Asosiasi Persepatuan Bidik Ekspor Rp 169 Triliun

Konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XI Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Jakarta, Rabu (21/1/2026). (KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY)

11:08

22 Januari 2026

Asosiasi Persepatuan Bidik Ekspor Rp 169 Triliun

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membidik nilai ekspor alas kaki bisa mencapai 10 miliar dollar AS atau Rp 169 triliun (asumsi kurs Rp 16.900 per dollar AS) dalam tiga tahun ke depan.

Adapun realisasi ekspor alas kaki hingga November 2025 tercatat sebesar 7,2 miliar dollar AS, tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Aprisindo menargetkan hingga akhir 2025 mencapai 7,8 miliar-7,9 miliar dollar AS.

Ketua Dewan Pembina Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, optimisme untuk tumbuh dari kisaran 7 miliar dollar AS ke 10 miliar dollar AS, salah satunya didukung dengan adanya perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian dagang tersebut diharapkan bisa mendukung perluasan pasar alas kaki Indonesia di Eropa.

"Kami mempunyai cita-cita dan kami yakin akan berhasil, bahwa di tahun 2028 atau maksimum di tahun 2029, kami akan mencapai (ekspor alas kaki) minimal 10 miliar dollar AS," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Oleh sebab itu, Aprisindo berharap IEU-CEPA bisa segera diratifikasi sebelum 2027 agar dapat berlaku secara resmi di Indonesia dan Uni Eropa.

Kondisi ekonomi nasional juga diharapkan terjaga baik sehingga mendukung pengembangan industri alas kaki dalam negeri. "Saya kira ini (target 10 miliar dollar AS) adalah kontribusi yang sangat baik, penerimaan devisa untuk negara," kata Aprisindo.

Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan dan Perundingan Internasional Aprisindo, Devi Kusumaningtyas menambahkan, penerapan segera IEU-CEPA menjadi hal penting bagi industri alas kaki Indonesia.

Saat ini, ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih memanfaatkan skema Generalized System of Preferences (GSP), yaitu fasilitas perdagangan bagi negara berkembang yang memberikan tarif bea masuk lebih rendah untuk sejumlah komoditas.

Untuk industri alas kaki Indonesia, tarif ekspor ke Uni Eropa saat ini berada di kisaran 5-12 persen.

Namun, Indonesia dijadwalkan keluar dari skema GSP pada Januari 2027 karena status ekonominya yang sudah tergolong negara berpenghasilan menengah atas, sehingga tidak lagi memenuhi syarat GSP.

Devi bilang, jika hingga saat tersebut perjanjian IEU-CEPA belum diratifikasi, maka tarif ekspor ke Uni Eropa berpotensi menjadi lebih tinggi dibandingkan saat ini.

"Karena itu kami terus menyuarakan kepada pemerintah agar tidak menganggap proses ini telah selesai. Jika dianalogikan dengan pertandingan sepak bola, saat ini Indonesia baru berada di babak pertama. Babak kedua yang menentukan adalah ratifikasi perjanjian tersebut," ungkapnya.

Dengan terealisasinya ratifikasi IEU-CEPA, industri alas kaki Indonesia diharapkan dapat menikmati tarif 0 persen untuk ekspor ke Uni Eropa.

Hal ini sekaligus dapat menjadi alternatif pasar ekspor di tengah melemahnya permintaan negara-negara lainnya.

"Kami menunggu supaya IEU-CEPA bisa diratifikasi supaya industri kita itu benar-benar menikmati 0 persen untuk ekspor ke Uni Eropa, dan bisa menggantikan market yang sekarang lagi melemah di Amerika dan di negara lain," kata Devi.

Adapun target nilai ekspor alas kaki mencapai 10 miliar dollar AS dan perluasan pasar di Uni Eropa, merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) XI Aprisindo.

Pengurus Baru

Pada Munas ini ditetapkan perubahan susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Aprisindo 2025-2030.

Dalam kepengurusan baru, Eddy ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pembina Aprisindo, dari sebelumnya Ketua Umum Aprisindo.

Sementara itu, posisi Ketua Umum Aprisindo periode ditempati oleh Anton J. Supit dan Sekjen Aprisindo oleh Yoseph Billie Dosiwoda.

Aprisindo meyakini dengan susunan kepengurusan terbaru diharapkan mampu merespons dinamika peluang dan tantangan industri di dalam negeri yang memenuhi kebutuhan domestik dari berbagai syarat aturan wajib yang diharapkan tidak menjadi beban bagi pelaku industri dari sisi waktu dan biaya, persoalan impor ilegal di border dan sepatu tiruan.

Berikut susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Aprisindo Pusat 2025-2030: