadirkan Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat
- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta para anggota legislatif dari PKS membantu pembangunan di daerah. Hal itu diutarakan Habib Aboe Bakar kepada seluruh Anggota DPRD dari PKS di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) saat Bimtek di Jakarta, Minggu (16/2). “Saya bersyukur dan mengapresiasi kerja BPW Balinusra, sehingga aleg DPRD provinsi, kota dan kabupaten se-Balinusra sekarang berjumlah 65 orang. Naik sebanyak dua orang dari 2019-2024 yakni 63 orang,” kata Habib Aboe Bakar. Habib Aboe menekankan, kader dan anggota legislatif dari PKS memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Tentunya tanggung jawab ini berlaku untuk daerah kita masing-masing. “Posisi kita di DPRD bukan sekadar amanah politik, tetapi juga ibadah dan perjuangan untuk menghadirkan kebijakan publik yang bermutu dan berpihak kepada rakyat. Oleh karenanya, kita dukung seluruh kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” ucap Habib Aboe. Oleh karena itu, Habib Aboe menegaskan beberapa poin penting yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai Anggota legislatif DPRD yang bermutu untuk Indonesia maju. Pertama, semua aleg PKS harus memahami dan bisa menerapkan prinsip kebijakan publik. Sebagai anggota legislatif, memiliki peran utama dalam tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, harus memahami prinsip dasar kebijakan publik yang baik. “Kebijakan publik yang baik itu haruslah efektif, efisien, responsif dan harus akurat,” tegasnya. Kedua, lanjut Habib Aboe, sebagai anggota legislatif haruslah bermutu. Karena itu, kader PKS harus selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan. “Kita tidak boleh puas hanya dengan menjadi anggota DPRD, tetapi harus terus meningkatkan kapasitas diri. Aleg yang bermutu harus memiliki literasi kebijakan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman mendalam tentang persoalan daerah masing-masing,” paparnya. Habib Aboe menekankan bahwa setiap anggota legislatif dari PKS harus memperbanyak riset, berdiskusi dengan pakar, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Ketiga, kata Wakil Rakyat Dapil Kalsel 1 ini, anggota legislatif PKS harus Mengedepankan Politik Pelayanan dan Keberpihakan kepada Rakyat. Seban, PKS adalah partai yang mengusung politik pelayanan. Sehingga diharapkan, kehadiran setiap anggota legislatif DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Serta harus menjadi wakil rakyat yang mudah diakses oleh masyarakat, responsif terhadap aspirasi rakyat, dan siap memperjuangkan kebijakan yang pro-kesejahteraan. “Politik pelayanan bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata seperti Mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat atau Memperjuangkan kebijakan yang mempermudah akses pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.
Editor: Estu Suryowati
Tag: #sekjen #ingatkan #setiap #kadernya #hadirkan #kebijakan #yang #berpihak #rakyat