Satgas PRR Aceh Integrasikan Data Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pascabencana

Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, memimpin Rapat Konsolidasi Perdana klaster infrastruktur di Banda Aceh, Rabu (28/1/2026) lalu.

Ini menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Agenda utama rapat membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi klaster infrastruktur yang mencakup jalan, jembatan permanen, jembatan Bailey, serta infrastruktur sungai termasuk irigasi, daerah aliran sungai (DAS), pengaman sungai, pengaman pantai, dan sumur bor.

Baca juga: KKP Minta Dana Rp 25 M untuk Perbaikan Tambak Garam Aceh

Dok. Badan Komunikasi Pemerintah RI Potret salah satu dari 18 jembatan bailey di Aceh yang telah rampung dibangun pasca banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah itu pada akhir tahun 2025.

Validasi data dan pembagian kewenangan

Dalam keterangannya, Safrizal menekankan pentingnya validasi dan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan fisik di lapangan.

“Validasi data sangat penting, mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Rencana Aksi yang telah disusun oleh Kementerian PU, termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota mana provinsi mana Pusat sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya,” ujar Safrizal, dikutip pada Jumat (30/1/2026).

Ia menegaskan, dengan terbentuknya Satgaswil, koordinasi tidak lagi dilakukan secara terpisah di masing-masing level pemerintahan.

“Dengan hadirnya satgaswil maka rapat jangan terpisah-pisah, diintegrasikan sekaligus, kerja bareng-bareng dan satu data. Untuk itu overlay data sangat fundamental baik yang sifatnya long list maupun short list untuk mengeliminir tumpang tindih kerja-kerja di lapangan antara kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat,” imbuhnya.

Baca juga: Prudential Syariah Lanjutkan Bantuan Pemulihan Korban Banjir di Aceh

KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Lumpur sisa banjir menumpuk di saluran irigasi di Desa Alue Krak Kaye, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Senin (26/1/2026)

Safrizal juga menyoroti pentingnya cleansing data untuk memastikan kewenangan dan sumber pembiayaan setiap pekerjaan infrastruktur terpetakan dengan jelas.

“Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data sehingga kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN dapat terukur secara akuntabel dan transparan,” katanya.

Mobilisasi personel dan alat berat

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan kementeriannya dalam mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera.

Menurut Wida, Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 personel, mengerahkan 44.954 pekerja, di mana 30.119 di antaranya merupakan tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta menurunkan 1.937 alat berat untuk penanganan pascabencana alam di Sumatera.

Baca juga: Akses Air Bersih di Aceh, Peran Hulu Migas Saat Krisis Bencana

“Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung dan untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar Rp 39,49 triliun sebagaimana pesan Bapak Menteri PU untuk Build Back Better yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula,” ujar Wida.

Paparan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi awal untuk menyelaraskan Rencana Induk dan Rencana Aksi dengan kebutuhan riil di lapangan sebagaimana dihimpun melalui data primer Jitupasna.

Ribuan ruas jalan dan jembatan terdampak

Berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun Posko Satgas Wilayah Aceh dari data primer Jitupasna, pada klaster infrastruktur terdapat 2.303 ruas jalan yang masuk ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari jumlah tersebut, 67 titik merupakan jalan nasional, 87 titik jalan provinsi, dan 2.149 titik jalan kabupaten/kota.

Baca juga: Kementerian PU–Adhi Karya Pulihkan Jalur Vital Aceh Pascabanjir

Sementara itu, jumlah jembatan permanen yang terdampak mencapai 1.091 unit, terdiri dari 34 jembatan nasional, 98 jembatan provinsi, dan 959 jembatan kabupaten/kota.

Dok. Kementerian PU Ilustrasi jembatan bailey dilintasi truk.

Untuk jembatan Bailey, tercatat 59 unit dalam perencanaan dan pelaksanaan, dengan rincian 18 unit telah selesai dibangun, 6 unit sedang dalam proses pembangunan, dan 35 unit dalam tahap perencanaan.

Adapun infrastruktur sungai meliputi 892 unit irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai, serta 44 sumur bor yang menjadi bagian dari kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Data tersebut menjadi dasar dalam penetapan prioritas dan sinkronisasi program lintas tingkat pemerintahan.

Baca juga: Listrik Huntara Korban Bencana Aceh Gratis Selama 6 Bulan

Mekanisme kedaruratan dan dukungan pembiayaan

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sesuai direktif Presiden dan Kepala Satgas Nasional PRR, dana perimbangan telah dikembalikan kepada masing-masing daerah. Dengan demikian, terdapat dukungan pembiayaan di setiap tingkat pemerintahan.

Meskipun status tanggap darurat hanya berlaku di beberapa kabupaten, Provinsi Aceh masih menetapkan masa tanggap darurat.

Kondisi ini memungkinkan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan anggaran menggunakan skema kedaruratan.

Safrizal menegaskan bahwa penetapan prioritas dan pengendalian waktu menjadi bagian dari strategi percepatan yang diterapkan Satgaswil Aceh.

Baca juga: Bos PLN Sebut Dampak Banjir-Longsor Aceh Lebih Luas Dibanding Tsunami 2004

“Tetapkan prioritas, sinkronkan data termasuk validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta kecepatan dalam kendali waktu menjadi strategi yang diterapkan Satgaswil Aceh. Kita akan update terus progres-progres ini termasuk konsolidasi klaster-klaster lain dengan semangat kolaborasi multi sektor,” pungkasnya.

Peran pemerintah daerah

Dalam rapat tersebut mengemuka pula apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Langsa yang telah mengambil peran dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, khususnya jembatan.

Inisiatif pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai lembaga non-pemerintah, termasuk sektor swasta, disebut menjadi bagian dari upaya percepatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam pemulihan pascabencana.

Konsolidasi perdana ini menandai langkah awal integrasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi klaster infrastruktur di Aceh, dengan penekanan pada satu data, pembagian kewenangan yang jelas, serta percepatan implementasi di lapangan sesuai mekanisme pembiayaan yang berlaku.

Tag:  #satgas #aceh #integrasikan #data #rehabilitasi #jalan #jembatan #pascabencana