Prabowo Geram Ada Gejolak Pasar Modal, Pemerintah Awasi Ketat BEI-OJK

- Presiden Prabowo Subianto geram lantaran tekanan tajam di pasar modal. Hal ini tercermin dari anjlok Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berujung pada pengunduran diri sejumlah petinggi inti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Amblasnya IHSG dinilai mencoreng kredibilitas Indonesia di mata investor global. Pemerintah pun memberi sinyal tegas akan memperketat pengawasan terhadap BEI dan OJK demi memulihkan kepercayaan pasar.

Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan Prabowo marah besar atas gejolak yang melanda pasar saham beberapa pekan terakhir. Tekanan tersebut diyakini telah merugikan investor ritel domestik dan mempertaruhkan kehormatan Indonesia.

“Jadi, saya mengambil kesempatan ini untuk mengatakan dengan tegas, Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan,” ujar Hashim dalam Asean Climate Forum (ACF) 2026, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Baca juga: FTSE Tunda Rebalancing Indeks RI, Bagaimana Laju IHSG Sepekan?

Dok. Standart Chartered Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim, reaksi keras Presiden bukan tanpa alasan. Ia mencatat dinamika pasar saham yang terjadi belakangan memicu kekhawatiran luas, termasuk di kalangan investor internasional.

Untuk diketahui IHSG terkoreksi mendalam pada perdagangan Rabu (28/1/2026) dipicu sentimen negatif dari kebijakan pengelola indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). MSCI memutuskan menghentikan sementara sejumlah perubahan indeks yang melibatkan emiten Indonesia.

Saat itu IHSG turun 742,58 poin atau 8,27 persen ke level 8.237,64. Posisi tersebut menjadi level terendah sepanjang hari. Trading halt sebelumnya diaktifkan saat IHSG turun 8,00 persen. Tekanan sudah terlihat sejak awal perdagangan. IHSG dibuka di posisi 8.393,51. Indeks sempat menyentuh level tertinggi harian 8.596,17 sebelum berbalik turun tajam.

Tekanan jual berlanjut pada Kamis (29/1/2026). Tak lama setelah pembukaan perdagangan, BEI kembali mengaktifkan trading halt setelah IHSG anjlok 835,20 poin atau setara 10,04 persen ke level 7.485,35.

Pada Jumat (30/1/2026), IHSG akhirnya ditutup menguat di posisi 8.329,60. Namun, indeks sempat menyentuh level psikologis 7.400 di tengah perdagangan.

Tekanan kembali berlanjut pada Senin (2/2/2026). Hingga penutupan sesi pertama, IHSG merosot 5,31 persen atau 442,44 poin ke level 7.887,16. IHSG dibuka di level 8.306,16 dan sempat menyentuh 8.313,06 sebelum aksi jual menyeret indeks ke level terendah 7.858,40.

Atas kondisi tersebut, Hashim secara terbuka mengingatkan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap otoritas pasar modal.

“Jadi saya tujukan ini kepada Anda, Pak Jeffrey (BEI) dan Anda Pak Hasan (OJK). Pemerintah akan mengawasi Anda dengan ketat, dan saya serius,” paparnya.

“Kalian semua tahu kan apa yang terjadi minggu lalu? Morgan Stanley, jatuhnya pasar saham, dan saya tidak tahu apakah kalian mengikutinya, tapi itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri,” bebernya.

MSCI Indeks MSCI

Sorotan terhadap pasar modal Indonesia juga datang dari lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International. Hashim menyebut lembaga tersebut turut mencermati kondisi pasar saham nasional, terutama terkait isu transparansi.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa MSCI mengirim empat surat kepada pemerintah Indonesia untuk mempertanyakan sejumlah aspek dalam pengelolaan pasar modal. Meski tidak merinci isi surat tersebut, Hashim menegaskan persoalan utamanya berkaitan dengan transparansi.

“Dan ada alasannya, karena tidak ada transparansi, dan ada ketidaktransparanan, itu dianggap sebagai pasar yang tidak transparan, Pak. Rupanya, Morgan Stanley mengirim empat surat, empat surat kepada pemerintah Indonesia,” kata Hashim.

Lebih jauh, ia menekankan kepercayaan dan kredibilitas merupakan fondasi utama dalam sistem pasar keuangan. Tanpa kedua elemen tersebut, pasar tidak akan berfungsi secara optimal dan sehat. Hashim juga menyampaikan bahwa delapan investor yang menemuinya secara langsung meminta pemerintah menjaga integritas pasar modal nasional.

“Namun, ini semua tentang kepercayaan dan kredibilitas. Pasar-pasar ini hanya akan berhasil jika ada kepercayaan dan kredibilitas. Jadi, delapan investor yang bertemu dengan saya pada hari Senin lalu, mereka meminta saya dan pemerintah untuk menjaga kredibilitas pasar kita,” lanjut Hashim.

Menanggapi pernyataan tersebut, manajemen BEI menyatakan sikap pemerintah dipandang sebagai bentuk dukungan institusional di tengah tekanan pasar.

Pejabat Sementara Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan pemerintah memberikan dorongan agar jajaran direksi yang baru segera mengambil langkah-langkah strategis dan korektif untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan transparansi.

“Kami tentu berterima kasih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah. Seperti tadi Pak Hashim sampaikan, beliau memberikan support bagi kami yang baru menjabat untuk bisa melakukan hal-hal yang penting dan perlu dilakukan dalam sesegera mungkin. Dan itu akan kami lakukan,” ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, komunikasi dengan pemerintah berlangsung substansial. Meski tidak ada arahan teknis secara detail, pesan yang disampaikan dinilai tegas dan jelas.

Baca juga: MSCI Ubah Komposisi Indeks, BEI Anggap Proses Reguler

Hasil Negosiasi Dengan MSCI Masih Rahasia

KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN Pejabat Sementara Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, saat ditemui di gedung BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026)BEI juga belum dapat membeberkan hasil negosiasi atau pertemuan dengan MSCI yang digelar secara virtual pada Rabu sore l (11/2/2026).

Jeffrey menyebut seluruh detail dan kesimpulan pembahasan masih bersifat rahasia sesuai norma yang disepakati bersama. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari diskusi yang digelar pada 2 Februari 2025, kemudian diperkuat dengan pengiriman dokumen teknis kepada MSCI pada 5 Februari.

“Sebelum memulai saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa sesuai dengan norma yang disepakati bersama, maka seluruh detail maupun kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah bersifat rahasia,” ucapnya.

Meski demikian, ia memastikan diskusi berlangsung konstruktif sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. BEI dan MSCI membahas secara mendalam tiga rencana aksi utama yang sebelumnya telah dikomunikasikan ke publik.

“Pertemuan berlangsung secara konstruktif seperti juga pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita membahas detail dari tiga rencana aksi yang sudah kita sampaikan sebelumnya,” paparnya.

Adapun tiga isu yang dibahas diantaranya, pertama terkait peningkatan keterbukaan (disclosure) pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen. Di mana BEI bakal memperketat transparansi kepemilikan saham dengan mendorong pengungkapan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Nantinya investor dengan kepemilikan saham di atas 1 persen bakal diekspos ke publik. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat transparansi struktur kepemilikan dan meminimalkan potensi praktik manipulatif.

Kedua, penyajian data investor yang lebih granular. Saat ini ada sembilan kategori dalam struktur Single Investor Identification (SID) di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan akan diperluas menjadi 28 subkategori.

“Pertama tentang disclosure atas pemegang saham di atas 1 persen. Yang kedua adalah data investor yang lebih granular, itu juga sudah kami sampaikan sebelumnya dan tadi kami presentasikan lagi,” beber Jeffrey.

Ketiga, perkembangan implementasi Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham, khususnya ketentuan kenaikan batas minimum jumlah saham yang beredar di publik (free float) dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Aturan ini dinilai krusial dalam memperdalam likuiditas serta memperbaiki tata kelola emiten.

“Ketiga tentu adalah progress dari implementasi peraturan 1A tentang pencatatan yang mensyaratkan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen,” katanya.

Untuk meningkatkan integritas pasar, BEI juga tengah menyiapkan penerbitan shareholders concentration list atau daftar saham dengan indikasi kepemilikan terkonsentrasi. Praktik ini mengacu pada best practice yang telah diterapkan di Bursa Hong Kong.

“Dapat kami sampaikan juga, sebagai komitmen kita untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar, kami juga tentu melihat best practice yang ada di bursa-bursa global. Oleh karena itu, kami juga akan menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi, yang juga sudah diterapkan di Hongkong,” lanjut Jeffrey.

Tag:  #prabowo #geram #gejolak #pasar #modal #pemerintah #awasi #ketat