Industri Pertahanan Mandiri Dinilai Kunci Daya Tawar Ekonomi RI
Ilustrasi industrialisasi dan reindustrialisasi(SHUTTERSTOCK/PAND P STUDIO)
10:32
23 Januari 2026

Industri Pertahanan Mandiri Dinilai Kunci Daya Tawar Ekonomi RI

– Kemandirian industri pertahanan dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam menjaga keamanan nasional, tetapi juga dalam memperkuat posisi tawar ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Penguatan industri pertahanan nasional disebut berkaitan langsung dengan kepastian pasar, penguasaan teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia dalam negeri. Tanpa dukungan negara yang konsisten, industri ini dinilai sulit tumbuh secara berkelanjutan.

Pemerintah memegang peran sentral dalam ekosistem tersebut, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai perencana kebutuhan strategis, pembeli utama, serta fasilitator industri. Peran ini dinilai krusial agar pengembangan industri pertahanan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek.

Dorong Penguasaan Teknologi dan Rantai Pasok

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, melalui kebijakan industri pertahanan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berupaya menyelaraskan kebutuhan TNI dengan kemampuan industri dalam negeri.

“Ini dilakukan agar pengadaan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi nasional,” ujar Khairul, melalui keterangannya, Jumat (23/1/2026).

Ia menambahkan, pemerintah mendorong agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta, tidak berhenti pada fungsi perakitan semata. Kebijakan diarahkan pada penguasaan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan rantai pasok domestik secara bertahap dan berkelanjutan.

Menurut Khairul, tantangan utama industri pertahanan Indonesia saat ini adalah memastikan kemandirian tersebut berjalan sesuai amanat Undang-Undang Industri Pertahanan. Regulasi itu secara tegas menargetkan penguasaan teknologi, penguatan rantai pasok dalam negeri, dan peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, kebijakan offset dan alih teknologi dinilai harus bersifat substansial. Praktik alih teknologi yang hanya bersifat administratif tanpa transfer pengetahuan dan kemampuan produksi inti dianggap tidak memberikan nilai strategis bagi pertahanan nasional.

Selain itu, ia menekankan perlunya insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk kemudahan perizinan, dukungan riset, serta kebijakan pengembangan SDM agar industri pertahanan nasional memiliki daya saing.

Pembiayaan Alternatif dan Dampak Ekonomi

Dari sisi pembiayaan, Khairul menilai industri pertahanan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran pertahanan juga harus mengakomodasi pemeliharaan alutsista, kesiapan operasional, serta belanja rutin lainnya.

“Karena itu, kebijakan pemerintah yang mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif merupakan langkah rasional dan sesuai dengan praktik internasional,” ujarnya.

Pemerintah mulai mendorong kerja sama dengan sektor keuangan, termasuk perbankan nasional dan bank BUMN, untuk mendukung pembiayaan proyek industri pertahanan. Sejumlah skema pembiayaan dan kerja sama disebut telah dijajaki untuk menopang industri strategis tersebut.

Terpisah, Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia, Zaenal, menyoroti pengalaman historis Indonesia yang menunjukkan risiko ketergantungan pada pemasok asing, termasuk potensi embargo serta gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik.

“Kemandirian industri pertahanan menjadi prasyarat sistem pertahanan yang kuat dan maju. Keuntungan lainnya adalah dampak positif bagi perekonomian dan penguasaan teknologi dalam negeri,” ujar Zaenal.

Ia menambahkan, kemampuan mandiri di sektor pertahanan juga menciptakan efek penangkal atau deterrent effect bagi pihak luar. Negara dengan industri pertahanan yang maju dinilai lebih tangguh karena mampu memenuhi kebutuhan militernya sendiri tanpa bergantung pada negara lain.

“Hal ini meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis. Pemerintah Indonesia telah menempatkan kemandirian pertahanan sebagai visi strategis jangka panjang,” kata Zaenal.

Tag:  #industri #pertahanan #mandiri #dinilai #kunci #daya #tawar #ekonomi

KOMENTAR