Trump Ancam Tarif 25 Persen untuk Negara yang Berbisnis dengan Iran

— Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (12/1/2026) waktu setempat mengumumkan kebijakan tarif baru yang akan membebankan tarif 25 persen untuk semua negara yang berbisnis dengan Iran atas semua bisnis yang dilakukan dengan AS.

Kebijakan ini efektif berlaku segera. Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di platform Truth Social.

“Perintah ini final dan mengikat,” tulis Trump dalam unggahannya, dikutip dari CNBC, Selasa ?(13/1/2026).

AFP/JIM WATSON Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menggelar konferensi pers mengenai serangan AS ke Venezuela, di kediamannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Negara Bagian Florida, 3 Januari 2026.

Namun demikian, Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai cakupan atau dasar hukum tarif tersebut.

Seorang pejabat Gedung Putih menolak menjawab pertanyaan media terkait unggahan tersebut.

Rincian hukum di balik pengumuman tarif masih belum jelas.

Tarif-tarif sebelumnya yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump, termasuk tarif “timbal balik” dari awal April 2025 dan tarif terkait dugaan perdagangan fentanyl, diberlakukan melalui Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act atau IEEPA).

Belum diumumkan secara resmi apakah tarif baru terhadap mitra dagang Iran juga berdasarkan undang-undang yang sama.

Latar belakang demo di Iran

Iran saat ini dilanda gelombang protes anti-pemerintah yang dimulai pada 28 Desember 2025 lalu. Aksi demonstrasi dipicu frustrasi atas kondisi ekonomi seperti inflasi tinggi, melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan depresiasi mata uang rial.

IRAN PRESS via AFP Massa demo Iran pro-pemerintah berunjuk rasa membawa bendera negara di Kota Arak, 9 Januari 2026. Demo Iran terbaru pecah sejak 28 Desember 2025, pedemo memprotes tingginya inflasi dan melambungnya biaya hidup.

Demonstrasi yang awalnya bersifat ekonomi berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas terhadap rezim, meluas ke seluruh 31 provinsi negara itu.

Kelompok pemantau hak asasi manusia (HAM) melaporkan angka korban tewas mencapai lebih dari 500 orang, termasuk pengunjuk rasa dan personel keamanan, dengan lebih dari 10.600 orang ditangkap selama konflik tersebut.

Pemerintah Iran memberlakukan pemadaman internet nasional sejak awal Januari 2026, yang membatasi aliran informasi baik domestik maupun internasional.

Pemerintah Iran menuding keterlibatan kekuatan asing, termasuk AS dan Israel, dalam memicu kerusuhan dan menyatakan kesiapan menghadapi apa pun yang dianggap sebagai tindakan agresi eksternal.

Beberapa pejabat Iran menegaskan negara siap menghadapi konfrontasi meskipun tetap menyatakan keterbukaan untuk negosiasi.

Respons AS dan dunia internasional

Trump meningkatkan tekanan terhadap Tehran seiring eskalasi protes. Selain kebijakan tarif, ia tegas mendorong demonstran.

“Iran sedang mengincar kebebasan, mungkin tidak pernah sebelumnya. AS siap membantu!!!” tulis Trump di akun media sosialnya.

Trump juga mengancam kemungkinan tindakan militer jika pembunuhan terhadap demonstran terus berlanjut.

Respons internasional beragam. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan agar pihak berwenang di Iran menahan diri dan menghormati kebebasan berekspresi.

Beberapa negara Eropa, termasuk Jerman dan Perancis, mengecam penggunaan kekuatan terhadap demonstran, sementara pejabat lain memperingatkan bahwa intervensi militer bisa memperburuk keadaan di lapangan.

IRAN PRESS via AFP Massa pro-pemerintah ikut turun ke jalan untuk membela rezim Ayatollah Ali Khamenei, dalam demo Iran di Kota Ardabil, Jumat (9/1/2026). Demo Iran kali ini pecah setelah meningkatnya biaya hidup.

Sementara itu, dalam beberapa pernyataan resmi, otoritas Iran tetap menegaskan bahwa meskipun mereka “siap untuk perang,” mereka juga menyatakan kesediaan untuk berdialog secara adil dan setara, termasuk melalui jalur diplomatik dengan AS.

Dampak ekonomi dan geopolitik

Menurut warta The Washington Post, langkah penerapan tarif 25 persen ini dipandang sebagai bagian dari upaya AS untuk mengisolasi Iran secara ekonomi di tengah ketegangan yang sedang berlangsung.

Kebijakan ini bisa berdampak pada hubungan dagang AS dengan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi signifikan dengan Iran, seperti China, Uni Emirat Arab, dan India.

Selain itu, ketidakpastian politik dan pertimbangan militer turut berimplikasi pada pasar komoditas seperti minyak global.

Lebih jauh, menurut Reuters, pengumuman tersebut datang di tengah pengawasan hukum atas tarif pemerintahan Trump yang sedang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung AS, menambah lapisan kompleksitas terhadap kebijakan perdagangan dan dampaknya.

Tag:  #trump #ancam #tarif #persen #untuk #negara #yang #berbisnis #dengan #iran