Benarkah Desa Tidak Terdampak Pelemahan Rupiah?

"RAKYAT di desa enggak pakai dollar kok,” ujar Presiden Prabowo Subianto dikutip dari tayangan YouTube Setpres oleh Kompas.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo menanggapi melemahnya rupiah terhadap dolar AS dalam pidato peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Benar bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari. Indonesia mewajibkan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015. Pelanggaran atas hal itu diancam dengan pidana penjara dan/atau denda.

Namun, sebenarnya apa dampaknya jika nilai rupiah terus terdepresiasi terhadap dolar AS, khususnya bagi masyarakat di desa?

Salah satu dampaknya adalah kenaikan harga barang impor. Barang impor tidak hanya dikonsumsi oleh rakyat di kota, tapi juga rakyat di desa. Pasalnya, Indonesia adalah negara pengimpor sejumlah komoditas, baik Migas maupun non-Migas.

Bahkan, pada komoditas minyak bumi, Indonesia adalah negara pengimpor (net importir), di mana produksi dalam negeri (lifting minyak) jauh di bawah kebutuhan konsumsi.

Baca juga: Rakyat Desa Memang Tak Pakai Dollar AS, tapi...

Di tengah kenaikan harga minyak bumi, pelemahan rupiah memperburuk tekanan subsidi energi pada APBN, yang seharusnya sebagian dana negara dapat digunakan untuk pos lainnya, selain subsidi energi, yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di desa.

Di sisi impor non-Migas, Indonesia juga pengimpor banyak komoditas pangan, dan bahan baku pangan seperti gandum, kedelai, susu, gula, daging sapi, bawang putih, dan bahkan jagung. Komoditas tersebut jelas dibutuhkan semua rakyat, termasuk di desa.

Indonesia juga pengimpor plastik, bahan kimia, besi dan baja, yang juga dibutuhkan sebagai bahan baku di banyak industri. Indonesia juga pengimpor banyak barang modal seperti mesin, produk elektronik, dan peralatan.

Depresiasi rupiah terhadap dolar AS menyebabkan inflasi karena kenaikan harga impor (imported inflation). Inflasi yang terjadi, akan menurunkan daya beli rakyat, baik di kota maupun di desa.

Banyak harga barang yang naik, berpotensi menggerus nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) karena kenaikan biaya keluaran rumah tangga petani dan nelayan, yang sebagian besar berdomisili di desa.

Alih-alih ingin meneguk keuntungan dari ekspor Indonesia akibat kuatnya dolar AS terhadap rupiah, namun situasi semakin rumit, karena di saat rupiah melemah terhadap dolar AS, justru di tengah situasi penurunan ekspor Indonesia.

Meskipun neraca perdagangan masih mengalami surplus, tapi terjadi penurunan surplus dibandingkan periode kuartal yang sama pada tahun lalu.

Data neraca perdagangan (Kemendag, 2026) menunjukkan surplus neraca perdagangan Kuartal I-2026 mengalami kontraksi sebesar -49,16 persen (y-o-y).

Dari surplus sebesar 10.914,8 juta dolar AS pada Kuartal I-2025 menurun menjadi surplus sebesar 5.548,6 juta dolar AS pada Kuartal I-2026. Terjadi penurunan ekspor non-Migas di saat yang sama terjadi kenaikan impor migas.

Baca juga: Wacana Ganti Nama Provinsi Jawa Barat

Lemahnya rupiah juga menurunkan value for money APBN khususnya untuk pembayaran belanja dalam mata uang asing, pembayaran pokok dan bunga utang dalam mata uang asing, dan kenaikan subsidi energi BBM.

Kemampuan APBN untuk mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan sosial khususnya kesejahteraan masyarakat desa, juga akan menurun karena tergerus depresiasi rupiah, yang menekan belanja wajib dalam bentuk dolar AS.

Akibat pelemahan rupiah, IHSG berpotensi terus menurun karena capital outflow dari investor yang tidak ingin menanggung currency risk atau risiko pelemahan rupiah yang mengakibatkan penurunan net value IHSG terhadap dolar AS.

Investor akan memilih saham di negara yang kuat nilai mata uangnya, khususnya terhadap dolar AS. Salah satunya saham di negara terdekat seperti China, Singapura, dan Jepang.

Pada artikel kolom Kompas.com sebelumnya, penulis menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Stockbit dan Yahoo Finance, mayoritas indeks regional seperti Indeks Nikkei 225 Jepang, Indeks SSE Composite China dan Indeks Straits Times (STI) Singapura menguat, di saat IHSG melemah.

Capital outflow tidak bisa dianggap remeh karena dapat berdampak sistemik pada keputusan perusahaan emiten, yang berpotensi berdampak pada perekonomian secara luas.

Misalnya: PHK massal atau pengurangan tenaga kerja, perubahan produktivitas perusahaan, dan lain-lain. Hal itu memungkinkan banyak tenaga kerja, baik dari kota maupun desa yang berpotensi terdampak.

Dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang terus berlanjut memungkinkan berpengaruh pada "rakyat di desa":

Terjadinya inflasi karena kenaikan harga impor (imported inflation), dampaknya bisa sistemik ke penurunan daya beli, penurunan produksi perusahaan pengimpor bahan baku, dan dapat terjadi PHK untuk menyesuaikan dengan penurunan produksi.

Dampak bagi desa adalah penurunan NTP dan NTN atau penurunan kesejahteraan petani dan nelayan karena kenaikan biaya keluaran rumah tangga petani dan nelayan, akibat inflasi. Selain dampak PHK tenaga kerja dari desa.

Meningkatnya currency risk di bursa efek, menyebabkan terjadinya aksi capital outflow, yang berdampak menurunkan IHSG dan meningkatnya komposisi investor domestik.

Capital outflow dan tergerusnya kepercayaan investor pada tata kelola bursa dan ekonomi Indonesia, menyebabkan MSCI mengeluarkan 18 emiten dari indeks globalnya. Hal itu semakin memperburuk persepsi investor asing terhadap Indonesia.

Baca juga: Jerat Ganda Masyarakat Digital: Judol dan Pinjol

Perubahan komposisi modal di perusahaan emiten dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis perusahaan, dan tidak menutup kemungkinan, "rakyat dari desa" yang bekerja sebagai buruh/karyawan akan terdampak.

Kemampuan APBN untuk mengalokasikan program kesejahteraan "rakyat di desa" juga menurun. Value for money APBN menurun akibat pelemahan rupiah.

Dana APBN akan lebih banyak tersedot untuk menanggung peningkatan pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah dalam bentuk dolar AS, belanja pemerintah dalam bentuk dolar AS, belanja pemerintah yang terdampak imported inflation, serta tekanan belanja subsidi BBM dengan mempertahankan harga BBM subsidi di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia yang diperberat dengan pelemahan rupiah.

Ekonomi desa dan kota kini semakin saling terhubung dan bergantung satu sama lain dalam siklus ekonomi. Penurunan daya beli penduduk kota, misalnya, berpotensi menurunkan omzet UMKM dan sektor informal di desa.

Mari kita cerdaskan semua lapisan masyarakat, termasuk "rakyat di desa", bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan berdampak ke semua sendi ekonomi rakyat. Ekonomi tidak ada demarkasi antara "rakyat di desa" dengan "rakyat di kota".

Tag:  #benarkah #desa #tidak #terdampak #pelemahan #rupiah