Purbaya soal KPK OTT Pejabat Pajak dan Bea Cukai: Itu Shock Therapy!
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara usai para anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Banjarmasin dan Jakarta.
Menurutnya hal ini terapi kejut (shock therapy) bagi jajaran anak buahnya untuk memperbaiki kinerja.
"(OTT) Ini juga mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami," kata Purbaya kepada awak media ditemui di DPR RI pada Rabu (4/2/2026).
Baca juga: KPK OTT soal Bea Cukai dan Pajak, Purbaya: Ya Biar Aja...
Meski demikian, Purbaya menekankan Kementerian Keuangan tidak akan meninggalkan pegawainya begitu saja meski tengah terjaring kasus.
Ia memastikan pendampingan hukum tetap diberikan kepada aparatur yang terlibat, namun pendampingan tersebut tidak dalam bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Namun terkait informasi pihak-pihak yang diamankan, Purbaya mengaku belum mengetahui detailnya. Menurutnya dampak OTT terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, ia menilai justru menjadi momentum perbaikan.
Purbaya menyebut, jika keterlibatan pejabat struktural terbukti, Kementerian Keuangan tidak segan menonaktifkan yang bersangkutan, memindahkannya ke posisi nonaktif di pusat, hingga memberhentikan secara permanen sesuai tingkat pelanggaran.
Baca juga: DJP Buka Suara soal OTT KPK di Kantor Pajak Banjarmasin
"Nanti kita lihat kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan sekarang akan diberhentikan," tuturnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Rabu (28/1/2026)
Ia menilai operasi tangkap tangan tersebut tidak membuat institusi terpukul, melainkan justru menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Purbaya menyatakan, pembenahan di Bea Cukai sebenarnya telah dilakukan sebelumnya, di mana indikasi pelanggaran sudah terdeteksi lebih awal dan menunjukkan adanya kejanggalan pada sejumlah titik tertentu.
Sebelumnya KPK tengah mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Ditjen Pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Baca juga: OTT Pegawai Pajak Guncang DJP, Purbaya Copot dan Rotasi Pejabat Jakarta Utara
Kabar juga beredar bahwa KPK melakukan OTT serupa di kantor pusat DJBC, Jakarta. Hingga siang ini, KPK baru membenarkan perihal OTT di Banjarmasin.
"Ya benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui pesan singkat, Rabu (4/2/2026).
Fitroh awalnya membenarkan operasi senyap hari ini. Dia juga belum mengungkap jenis tindak pidana korupsi yang ditemukan penyidik dalam OTT ini. Fitroh juga belum mengungkap barang bukti yang disita.
“Benar,” ujar dia.