Erick Thohir Rela Malam-malam Rapat dengan DPR Demi BUMN Pemerintahan Prabowo Raih PMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir rela menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada malam hari agar perusahaan pelat merah dapat suntikan dana negara lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2025.

PMN ini dibutuhkan BUMN untuk menjalankan semua proyek yang menjadi penugasan dari pemerintah.

Menurut Erick, PMN ini diberikan juga sebagai modal BUMN, setelah pemerintah berganti dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

"Artinya hari ini PMN atau penugasan yang hampir cakup 90 persen, kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi VI, Rabu (11/7/2024) malam.

Ketua Umum PSSI ini memberi contoh BUMN yang tengah mendapatkan penugasan yaitu PT Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Setidaknya, BUMN karya itu mengusulkan dana PMN sebesar Rp 13,86 triliun.

"Masak berhenti dibangun, masak hanya di Jawa saja. Keseimbangan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di seluruh pulau," imbuh dia.

Adapun berikut daftar BUMN yang disetujui mendapatkan PMN di 2025:

PT HK sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan JTTS Fase 2 dan 3.
PT ASABRI sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
PT PLN Sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IJP KUR.
PT Pelni sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.
PT Biofarma sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capex baru.
PT Adhi Karya sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
PT Wijaya Karya Tbk Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
PT LEN Industri Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
PT Danareksa Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha dengan nota dari PDI Perjuangan menolak PMN untuk Danareksa.
PT KAI Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.
PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan KIT Subang.
Perum Damri Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik dengan catatan PDIP hanya menyetujui Rp 500 miliar dalam rangka bus listrik dan bus diesel.
Perum Perumnas Rp 1 triliun dalam rangka restrukturasi dan penyelesaian persediaan dengan catatan PDIP menolak alokasi PMN ini.
PT INKA Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.