Debottlenecking Dimulai, Purbaya Tangani Masalah Sampah dan Tekstil

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin rapat kerja perdana percepatan implementasi dan penyelesaian hambatan usaha atau debottlenecking. Rapat berlangsung di Kementerian Keuangan, Selasa (23/12/2025), dan dihadiri pelaku usaha serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam sidang perdana ini, Purbaya langsung menangani dua pengaduan. Kasus pertama datang dari PT Sumber Organik. Kasus kedua disampaikan PT Mayer Indah Indonesia.

“Silakan mungkin bisa menceritakan masalahnya Pak,” ujar Purbaya saat membuka sesi pengaduan.

Direktur Utama PT Sumber Organik Agus Nugroho Susanto menyampaikan persoalan terhentinya Bantuan Layanan Pengolahan Sampah atau BLPS yang bersumber dari APBN. Penghentian bantuan tersebut berdampak langsung pada kelayakan finansial proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Benowo, Surabaya.

Agus menjelaskan, BLPS berperan penting dalam pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pemberi pinjaman serta menjaga kelangsungan operasional pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Benowo.

“Sehingga apabila bantuan BLPS dari APBN ini tidak dialokasikan, maka akan dapat mengganggu kinerja perusahaan kami dalam mengoperasionalkan TPA Benowo,” kata Agus.

Kasus kedua disampaikan PT Mayer Indah Indonesia. General Manager PT Mayer Indah Indonesia Melisa Suria melaporkan kesulitan memperoleh kredit modal kerja sebesar Rp 4 miliar. Kondisi tersebut membuat pesanan yang sudah ada tidak bisa diproses.

Melisa juga menyebut penurunan omzet membuat perusahaan mengalami tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tunggakan itu kemudian berkembang menjadi persoalan hukum karena keterbatasan akses pembiayaan dari perbankan.

“Kenyataannya sejak September, 20 bank semua menolak karena industri tekstil sedang di situasi lampu oren atau merah. Artinya sangat tidak dikonsider diberikan kredit. Bahkan bank partner kami bilang tekstil sudah terlalu bleeding,” ujar Melisa di hadapan Purbaya.

Pertemuan perdana debottlenecking ini mempertemukan pelaku usaha dengan kementerian dan lembaga terkait melalui kanal pengaduan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau P2SP.

Pemerintah mencatat hingga kini terdapat 10 pengaduan yang masuk ke kanal tersebut. Dua di antaranya dipilih untuk dibahas langsung dalam rapat kerja perdana yang dipimpin Menteri Keuangan.

Tag:  #debottlenecking #dimulai #purbaya #tangani #masalah #sampah #tekstil