Purbaya Pastikan Jaga Independensi BI, Tak Todong Danai Program Pemerintah

- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memastikan jika pemerintah tetap menjaga independensi Bank Indonesia (BI).

Menurut Purbaya tidak ada urgensi bagi pemerintah saat ini untuk mengganggu kebijakan moneter yang menjadi tanggung jawab bank sentral, termasuk desakan untuk terus mendukung program-program pemerintah.

"Dalam pengertian saya enggak akan memeras Bank Sentral untuk membiayai program pembangunan kita," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (20/1/2026).

Purbaya menjelaskan jika lain halnya saat kondisi krisis, seperti Pandemi Covid-19, otoritas moneter dan fiskal disebut harus berjalan bersama untuk memastikan percepatan pemulihan ekonomi, sebagaimana melalui kebijakan burden sharing atau berbagi beban. Sedangkan, saat ini tak ada krisis semacam itu.

Bahkan Purbaya menampik program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kebutuhan biaya yang besar, misalnya makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa merah putih (KDMP), anggaran pemerintah dipastikan selalu cukup.

"Saya juga enggak butuh uang mereka, saya kaya. Kenapa saya mesti minta uang mereka? kebanyakan? MBG kan cukup. Sekarang tiga tahun lalu aja cukup, tahun sekarang kan Rp 335 Triliun, itu pun ada desain di anggarannya. Harusnya cukup. Saya enggak perlu uang Bank Sentral untuk itu," tutur Purbaya.

Purbaya menegaskan independensi BI baru bisa dipersoalkan jika terjadi intervensi langsung pemerintah dalam penetapan kebijakan moneter. Kondisi itu disebut tidak pernah terjadi.

Menurut dia, pembagian peran antara pemerintah dan BI sudah jelas. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal. BI bertanggung jawab penuh atas kebijakan moneter.

Adapun pertanyaan ini disampaikan Purbaya merespon atas kekhawatiran publik bahwa tata kelola BI akan kehilangan independensinya pasca pertukaran pejabat dengan Kemenkeu.

Tak hanya itu kedekatan salah satu calon Thomas Djiwandono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sekaligus merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Prabowo Subianto.

Selain Thomas sang keponakan Presiden, proses pengisian jabatan sebagai pengganti Juda Agung tersebut juga memunculkan dua nama lainnya Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.

Profil Thomas Djiwandono

Thomas lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Bianti merupakan kakak kandung Prabowo Subianto.

Thomas menyelesaikan Sarjana Studi Sejarah (B.A. History) di Haverford College, Amerika Serikat tahun 1994. Pada 2003, ia meraih gelar M.A. di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat.

Thomas memulai karier sebagai wartawan magang di majalah Tempo tahun 1993. Pada 1994, ia bergabung dengan Indonesia Business Weekly sebagai jurnalis.

Di tahun 2004, Thomas bergabung dengan Comexindo Internasional dan menduduki posisi sebagai Direktur Pengembangan Bisnis (2004–2008). Dia juga pernah menduduki posisi sebagai Deputi CEO (2008-2009), dan CEO pada 2010–2024.

Ia juga menjabat sebagai Deputi CEO Arsari Group pada 2011 hingga 2024. Sejak 2008, Thomas mengemban tugas sebagai Bendahara Umum Gerindra.

Lalu berdasarkan Keputusan Presiden No. 45/M Tahun 2024, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melantik Thomas A. M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 18 Juli 2024.

Thomas terpilih kembali menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tag:  #purbaya #pastikan #jaga #independensi #todong #danai #program #pemerintah