100 Hari Prabowo-Gibran, Pajak untuk Orang Kaya Masih Dinanti

- Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki usia 100 hari pada 20 Januari 2024.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudistira, menyoroti belum adanya kebijakan untuk mengenakan pajak bagi orang kaya (wealth tax).

Meskipun sebelumnya pemerintah sempat mempertimbangkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk barang-barang mewah, tapi langkah konkret terkait hal ini belum terlihat.

"Jangankan membatalkan PPN 12 persen, yang kita tunggu adalah Pak Prabowo meluncurkan paket kebijakan perpajakan untuk mengenakan pajak kepada orang kaya atau wealth tax," ujar Bhima dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Bhima menjelaskan bahwa kebijakan wealth tax ini sebenarnya didukung oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan forum G20.

Celios memproyeksikan negara dapat mengumpulkan Rp 81,6 triliun per tahun jika orang-orang kaya dikenakan pajak.

"Padahal, negara mampu mengumpulkan Rp 81,6 triliun per tahun tanpa mengganggu daya beli masyarakat rentan," tambah Bhima.

Selain itu, Celios juga menyoroti ketidakjelasan implementasi pajak karbon meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya, yakni UU Nomor 7 Tahun 2021.

Bhima menegaskan bahwa peraturan Menteri Keuangan terkait pajak karbon belum dikeluarkan hingga kini, meskipun sudah menjadi amanat undang-undang.

"Peraturan Menteri Keuangan belum dikeluarkan sampai hari ini untuk mengimplementasikan pajak karbon, padahal amanat UU," ujar Bhima.

Dalam sektor hilirisasi, Bhima mencatat Presiden Prabowo belum menunjukkan ketegasan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.

Peraturan tersebut masih memungkinkan setiap smelter untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

"Jadi ada kontradiksi di situ, seolah-olah pemensiunan PLTU batu bara ini hanya terbatas pada PLTU yang ada di PLN, sementara untuk industri, pemanfaatan PLTU batu bara masih diperbolehkan," kata Bhima.

Bhima mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada proyeksi produksi batu bara yang tidak mengalami penurunan.

"Proyeksi produksi batu bara itu tidak menurun," jelasnya.

Celios memprediksi, pada 2025, produksi batu bara akan meningkat lebih besar dibandingkan tahun lalu, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan domestik pembangkit listrik di kawasan industri.

"Salah satunya untuk kebutuhan domestik pembangkit listrik di kawasan industri," kata Bhima.

Tag:  #hari #prabowo #gibran #pajak #untuk #orang #kaya #masih #dinanti