Calon Deputi Gubernur BI Ungkap Alasan Kebijakan Pemerintah dan BI Tak Ampuh Dorong Kredit

Bank Indonesia membeberkan alasan kebijakan pemerintah dan bank sentral belum ampuh mengerek pertumbuhan kredit.

Asisten Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro menilai persoalan utama saat ini terletak pada lesunya permintaan kredit. Kondisi tersebut membuat kebijakan penambahan likuiditas tidak langsung berdampak ke sektor riil.

Respons pelaku usaha dinilai tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya. Likuiditas yang digelontorkan akhirnya tidak terserap optimal ke aktivitas ekonomi.

“Respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya, sehingga pada saat kita gelontorkan likuiditas, maka likuiditas itu nggak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil,” ujar Solikin saat fit and proper test calon Deputi Gubernur BI di Gedung BI, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Solikin menjelaskan, kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih ke perbankan bertujuan meningkatkan peredaran uang primer atau M0. Kebijakan tersebut tidak otomatis berubah menjadi kredit.

Proses penciptaan uang tetap bergantung pada penyaluran kredit oleh perbankan. Tanpa penyaluran, uang primer tidak berkembang menjadi uang beredar di perekonomian.

“M0 itu nggak akan jadi uang apabila dia tidak dilakukan mekanisme penciptaan. Sehingga kenapa dulu istilahnya ada giralisasi, money generating, money creation. Nah itulah yang dimana kita harus ciptakan instrumen-instrumen di pasar keuangan yang bisa membuat uang itu beredar,” jelasnya.

Dari sisi penawaran, BI telah menempuh berbagai langkah. Kebijakan tersebut mencakup penurunan Giro Wajib Minimum hingga pelonggaran makroprudensial. Upaya tersebut belum mampu mendorong kredit secara signifikan.

Akar masalah tetap berada di sisi permintaan. Likuiditas yang tersedia justru mengendap di sistem keuangan.

“Itulah kenapa akhirnya waktu kebijakan BI yang menambah likuditas, bahkan penempatan dana oleh pemerintah di Himbara itu nggak otomatis digunakan. Karena pertama, bank-bank juga sudah memiliki pipeline,” kata Solikin.

Dia menambahkan, kehati-hatian dunia usaha masih terlihat jelas. Porsi kredit dengan special rate masih tinggi. Kredit yang belum dicairkan atau undisbursed loan juga tercatat besar.

Kondisi tersebut mencerminkan sikap menunggu pelaku usaha. Persepsi terhadap prospek ekonomi ke depan dinilai belum cukup kuat.

“Kenapa pengusaha atau dunia usaha itu masih wait and see? Tentunya kita lihat, oh karena memang ada sesuatu yang memang masih, dia masih memiliki persepsi yang belum kuat atau belum baik terhadap perekonomian ke depan,” tuturnya.

Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2025 sebesar 9,69 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam kisaran proyeksi BI sebesar 8 hingga 11 persen.

Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai 10,39 persen.

Berdasarkan kelompok penggunaan, kredit investasi tumbuh 21,06 persen secara tahunan. Kredit modal kerja tumbuh 4,52 persen. Kredit konsumsi naik 6,58 persen.

Tag:  #calon #deputi #gubernur #ungkap #alasan #kebijakan #pemerintah #ampuh #dorong #kredit