Dari Sidang Kabinet Paripurna Terakhir di IKN, Jokowi Menjamin Transisi Pemerintahan Lancar
RAPAT PAMUNGKAS: Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna terakhir yang digelar di ruangsidang kabinet, Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, Ju
15:56
14 September 2024

Dari Sidang Kabinet Paripurna Terakhir di IKN, Jokowi Menjamin Transisi Pemerintahan Lancar

Sidang kabinet paripurna terakhir dipimpin Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara kemarin (13/9). Dalam sambutan sidangnya, presiden menyampaikan komitmen untuk menuntaskan berbagai program yang tersisa, termasuk kesiapan melakukan transisi pemerintahan menuju kepemimpinan Prabowo Subianto.

Berlokasi di ruang sidang kabinet, Istana Garuda IKN, sidang itu dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta seluruh menteri dan pejabat.

Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran kabinet atas dedikasi dan kerja keras selama 10 tahun pemerintahannya.

"Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju," kata Jokowi di hadapan para menteri dan pejabat tinggi negara yang hadir.

Kepala negara juga menegaskan bahwa masa tugas Kabinet Indonesia Maju akan berakhir pada 20 Oktober. Dalam kesempatan itu, dia meminta seluruh jajaran kabinet untuk segera menuntaskan program-program yang belum terselesaikan.

"Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan," perintahnya.

Presiden juga ingin memastikan bahwa transisi pemerintahan berjalan dengan lancar. Dia mengingatkan pentingnya dukungan penuh terhadap pemerintahan baru agar program-program unggulan presiden terpilih bisa segera dijalankan.

"Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan," ucapnya.

Selain itu, Jokowi mengingatkan kabinet untuk tetap menjaga stabilitas dan situasi kondusif di tengah masyarakat. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga daya beli, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. "Pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," katanya.

Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran kabinet. "Saya juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal," tuturnya.

Seusai sidang, kepada wartawan, Wapres berpesan supaya semua menteri membuat laporan yang bagus. Khususnya keberhasilan-keberhasilan yang sudah diraih.

"Kemudian, hal-hal yang masih tertunda. Juga kita berikan saran-saran kepada pemerintahan yang baru," katanya. Menurut Ma’ruf, saran-saran untuk pemerintahan yang baru itu penting. Supaya roda pemerintahan benar-benar berkelanjutan.

Ma’ruf merasa gembira selama lima tahun terakhir mendampingi Presiden Jokowi. Dia menilai semuanya kompak dan menjalankan kerja sama dengan bagus. Lalu, hasil-hasil yang diraih juga maksimal. Kemudian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini konsisten di skor yang tinggi.

"Kekurangan-kekurangan saya kira itu pasti ada," katanya. Namun, dia menegaskan, secara keseluruhan pemerintahan kedua Jokowi kali ini berjalan dengan baik.

Dalam rapat pemungkas tersebut, Ma’ruf juga mengaku sempat ngobrol-ngobrol dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ma’ruf menegaskan bahwa Prabowo adalah bagian dari pemerintah yang sedang berjalan saat ini. Selain itu, Prabowo memegang peran penting untuk melanjutkan pemerintahan di bawah kepemimpinannya kelak.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa pihaknya pada sidang kabinet paripurna menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia. "Pertumbuhan ekonomi relatif aman di 5 persen dan inflasi 2,5 persen," katanya.

Ada beberapa kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah seperti PPN di bidang otomotif. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang akan ditingkatkan. Misalnya, jaminan kehilangan pekerjaan. "Kemudian, biaya pelatihan akan dinaikkan dari Rp 1 juta disesuaikan dengan prakerja Rp 2,4 juta," katanya.

Airlangga juga menyoroti soal kawasan ekonomi khusus (KEK). Menurut dia, hal itu perlu dipertahankan lantaran berbagai negara Asia berhasil karena KEK. "Satu kuncinya adalah kepercayaan dari segi hukum dan transparansi," katanya. (idr/lyn/wan/c6/bay)

 

Editor: Ilham Safutra

Tag:  #dari #sidang #kabinet #paripurna #terakhir #jokowi #menjamin #transisi #pemerintahan #lancar

KOMENTAR