Proyeksi Defisit APBN Melebar, IMF Minta Indonesia Hati-hati Kelola Fiskal

- Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2025–2026 akan sedikit lebih lebar dibandingkan target pemerintah dalam APBN 2026.

Lembaga tersebut menilai tekanan penerimaan negara dan lingkungan eksternal yang menantang menjadi faktor utama yang perlu diantisipasi pemerintah.

Dalam pernyataan resmi usai misi Konsultasi Pasal IV 2025 di Jakarta, tim IMF yang dipimpin Maria Gonzalez menyebut defisit fiskal Indonesia pada 2025 diperkirakan melebar menjadi sekitar 2,8 persen dari PDB, dan meningkat tipis ke 2,9 persen pada 2026.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit 2,7 persen PDB yang menjadi asumsi pemerintah dalam APBN 2026.

“Proyeksi ini mencerminkan pertumbuhan dan penerimaan negara yang lebih konservatif dibandingkan asumsi dalam APBN,” kata Gonzalez dalam keteranga media IMF, dikutip Rabu (19/11/2025).

IMF menilai pengelolaan anggaran yang berhati-hati tetap penting untuk menjaga ruang fiskal, mengingat ketidakpastian global dan potensi risiko negatif yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Menurut IMF, langkah ini akan membantu pemerintah tetap memiliki kapasitas merespons bila terjadi guncangan eksternal.

“Menjaga risiko fiskal tetap terkendali memerlukan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, pengamanan yang kuat, serta pengawasan ketat terhadap operasi kuasi-fiskal,” ujar Gonzalez.

IMF juga menekankan perlunya mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, sekaligus memastikan kualitas dan efisiensi belanja pemerintah.

Ekonomi tetap tangguh, tetapi risiko meningkat

Dalam laporannya, IMF mencatat perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan meski dihadapkan pada tekanan global. Pertumbuhan diperkirakan stabil di 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026, didukung kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai tepat.

Inflasi inti disebut bergerak menuju titik tengah target, sementara cadangan devisa tetap berada di level yang “nyaman”.

Namun, IMF menggarisbawahi bahwa risiko global masih “condong ke sisi negatif”. Ketegangan perdagangan, volatilitas pasar keuangan, dan ketidakpastian ekonomi dunia menjadi ancaman utama.

Dari dalam negeri, perubahan kebijakan yang besar tanpa pengaman memadai juga dapat meningkatkan kerentanan.

IMF menilai langkah Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga 150 basis poin dan peningkatan likuiditas sebagai kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan kredit secara bertahap.

“Ke depan, masih ada ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Besaran dan kecepatannya harus bergantung pada data, serta mempertimbangkan kebutuhan menjaga ruang menghadapi guncangan eksternal,” kata Gonzalez.

IMF juga menilai fleksibilitas nilai tukar perlu dipertahankan untuk menyerap guncangan. Intervensi nilai tukar dinilai tetap bisa dilakukan mengingat pasar valas Indonesia yang relatif dangkal, tetapi harus tetap memperhatikan kebutuhan menjaga cadangan devisa.

Perlu reformasi struktural 

IMF menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Namun, capaian tersebut membutuhkan reformasi struktural yang lebih ambisius, termasuk penguatan infrastruktur, pengurangan hambatan perdagangan, peningkatan integrasi global, serta perbaikan tata kelola.

“Pendalaman integrasi perdagangan dan upaya mendorong produktivitas lintas sektor dapat menjadi pendorong penting bagi tujuan Indonesia menjadi negara maju,” kata Gonzalez.

IMF juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperluas perjanjian perdagangan (termasuk dengan Kanada dan Uni Eropa) serta pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat.

Tag:  #proyeksi #defisit #apbn #melebar #minta #indonesia #hati #hati #kelola #fiskal