Tekanan Geopolitik Global, Apindo Nilai Hilirisasi Masih Terkendala
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti berbagai hambatan atau bottleneck dalam implementasi kebijakan hilirisasi nasional di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks.
Perspektif ini mengemuka dalam paparan Ketua Komite Multilateral Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rinawati Prihatiningsih, yang menekankan perlunya penyesuaian kebijakan agar lebih implementatif dan selaras dengan dinamika global serta kebutuhan pelaku usaha.
Rinawati menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran signifikan dalam lanskap geopolitik dan geoekonomi global.
Baca juga: Rahmat Pambudy Soal Buku Ginandjar Kartasasmita, “Dia Meletakkan Dasar Hilirisasi dan Wirausaha”
Ilustrasi ekspor.
Pendekatan kerja sama internasional yang sebelumnya berbasis aturan (rules-based) kini bergeser menjadi lebih strategis dan berbasis kekuatan.
Menurut dia, perubahan tersebut ditandai oleh meningkatnya proteksionisme, fragmentasi rantai pasok global, serta munculnya berbagai kebijakan unilateral dari negara-negara besar.
“Kondisi ini secara langsung memengaruhi stabilitas perdagangan global, arus investasi, serta posisi negara-negara berkembang dalam sistem ekonomi internasional,” ujar Rinawati dalam keterangannya pada diskusi Pengaruh Geopolitik dan Geoekonomi terhadap Hilirisasi Nasional” ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dikutip pada Jumat (10/4/2026).
Dalam situasi tersebut, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga daya saing ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan struktur industri nasional. Rinawati menilai, agenda hilirisasi menjadi salah satu strategi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.
Baca juga: Hilirisasi Jadi Penopang, Surplus Perdagangan RI Bertahan 70 Bulan
Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.
“Hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat basis industri domestik, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah,” katanya.
Namun demikian, implementasi kebijakan hilirisasi dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan baik dari sisi domestik maupun eksternal.
Dari sisi domestik, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dengan kondisi riil di lapangan.
Rinawati mengungkapkan, pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan regulasi, insentif, kesiapan infrastruktur, akses pembiayaan, hingga akses pasar.
Baca juga: Ada Perang, Kementan Kebut Hilirisasi untuk Biodiesel dan Etanol
Kesenjangan ini dinilai menghambat efektivitas kebijakan hilirisasi dalam mendorong investasi dan penguatan industri.
Sementara itu, dari sisi eksternal, perubahan lanskap global juga memberikan tekanan tambahan terhadap daya saing industri nasional. Fragmentasi rantai pasok global dan dinamika perdagangan internasional memengaruhi arus investasi serta posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Dalam konteks tersebut, Rinawati menekankan pentingnya memasukkan perspektif pelaku usaha dalam perumusan dan evaluasi kebijakan.
Hal ini dinilai krusial untuk mengidentifikasi hambatan nyata yang dihadapi industri sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Baca juga: Bahlil Laporkan 13 Proyek Hilirisasi Baru Rp 239 T ke Prabowo
“Perspektif pelaku usaha menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan nyata di lapangan sekaligus merumuskan kebutuhan kebijakan yang lebih implementatif,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menilai perspektif akademis memiliki peran penting dalam memperkuat landasan analitis kebijakan. Sinergi antara pelaku usaha dan akademisi diharapkan mampu menghasilkan kebijakan hilirisasi yang lebih komprehensif dan berbasis data.
Rinawati menegaskan, hilirisasi tidak hanya perlu diposisikan sebagai kebijakan ekonomi, tetapi sebagai strategi industrialisasi yang menyeluruh.
Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.
“Hilirisasi perlu ditempatkan sebagai strategi industrialisasi yang kompetitif, implementatif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Baca juga: Prabowo: Hilirisasi Prioritas Utama RI Meski Ada Kesepakatan Tarif AS
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan ekosistem yang komprehensif. Ia menyebut sejumlah faktor penting yang harus diperkuat, antara lain regulasi yang kondusif, efisiensi energi dan logistik, serta ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi.
Selain itu, akses pembiayaan juga menjadi faktor krusial dalam mendukung investasi di sektor hilirisasi. Kesiapan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, serta akses terhadap pasar juga dinilai menjadi elemen penting dalam memperkuat daya saing industri nasional.
Apindo juga mengidentifikasi sejumlah bottleneck utama yang masih menghambat implementasi hilirisasi.
Beberapa di antaranya adalah disharmoni regulasi antar sektor dan tingkat pemerintahan, tingginya biaya logistik dan energi, serta kesiapan sektor dan wilayah yang belum merata.
Baca juga: Prabowo: Investasi Asing Wajib Patuhi Regulasi & Hilirisasi di RI
Rinawati menilai bahwa permasalahan tersebut perlu ditangani secara sistematis melalui intervensi kebijakan yang tepat.
Tanpa perbaikan di aspek-aspek tersebut, implementasi hilirisasi berisiko tidak optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi tekanan global yang semakin meningkat. Adaptasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah ketidakpastian global.
“Di tengah meningkatnya tekanan global, pelaku usaha perlu semakin adaptif melalui diversifikasi pasar, efisiensi operasional, dan penguatan kemitraan strategis,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Indonesia Bakal Fasilitasi Investasi AS di Hilirisasi Nikel
Lebih lanjut, Apindo menekankan perlunya intervensi kebijakan jangka pendek untuk mengatasi hambatan yang ada. Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain harmonisasi regulasi, penurunan biaya berusaha, serta percepatan realisasi proyek-proyek industri.
Selain itu, pendekatan sektoral yang lebih selektif dan terarah juga diperlukan agar kebijakan hilirisasi dapat difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan potensi nilai tambah tinggi.
Rinawati menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi atau yang dikenal sebagai pendekatan multi-helix menjadi kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan hilirisasi.
“Melalui kolaborasi multi-helix, kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong hilirisasi yang memperkuat daya saing industri nasional dan posisi Indonesia dalam rantai nilai global,” pungkas Rinawati.
Tag: #tekanan #geopolitik #global #apindo #nilai #hilirisasi #masih #terkendala