Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Legislator PDIP Said Abdullah Ingatkan untuk Turunkan Angka Kemiskinan Nasional

  - Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah mengingatkan pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempunyai berbagai agenda strategis untuk meningkatkan prekonomian nasional. Menurutnya, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.    "Selama 10 tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif," kata Said Abdullah kepada wartawan, Sabtu (19/10).   Said menjelaskan, pada 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen, sementara pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen. Sehingga selama 10 tahun terakhir tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen.   "Apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa," ucap Said.   Ia menyebut, pada 2014 tingkat kesenjangan sosial mencapai 0,414. Sementara pada Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035. Karena itu, Said mengingatkan Presiden Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.   "Presiden Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan," ujar Said.   Ia mengutarakan, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara pada 2003 sampai saat ini atau 21 tahun yang lalu, mayoritas angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persennya hanya lulusan SMP kebawah.   "Akibatnya kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendepatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country," papar Said.   Selain itu, kata Said, selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal keduanya merupakan hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.    Terlebih, selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar USD sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar USD Defisit sebesar 37, miliar USD. Dengan kurs Rp 15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp 569,8 triliun.   Sementara, pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar USD, dengan kurs Rp 15.400/ USD, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp 4.288,9 triliun.   "Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan," pungkasnya.

Tag:  #jelang #pelantikan #presiden #wapres #legislator #pdip #said #abdullah #ingatkanuntuk #turunkan #angka #kemiskinan #nasional