Pemulihan Banjir Sumatera Dikebut, Roda Ekonomi Lokal Mulai Bergerak

— Hampir 50 hari setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera, pemerintah pusat mengklaim proses pemulihan mulai menunjukkan hasil. Sejumlah infrastruktur vital kembali berfungsi, membuka kembali akses ekonomi dan layanan publik yang sempat terhenti.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, perbaikan dilakukan secara bertahap sejak hujan deras pada 25 November 2025 memicu bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Dan hari ini kita masuki hampir 50 hari semenjak bencana dimulai tanggal 25 November hujan deras. Sudah banyak perubahan perbaikan yang terjadi,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menurut Tito, sejak awal pemerintah pusat melakukan pemetaan wilayah terdampak dan koordinasi lintas sektor. Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak cepat menangani dampak bencana.

“Kami sudah memetakan dari awal dalam konteks sebagai Mendagri, turun koordinasi dengan semua stakeholder yang ada. Presiden dari hari pertama sudah memberikan perintah kepada semua pejabat baik pusat maupun daerah,” kata Tito.

Presiden bahkan beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan percepatan penanganan.

Mobilisasi nasional melibatkan TNI, Polri, kementerian dan lembaga terkait, BNPB, serta Basarnas, termasuk pengerahan alutsista, personel, logistik, dan peralatan.

Infrastruktur Pulih, Akses Ekonomi Dibuka

Tito menyebut sejumlah infrastruktur vital yang sempat terputus kini mulai pulih. Jembatan yang rusak telah dibangun kembali secara cepat oleh TNI, Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ruas jalan yang tertimbun longsor juga telah dibuka kembali.

“Fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan yang sebelumnya terisolasi, terutama di wilayah Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Takengon, kini sudah terbuka meskipun masih bersifat sementara,” jelasnya.

Data Kementerian Dalam Negeri mencatat, terdapat sekitar 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi. Rinciannya, 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat.

Sebagian wilayah telah pulih sepenuhnya, sementara daerah lain masih dalam tahap pemulihan dan memerlukan perhatian khusus. Di Sumatera Barat, pemerintah memfokuskan penanganan di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Kota Pariaman, dan Pesisir Selatan.

Adapun di Sumatera Utara, fokus diarahkan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Kabupaten Lumban Hasundutan.

“Saya melakukan rapat dalam empat hari terakhir, turun langsung dan bertanya satu per satu kepada para bupati. Saya membuat checklist indikator pemulihan untuk memastikan progres di setiap daerah,” tegas Tito.

Tenaga Manual Jadi Kunci Pemulihan Permukiman

Meski infrastruktur utama mulai pulih, tantangan terbesar justru berada di kawasan permukiman. Tito menilai pembersihan lumpur di rumah warga, pasar, dan pusat usaha kecil tidak bisa mengandalkan alat berat.

“Problem berikutnya adalah toko-toko, warung-warung, pasar, kemudian rumah-rumah penduduk. Itu berat, kenapa? Lumpur masuk setelah itu keras,” ujar Tito di Halim Perdana Kusuma, Rabu (14/1/2026).

Kondisi gang sempit dan lorong permukiman membuat alat berat sulit menjangkau lokasi terdampak.

“Ini susah untuk dibersihkan. Alat berat mau masuk enggak bisa karena ada di dalam gang, dalam lorong, sehingga harus manual, man-to-man,” lanjutnya.

Karena itu, pemerintah menilai keterlibatan taruna sekolah kedinasan menjadi faktor penting percepatan pemulihan. Mereka dinilai memiliki ketahanan fisik untuk melakukan kerja manual dalam kondisi berat.

“Maka yang diperlukan ke sana adalah orang-orang yang fisiknya kuat. Sekolah kedinasan ini adalah semi militer,” kata Tito.

Selain tenaga manusia, pemerintah juga menyiapkan perlengkapan kerja lapangan seperti sepatu bot karet, cangkul, sekop, dan peralatan pembersih lumpur. Ribuan sepatu bot telah dikirim dan jumlahnya akan terus ditambah.

Keterlibatan taruna dinilai berdampak langsung pada pemulihan fungsi pemerintahan dan ekonomi daerah. Di Kabupaten Aceh Tamiang, lumpur setinggi hampir dua hingga tiga meter sempat melumpuhkan kompleks perkantoran pemerintah.

“Kantor bupati kena lumpur, ngantornya hanya bisa di lantai dua, di ruang sekda. Pemerintahan tidak berjalan,” ujar Tito.

Namun, berkat keterlibatan TNI, Polri, dan Praja IPDN, dalam waktu dua minggu kantor-kantor dinas mulai bersih sehingga roda pemerintahan kembali berjalan.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas 1.142 taruna Kelautan Perikanan dari berbagai politeknik untuk mempercepat pemulihan pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tag:  #pemulihan #banjir #sumatera #dikebut #roda #ekonomi #lokal #mulai #bergerak