Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat Diluncurkan Sebelum Lebaran 2026

- Satuan Tugas (Satgas) Perumahan membocorkan peluncuran Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) akan dilakukan sebelum Lebaran Idul Fitri tahun ini.

Adapun, Lebaran 2026 diperkirakan berlangsung pada akhir Kuartal I 2026, yakni 19 Maret mendatang.

Anggota Satgas Perumahan Panangian Simanungkalit mengatakan, lembaga baru ini dibentuk khusus untuk menangani seluruh pembangunan perumahan yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian dan institusi.

"Saya berharap sebelum Lebaran lembaga ini sudah bisa diluncurkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Itu artinya, BP3R akan menjadi eksekutor dari kebijakan-kebijakan sektor perumahan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Melalui lembaga baru ini, pemerintah akan banyak melakukan gebrakan atau terobosan agar program pembangunan perumahan bisa menjadi lebih optimal.

Dia optimistis badan tersebut akan mampu mengeksekusi berbagai kebijakan karena berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk industri.

"Lembaga ini akan berperan penting dalam mendukung program pemerintah," kata Panangian.

Dengan adanya BP3R, dia memperkirakan industri properti nasional akan bangkit pada tahun ini.

Terlebih pada akhir tahun lalu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal membaik dari 5,04 persen di Kuartal III 2025 menjadi 5,45 persen di Kuartal IV 2025.

Dengan begitu, tahun ini dapat menjadi momentum yang baik dalam mendorong program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Pertumbuhan properti selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Walaupun saat ini daya beli masyarakat mungkin masih berat, saya yakin ekonomi akan pulih pada tahun ini," ucapnya.

Berdasarkan konsep growth elasticity, Panangian menjelaskan, pertumbuhan properti umumnya sekitar 1,5-1,7 kali pertumbuhan ekonomi.

Ketika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2 persen, maka pertumbuhan properti sudah mencapai 8-10 persen.

Menurutnya, tahun ini menjadi momentum yang positif karena daya beli dan perekonomian selama ini sudah mencapai titik rendahnya, sehingga siklusnya berganti dengan pemulihan yang sudah terlihat sejak akhir tahun lalu.

Selain adanya tren penurunan suku bunga imbas dari terus turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), pemerintah juga menjaga momentum positif ini dengan berbagai kebijakan dan insentif, seperti perpanjangan diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan mengenai pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan.

Badan tersebut rencananya akan menjadi pihak yang mengurus pengadaan lahan, pengambilalihan lahan, hingga percepatan perizinan dan pembiayaan.

Fahri menjelaskan, pembentukan lembaga khusus diperlukan seiring rencana pembangunan perumahan rakyat secara masif pada masa pemerintahan Prabowo.

Rencananya pada 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk merenovasi sekitar 400.000 unit rumah rakyat.

Jumlah tersebut bahkan berpotensi ditingkatkan.

"Tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," ujar Fahri usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Tag:  #badan #percepatan #pembangunan #perumahan #rakyat #diluncurkan #sebelum #lebaran #2026