Sri Mulyani: Bangun Infrastruktur Butuh Rp 10.151 T, BUMN dan Swasta Harus Digandeng

- Membangun infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar, mencapai Rp 10.151 triliun dalam lima tahun ke depan. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru bisa menanggung sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah harus mencari cara dan melibatkan berbagai pihak untuk menutupi kekurangan anggaran ini.

Total investasi infrastruktur yang diperlukan selama 2025–2029 diperkirakan mencapai 625,37 miliar dollar AS atau sekitar Rp 10.151 triliun (kurs Rp 16.230). Namun, dana dari pemerintah pusat hanya sebesar 143,84 miliar dollar AS (sekitar Rp 2.335 triliun), atau 23 persen dari total kebutuhan.

Pemerintah daerah menyumbang 106,31 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.725 triliun), sekitar 17 persen dari kebutuhan. Dengan demikian, APBN dan APBD bersama-sama hanya dapat menutup 40 persen dari total anggaran infrastruktur.

Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dapat menyumbang masing-masing 30 persen dari kebutuhan investasi, atau sekitar 187,61 miliar dollar AS (setara Rp 3.044 triliun).

“Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra, serta menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujar Sri Mulyani dalam paparan di Jakarta Convention Center, Kamis (13/6/2025) lalu.

Menteri Keuangan juga menyoroti tantangan eksternal yang membayangi pembangunan infrastruktur, seperti ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi global, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Risiko perubahan iklim yang semakin nyata juga menjadi perhatian serius.

“Infrastruktur mengonsumsi sekitar 60 persen bahan baku dunia. Hal ini menggarisbawahi urgensi untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam siklus hidup infrastruktur dari perencanaan hingga implementasi,” kata Sri Mulyani.

Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan mitra internasional dinilai menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi nasional.

APBN Mei 2025 Defisit Rp 21 Triliun, Belanja Lebih Cepat dari Pemasukan

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN sebesar Rp 21 triliun hingga akhir Mei 2025. Meski defisit ini lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pemerintah menilai masih dalam batas aman.

Defisit tersebut setara dengan 0,09 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibanding Mei 2024 yang mencapai 0,10 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, “Defisit APBN bertujuan untuk melakukan counter-cyclical, sehingga tekanan ekonomi yang terjadi bisa diimbangi oleh peran APBN.”

Hingga Mei 2025, pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target tahunan Rp 3.005,13 triliun, naik dibandingkan tahun lalu.

Namun, realisasi belanja negara juga meningkat lebih cepat, sebesar Rp 1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari pagu anggaran, menyebabkan defisit terjadi.

Tag:  #mulyani #bangun #infrastruktur #butuh #10151 #bumn #swasta #harus #digandeng