8 Tokoh Hukum yang Berpeluang Masuk Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Belakangan ini publik heboh dengan munculnya sejumlah kandidat calon menteri yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mulai dari kalangan artis, profesional, politisi, birokrat, dan ketua umum partai politik bahkan digadang-gadang masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. 

Selain itu, heboh dengan adanya zaken kabinet adalah kabinet para ahli.

Kabinet tersebut pernah terjadi di era Soekarno yakni masa Demokrasi Liberal.

Yang cukup terkenal adalah masa Kabinet Djuanda (1957-1959).

Ketua Gerakan Tegakkan Hukum dan Konstitusi, Hafidz, menyampaikan bahwa dalam kandidasi kabinet khususnya dibidang hukum, rasa-rasanya harus dipilih secara selektif.

Alasannya karena Indonesia adalah negara hukum sehingga tokoh-tokoh didalam kabinet yang memegang peranan hukum haruslah bersih dan terpercaya. 

"Jika dilihat memang kurang lebih ada 8 tokoh yang kemungkinan besar masuk dalam kabinet ataupun berperan aktif fam Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Hafidz kepada Tribunnews.com, Kamis (26/9/2024).

Seperti  yang kita ketahui ada beberapa nama pendekar hukum yang layak dipercaya jadi menteri yang membindangi masalah hukum antara lain :

• Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., LL.M
• Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
• Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. 
• Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., LL.M
• Dr. Radian Syam, SH., MH
• Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. 
• Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M., M.Hum.
• Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.

"Nama-nama diatas adalah tokoh-tokoh hukum yang punya rekam jejak yang tinggi. Ada mantan Ketua MK, ada mantan Menkumham, ada akademisi yang pakar di bidang Hukum Tata Negara yakni Radian Syam. Ada juga pengacara top Indonesia Pak Hotman, OC Kaligis, Otto Hasibuan. Ada yang baru menjabat ketum partai bang Fahri Bachmid, dan ada pakar hukum tata negara yang fenomenal yaitu Margarito Kamis," terang Hafidz.

Tentunya, menurut dia, masih banyak mungkin tokoh hukum yang ada dan akan masuk kedalam pemerintahan.

"Akan tetapi kita harus lihat rekam jejak dan kredibilitasnya dalam menjalankan profesi hukum maupun ketika menjadi akademisi hukum," kata dia.

Menteri yang Profesional

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan segera dilantik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pelantikan Prabowo-Gibran rencananya digelar di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyusunan kabinet Prabowo Subianto bakal rampung paling lambat h-5 sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan jumlah kementerian/lembaga di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan banyak karena mereka fokus ke satu bidang tertentu.

Menurut Muzani, Prabowo ingin setiap kementerian fokus ke satu bidang sehingga tidak lagi ada kementerian yang mengurusi banyak bidang.

"Jumlah banyak itu kan karena ada bidang-bidang yang dirangkap dalam satu kementerian. Oleh Pak Prabowo, karena ingin ada pemfokusan pada program pada bidang itu maka kementerian itu dipecah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Muzani menyebut menteri-menteri yang akan dipilih Prabowo tentu memiliki keahlian dan profesional di bidangnya masing-masing.

Akan tetapi, ia masih enggan membeberkan jumlah kementerian serta siapa saja menteri yang akan ditunjuk Prabowo.

Wakil Ketua MPR RI hanya mengatakan proses penyusunan kabinet era pemerintahan selanjutnya sudah di tahap finalisasi.

"Saya bukan yang akan umumin, jadi saya gak paham. Cuma ya saya kira finalisasi sudah mulai mengerucut, (ke) portofolio, mungkin jumlah dan nama-nama," kata Muzani.

 

Tag:  #tokoh #hukum #yang #berpeluang #masuk #kabinet #pemerintahan #prabowo #gibran