Mulai 1 April 2024 Kunjungan DPRD Yamagata Jepang ke Luar Negeri Diaktifkan Lagi
Laporan kunjungan DPRD Yamagata ke Indonesia khususnya Bali dan Papua pada tanggal 24 Oktober 2009 selama 8 hari. 
11:00
18 Maret 2024

Mulai 1 April 2024 Kunjungan DPRD Yamagata Jepang ke Luar Negeri Diaktifkan Lagi

- Mulai 1 April mendatang kunjungan anggota DPRD Yamagata ke luar negeri akan diaktifkan kembali.

Dana yang dianggarkan sebesar 8 juta yen per 10 orang.

"Inspeksi luar negeri oleh anggota Majelis Prefektur Yamagata akan diaktifkan kembali untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, dengan 10 orang diberangkatkan dan total dana 8 juta yen," papar sumber anggota parlemen (DPRD) Yamagata kepadsa Tribunnews.com, Senin (18/3/2024).

Sebelumnya kunjungan luar negeri anggota DPRD Yamagata sempat dibekukan usai kunjungan selama 8 hari ke Bali dan Papua pada tanggal 24 Oktober 2009.

Kunjungan ini sempat dapat sorotan besar di Jepang karena dianggap terlalu menggunakan uang pajak rakyat yang tak perlu.

Kini tur anggota Majelis Prefektur Yamagata ke luar negeri diperkirakan akan dilanjutkan pada tahun fiskal baru.

RUU anggaran terkait disahkan pada tanggal 15 Maret minggu lalu.

Inspeksi ke luar negeri telah ditangguhkan sejak tahun fiskal 2010 karena penghematan biaya dan Gempa Bumi Besar di Jepang Timur.

Laporan kunjungan DPRD Yamagata ke Indonesia khususnya Bali dan Papua pada tanggal 24 Oktober 2009 selama 8 hari. Laporan kunjungan DPRD Yamagata ke Indonesia khususnya Bali dan Papua pada tanggal 24 Oktober 2009 selama 8 hari. (Foto Asahi)

Dan jika inspeksi dilanjutkan, ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam 15 tahun.

Menurut sekretariat parlemen dan sumber lain, pada sidang pleno hari yang sama, rancangan undang-undang anggaran umum tahun fiskal yang baru telah disetujui, termasuk 'Beban Peningkatan Rekomendasi Kebijakan' yang mencakup anggaran sebesar 8 juta yen untuk inspeksi luar negeri.

Tur luar negeri ini disebut ”Proyek Penelitian Masalah Kebijakan Luar Negeri," dan 10 anggota majelis prefektur berencana mengunjungi lembaga administratif di berbagai negara dengan biaya perjalanan 800.000 yen per orang.

Kali ini, karena diskusi di dalam dewan faksi, enam orang dari Partai Demokrat Liberal (faksi terbesar), dan empat orang dari Klub Pemerintah Prefektur (faksi non-Partai Demokrat Liberal kedua yang mendukung Gubernur Mieko Yoshimura), dijadwalkan akan hadir.

Destinasi spesifik yang akan dikunjungi dan isi penyelidikannya belum diputuskan, dan akan dibahas di panitia pengarah parlemen di masa mendatang.

"Kecuali ada keadaan yang tidak dapat dihindari, kami berencana untuk melakukan inspeksi pada tahun fiskal baru," ujarnya.

Inspeksi luar negeri oleh anggota majelis prefektur yang didanai oleh anggaran majelis prefektur ditangguhkan sejak akhir bulan Oktober 2009.

Pada tahun fiskal 2019, proyek ini dianggarkan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, namun akibat diskusi yang berlarut-larut mengenai area yang akan dikunjungi, serta penyebaran virus corona menyebabkan proyek tersebut ditangguhkan lagi.

Anggaran ini dibuat karena virus corona masuk dalam kategori 5 berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular pada Mei tahun lalu.

Mengenai tur luar negeri anggota dewan lokal, kritik diterima atas kebiasaan minum anggota dewan kota Kitakyushu di siang hari dan rencana anggota dewan Prefektur Kagawa untuk menginap di hotel mewah yang biayanya lebih dari 60.000 yen per malam.

Di tengah pengawasan ketat terhadap inspeksi di luar negeri, Majelis Prefektur (DPRD) Yamagata memutuskan pada bulan Maret 2018 untuk mengurangi biaya inspeksi per anggota majelis prefektur dari kurang dari 1 juta yen menjadi kurang dari 800.000 yen per orang.

Juga dipastikan bahwa komite pengarah dewan akan mendiskusikan apakah pemeriksaan tersebut tepat dan bahwa laporan investigasi akan diserahkan kepada majelis prefektur setelah mereka kembali.

Laporan tersebut akan tersedia bagi penduduk prefektur di perpustakaan majelis prefektur dan di situs web majelis prefektur.

Eisuke Yabuki dari Partai Demokrat Liberal, yang menjabat sebagai ketua komite pengarah parlemen yang akan membahas rincian pemeriksaan tersebut, mengatakan dalam sebuah wawancara:

"Kami berencana mempelajari kasus-kasus di luar negeri untuk digunakan sebagai referensi kebijakan negara di bawah kepemimpinan Pemerintah prefektur Yoshimura. Setelah mempersempit biaya, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan kunjungan ini bermakna, jadi kami meminta pengertian warga prefektur."

Partai Komunis adalah satu-satunya di antara empat kelompok yang menyatakan penolakannya.

"Bisnis prefektur menjadi lebih aktif di luar negeri, jadi kami tidak sepenuhnya mengesampingkan inspeksi di luar negeri, namun mengenai persetujuan anggaran terbaru, walau tidak ada proyek investigasi khusus, jelas hal itu tidak tepat untuk memutuskan anggaran yang besar terlebih dahulu," kata Toru Seki.

Kelompok masyarakat juga merasa ragu, Eijiro Naga, anggota Dewan Ombudsman Warga Prefektur Yamagata, mengatakan, "Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak inspeksi oleh anggota Diet yang terlihat seperti mereka hanya turis, dan banyak penduduk prefektur yang sadar akan hal ini menjadi ketidakpercayaan. Sulit untuk mendapatkan pemahaman di saat sulit karena harga yang tinggi."

"Jika laporan kepulangan sudah cukup, maka tidak perlu dilakukan inspeksi. Untuk meyakinkan penduduk prefektur, kita memerlukan sistem untuk memverifikasi dampak seperti apa yang dihasilkan dari perspektif jangka panjang."

Sementara itu bagi para UKM Handicraft dan pecinta Jepang yang mau berpameran di Tokyo dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: [email protected] Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsapp.

Editor: Dewi Agustina

Tag:  #mulai #april #2024 #kunjungan #dprd #yamagata #jepang #luar #negeri #diaktifkan #lagi

KOMENTAR