Nilai Tukar Rial Iran Anjlok Parah, Rp 20.000 Kini Setara Jutaan

– Nilai tukar mata uang Iran, rial, terus merosot tajam hingga mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah. Per Kamis (15/1/2026), kurs rial mencapai sekitar 1.065.000 per dollar AS di pasar terbuka.

Angka ini melemah 2.437 persen dibanding posisi awal 2025 yang masih sekitar 42.000 rial per dollar AS.

Kurs rial terhadap rupiah juga melemah signifikan. Saat ini, Rp 1 setara dengan 63,06 rial Iran, sehingga Rp 20.000 setara dengan lebih dari 1,26 juta rial. 

Kejatuhan Tajam di Tengah Krisis Ekonomi

Kejatuhan rial menandai fase krisis baru dalam perekonomian Iran, menyusul depresiasi tajam sepanjang 2025.

Dilansir dari Gulf News, dalam setahun terakhir, rial kehilangan sekitar 45 persen nilainya, seiring inflasi tinggi yang terus menekan daya beli masyarakat.

Data resmi menunjukkan inflasi tahunan di Iran telah melampaui 42 persen, dipicu lonjakan harga pangan, perumahan, dan barang impor.

Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota, yang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Ketidakstabilan ekonomi membuat warga dan pelaku usaha beralih menyimpan aset dalam dollar AS, emas, dan properti untuk menjaga nilai kekayaan mereka. Peralihan ini semakin menyempitkan likuiditas rial di pasar domestik.

UNSPLASH/ASHKAN FOROUZANI Ilustrasi mata uang rial Iran.

Tiga Penyebab Utama Pelemahan Rial Iran

1. Sanksi Internasional yang Berat

Nilai tukar rial Iran merosot tajam selama empat dekade terakhir. Pada Revolusi Iran 1979, 1 dollar AS setara sekitar 70 rial, sedangkan awal 2026 nilainya sudah melebihi 1,4 juta rial, mengalami depresiasi sekitar 20.000 kali lipat.

Keruntuhan ini disebabkan kombinasi sanksi internasional, inflasi kronis, dan isolasi diplomatik yang berkepanjangan.

Tekanan menguat sejak September 2025 ketika PBB memberlakukan ulang sanksi, meliputi embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan.

Uni Eropa juga menambah sanksi terkait pelanggaran HAM dan dugaan pasokan drone ke Rusia dalam perang Ukraina. Sektor minyak, tulang punggung ekonomi Iran, paling terdampak.

Iran kehilangan sekitar 20 persen potensi pendapatan ekspor minyak akibat sanksi, meski pengiriman masih berlangsung lewat jalur tidak langsung dengan harga diskon besar.

Menurut Iran Open Data, pada periode hingga Maret 2025, Iran hanya meraup sekitar 23,2 miliar dollar AS dari ekspor minyak, padahal potensinya bisa lebih dari 28 miliar dollar AS. Selisih sekitar 5 miliar dollar AS itu mencerminkan ongkos ekonomi dari penghindaran sanksi.

Bank Dunia menyebut Iran mengalami "dekade pertumbuhan yang hilang", dengan PDB per kapita menyusut rata-rata 0,6 persen per tahun selama 2011–2020. Dampak sosialnya luas: hampir 10 juta warga jatuh miskin, sementara 40 persen penduduk rentan miskin.

2. Munculnya Ekonomi Paralel

Pasca-perang Iran–Irak pada 1990-an, jaringan bisnis militer Garda Revolusi (IRGC) berkembang pesat menguasai proyek strategis di sektor minyak, konstruksi, pelabuhan, hingga telekomunikasi.

IRGC menjadi aktor dominan ekonomi nasional, mengoperasikan proyek besar tanpa tender terbuka dan pengawasan sipil memadai.

Model ini dikenal sebagai “ekonomi perlawanan” yang dipromosikan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei sejak 2014 sebagai strategi bertahan dari sanksi. Namun, para analis menilai model ini justru memperkuat konsentrasi kekuasaan dan melemahkan sektor swasta.

Sanksi Barat malah memperkuat ekonomi paralel IRGC karena perusahaan asing hengkang dan pelaku usaha sipil terhimpit, sementara IRGC tetap beroperasi dengan akses devisa dan jalur perdagangan informal.

Dukungan institusional dari Dewan Penjaga Konstitusi menjaga kepentingan jaringan ini.

Ketimpangan akses ekonomi tersebut memicu kemarahan publik di tengah anjloknya nilai rial dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

3. Kebijakan Moneter dan Suku Bunga

Sistem moneter Iran menghadapi persoalan struktural. Akses dolar dan izin impor lebih ditentukan oleh kedekatan politik daripada mekanisme pasar.

Sejak kembalinya sanksi AS pada 2018, pemerintah menerapkan kurs subsidi untuk kebutuhan pokok, yang nilainya sering berubah seiring menipisnya cadangan devisa.

Meski skema lama resmi dihapus pada 2022, kurs subsidi baru muncul yang menciptakan jurang lebar dengan nilai tukar pasar, menjadikan dolar sebagai komoditas istimewa yang dikendalikan negara.

Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah kerap mencetak uang di tengah inflasi tinggi, memperparah tekanan harga. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha beralih ke penyimpanan aset dalam bentuk dollar dan properti, menciptakan lingkaran setan pelemahan rial.

Inflasi Melonjak dan Ketidakstabilan Sosial

Dilansir dari Reuters, inflasi Iran mencapai 42,5 persen pada Desember 2025, didorong kenaikan harga pangan, energi, dan barang impor.

Sanksi internasional membatasi ekspor minyak dan akses devisa, mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar.

Sejak akhir Desember 2025, protes massal terjadi di Teheran dan kota-kota besar lain, dipicu kenaikan harga bahan makanan hingga 72 persen serta melemahnya daya beli masyarakat.

Tekanan ekonomi memperburuk sentimen pasar dan mendorong masyarakat beralih ke mata uang asing atau aset riil, yang semakin menekan nilai rial.

Dampak Pelemahan Rial terhadap Indonesia

Pelemahan rial berimplikasi terbatas bagi Indonesia. Dalam perdagangan bilateral, Indonesia mengimpor beberapa produk dari Iran, terutama petrokimia.

Nilai tukar rial yang rendah membuat harga barang Iran relatif lebih murah dalam rupiah, namun ketidakstabilan ekonomi Iran dapat mengganggu kelangsungan pasokan dan kepastian kontrak dagang.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 3 Penyebab Utama Mengapa Mata Uang Iran Anjlok

Tag:  #nilai #tukar #rial #iran #anjlok #parah #20000 #kini #setara #jutaan