Blak-blakan Luhut soal Utang Kereta Cepat: Tak Minta APBN Hingga Sebut Keuangan ''Busuk'' Sejak Awal

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada yang meminta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan untuk menanggung utang PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kepada China.

Hal itu ia sampaikan merespons polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dioperasikan oleh KCIC.

Menurut Luhut, persoalan itu bisa diselesaikan dengan melakukan restrukturisasi utang terlebih dulu.

"Kita ribut-ribut Whoosh, Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Enggak ada yang pernah minta APBN. Restructuring," ujarnya saat memberikan materi dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sebagai informasi, Luhut sebelumnya menjadi pemimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Tugas itu diterimanya dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 2021 lalu. Saat itu Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut bilang, ia telah berbicara dengan pihak China soal kelanjutan pembayaran utang kereta cepat.

Dari hasil pembicaraan diketahui bahwa China setuju Indonesia melakukan restrukturisasi utang.

Luhut ungkap keuangan proyek kereta cepat sudah buruk sejak awal

KOMPAS.com/Krisda Tiofani Kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta Timur.Dalam penjelasannya, Luhut juga mengungkapkan soal kondisi keuangan proyek kereta cepat yang sudah buruk sejak awal.

Oleh karenanya, proses audit dan perbaikan kinerja keuangan sudah dilakukan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," jelas Luhut.

"Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya tim-nya segera berunding, dan sementara China-nya sudahbersedia kok, enggak ada masalah," katanya.

Prabowo bakal terbitkan Keppres untuk selesaikan utang KCIC

Lebih lanjut Luhut menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang PT KCIC kepada China.

Penerbitan Keppres juga berkaitan dengan restrukturisasi utang KCIC.

"Ya itu kan harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan, dari kantor saya Seto yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja," ujar Luhut.

"Mau Ada Keppres dari Presiden mengenai tim-nya dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin. Jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan," lanjutnya.

Menurut Luhut, Rosan Roeslani selaku Chief Executive Officer (CEO) sudah sepakat agar utang KCIC ditangani bersama.

Saat ditanya apakah nanti pembayaran utang KCIC akan diambil dari dividen Danantara, Luhut belum bisa memastikan.

Ia hanya memberikan perkiraan skema pembayaran utang bisa dilakukan seperti saat membayar untuk proyek light rail transit (LRT).

Luhut sempat menyinggung soal proyek LRT yang mengalami masalah keuangan dan diselesaikan lewat restrukturisasi.

"Nanti kita lihat-lah. Sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan," jelasnya.

"LRT ini apa endak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama (keret cepat)," tegasnya.

Danantara lalukan evaluasi mendalam soal utang kereta cepat

Kompas.com/Dian Erika CEO Danantara Rosan P Roeslani memberikan keterangan usai menghadiri Forbes Global CEO Conference di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam. Sebelumnya, CEO Danantara Rosan P Roeslani mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi mendalam soal utang PT KCIC.

Hasil evaluasi itu akan disampaikan kepada kementerian yang terkait dengan pembangunan proyek Whoosh.

Selain itu menurut Rosan, ada beberapa opsi untuk pembayaran utang tersebut.

"Ada beberapa opsi yang sudah saya sampaikan. Nanti baru kita present lah ke semua kementerian terkait opsi-opsinya apa saja. Kita belum sampaikan ke kementerian manapun. Jadi kami maunya kalau sudah matang pengkajiannya, baru kita sampaikan baik gitu ke Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, kepada Pak Menko dan Menteri-Menteri terkait lainnya," ujar Rosan usai menghadiri Forbes Global CEO Conference di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

"Jadi saya maunya ini kita evaluasi mendalam, baru kita duduk bersama, kita kaji opsi yang mana, ya itu yang kita tentukan," tuturnya.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan pembayaran utang nantinya tidak sepenuhnya dibebankan ke KCIC, Rosan belum bisa memastikan.

Ia bilang, hasil kajian yang sudah pasti akan disampaikan ke publik.

Selain itu menurutnya Danantara sudah melakukan rangkaian rapat dengan kementerian dan lembaga terkait membahas utang KCIC ini.

"Pada saat analisa komprehensif ini sudah lengkap. bersamaan dengan itu, baru kita tentukan apa yang dibutuhkan seluruh menteri karena kami Danantara tidak bisa berjalan sendiri gitu kan," kata Rosan.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah melakukan pertemuan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).Sebagai informasi, polemik utang kereca cepat mengemuka usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal alasan keengganan dirinya agar duit APBN ikut dilibatkan dalam penyelesaian utang PT KCIC.

Ia secara terbuka menyebut bahwa utang kereta cepat harus ditanggung Danantara yang saat ini mengelola semua aset BUMN.

Sehingga beban utang KCIC yang harus dibayar ke China, diminta diselesaikan sendiri oleh Danantara, bukan dengan uang pajak.

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri," ucap Purbaya ditemui di Bogor, dikutip pada Sabtu (11/10/2025).

Sebagai informasi tambahan, KCIC adalah perusahaan pemegang konsesi sekaligus operator KCJB atau yang juga dikenal dengan Whoosh.

Sebanyak 60 persen saham KCIC digenggam 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang meliputi PT KAI (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero)

Purbaya mengusulkan, daripada menggunakan APBN, pembayaran utang dari pendanaan proyek KCJB dicicil menggunakan dividen BUMN yang dikumpulkan Danantara.

"Punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi," beber Purbaya.

Mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini kemudian menyinggung soal dividen BUMN yang tak lagi masuk sebagai pemasukan kas negara lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," kata Purbaya.

Tag:  #blak #blakan #luhut #soal #utang #kereta #cepat #minta #apbn #hingga #sebut #keuangan #busuk #sejak #awal