Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Ini Tantangan ke Depan

– Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 menandai berakhirnya kekosongan jabatan strategis di bank sentral. Bersamaan dengan itu, muncul beragam pandangan mengenai tantangan yang akan dihadapi BI ke depan, mulai dari menjaga independensi hingga merespons ketidakpastian ekonomi global.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai, salah satu tantangan utama adalah menjaga batas yang jelas antara kebijakan fiskal dan moneter.

Menurut dia, sinergi yang selama ini berjalan belum sepenuhnya disertai pagar kebijakan yang tegas.

“Kolaborasi tersebut sejauh ini belum diikuti dengan garis batas yang tegas agar tidak berujung pada tergerusnya independensi bank sentral,” ujar Nailul kepada Kompas.com, Selasa (27/1/2026).

Ia menilai kondisi tersebut tercermin dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang membuka ruang bagi BI untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, upaya mendorong pertumbuhan memiliki konsekuensi berupa potensi peningkatan inflasi.

Baca juga: Rupiah Ditutup Menguat Tipis, Pasar Cermati Thomas Djiwandono dan FOMC

Pandangan ekonom soal tantangan BI

Pada titik ini, kata Nailul, independensi BI akan diuji. Bank sentral harus mampu mengelola keterlibatannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan mandat utama menjaga stabilitas moneter.

“Sejauh mana BI dapat terlibat dalam kolaborasi tanpa mengabaikan mandat utamanya menjaga stabilitas moneter,” ucapnya.

Menurut Nailul, Thomas perlu memastikan adanya batasan dan indikator yang jelas agar kebijakan moneter tidak keluar dari koridor kewenangan BI.

Tanpa pagar kebijakan yang eksplisit, kolaborasi fiskal dan moneter berisiko berubah menjadi subordinasi terhadap kepentingan jangka pendek.

“Pada level tertentu, kebijakan moneter harus bisa berdiri tegas, tidak terdistorsi oleh tekanan politik untuk mengakomodasi kebijakan fiskal secara berlebihan,” tuturnya.

Tantangan lain yang disoroti adalah ketidakpastian prospek ekonomi global akibat fragmentasi politik dunia.

Baca juga: Respons Manuver Thomas Djiwandono Masuk BI: Purbaya Harap Sinergi, Ekonom Wanti-wanti...

Kondisi ini dinilai mengubah peta perdagangan, arus modal, serta stabilitas keuangan, sehingga menuntut bank sentral tetap adaptif dan kredibel dalam menjaga ekspektasi pasar.

Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, penunjukan Thomas juga berpotensi memunculkan persepsi tertentu di mata pasar terkait independensi BI.

Ia menekankan pentingnya BI membuktikan bahwa pengambilan keputusan tetap berpegang pada mandat menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.

“Tantangan BI ke depan adalah memastikan kebijakan moneter tetap kredibel di mata pasar,” ujar Riefky kepada Kompas.com, Selasa (27/1/2026).

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti risiko dominasi fiskal terhadap kebijakan moneter yang dinilai mulai terasa.

Menurut dia, BI perlu menjaga reputasi dan kredibilitasnya dalam menghadapi tekanan tersebut.

Baca juga: Misbakhun: Thomas Djiwandono Terpilih karena Sangat Profesional...

Pandangan Purbaya soal peran Deputi Gubernur baru

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penunjukan Thomas tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan kewenangan fiskal dan moneter. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berharap kehadiran Thomas justru dapat memperkaya diskusi kebijakan di internal BI.

“Harapannya dia bisa memberikan masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter, yang juga memahami fokus-fokus fiskal. Tapi bukan berarti fiskal menguasai moneter. Itu beda,” kata Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Purbaya menegaskan, setelah resmi menjabat, Thomas sepenuhnya berada dalam struktur dan mekanisme Bank Indonesia. Pemerintah, menurut dia, tidak memiliki ruang untuk mengendalikan keputusan bank sentral.

“Setelah di sana, ya dia di sana. Saya tidak bisa mengendalikan dia. Justru kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberi masukan yang berbeda dalam diskusi kebijakan moneter,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI secara resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan tersebut diumumkan Ketua Komisi XI DPR RI M Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026) dan disahkan Selasa (27/1/2026).

Tag:  #thomas #djiwandono #jadi #deputi #gubernur #tantangan #depan