Soal Isu Tarik Dana dari Bank BUMN terkait Danantara, Ini Kata Luhut, OJK hingga LPS

- Media sosial ramai oleh ajakan untuk menarik dana dari bank-bank milik negara (Himbara) alias bank BUMN dan memindahkannya ke bank swasta. Gerakan ini muncul sebagai respons atas pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang dikaitkan dengan pendanaan berbagai megaproyek pemerintah.

Sebagian warganet khawatir dana yang disimpan di bank Himbara terdampak keberadaan Danantara. Ada pula yang mempertanyakan konsep investasi lembaga tersebut.

Mereka menilai pembentukan Danantara berpotensi memengaruhi stabilitas dana yang disimpan di bank BUMN. Berbagai komentar skeptis bermunculan di media sosial, bahkan ada yang menyamakan Danantara dengan skema investasi yang tidak transparan.

“Bikin rekening lagi dan tarik semua uang ke rekening itu saat gajian. Simpan saja Rp 50.000 atau Rp 0 di rekening bank BUMN. Saran: pakai Jago, Seabank, atau bank sejenis biar nggak kena admin,” tulis akun @gr**.

"Investasi bodong anjir, kalau beneran gue tarik uang," kata akun @seo***.

Luhut soal tarik dana dari Bank BUMN

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, keberadaan Danantara bisa mendorong transparansi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan," ujar Luhut seusai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

“Sehingga banyak perusahaan menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan bisa kita lihat dengan jelas. Kan bagus,” tambahnya.

Dalam pemaparannya di IES, Luhut menjelaskan bahwa Danantara memiliki kewenangan mendirikan usaha sendiri atau bermitra dengan perusahaan lain.

“Misalnya bandara, Angkasa Pura, pelabuhan seperti Tanjung Priok, Makassar, dan lain-lain bisa dikelola oleh profesional,” paparnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Ia menyebutkan bahwa dana investasi ini akan digunakan untuk proyek-proyek berkelanjutan di sektor energi, manufaktur, hilirisasi, dan ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui skema ini, sembari tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Banking to Net Zero Emission, Senin (4/3/2024).Jaminan dari Regulator dan Bank BUMN

Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan sampai saat ini belum ada penarikan dalam jumlah yang tak wajar di bank-bank BUMN.

"Yang penting kita monitor closely banknya, apakah ada penarikan-penarikan yang unsual kepada bank-bank BUMN, dan sampai saat ini tidak ada penarikan-penarikan seperti itu," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Ia menilai, masyarakat saat ini telah mampu untuk bersikap di tengah isu seperti ajakan penarikan dana di bank-bank BUMN ini.

"Saya kira masyarakat kita sudah cukup dewasa menyikapi isu-isu seperti ini," imbuh dia.

Sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa semua bank yang beroperasi di Indonesia, termasuk bank BUMN, merupakan peserta penjaminan LPS.

"Merespon informasi yang beredar, kami sampaikan bahwa semua bank yang resmi beroperasi di Indonesia, baik bank BUMN, bank swasta, bank daerah, dan semua BPR/BPRS itu diawasi oleh OJK dan menjadi peserta penjaminan LPS," kata Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, ia menambahkan, LPS bersama regulator lainnya, yaitu OJK, BI dan pemerintah senantiasa menjaga stabilitas sistem perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

"Program penjaminan simpanan adalah amanat dari Undang-Undang yang dilaksanakan oleh LPS untuk memberikan rasa aman kepada semua nasabah bank di Indonesia," kata dia.

Adapun Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI), Agustya Hendy Bernadi, juga menegaskan bahwa pembentukan Danantara tidak akan berdampak pada stabilitas perbankan.

"Pembentukan Danantara tidak mempengaruhi stabilitas dan keamanan simpanan masyarakat di BRI. Oleh karena itu, BRI memastikan bahwa operasional maupun bisnis perbankan berjalan normal dan dana nasabah aman serta terlindungi dengan baik," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (20/2/2025).

Di samping itu, ia menyebut, terkait keamananan dana atau simpanan nasabah tidak perlu khawatir karena BRI merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

"Adapun informasi ajakan penarikan uang atau tabungan yang beredar di sosial media merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," imbuh dia.

Hendy pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"BRI berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan menjaga kepercayaan nasabah," sebut dia.

Pentingnya transparansi dan kejelasan

Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menuturkan masyarakat perlu mencermati dengan kritis suatu ajakan.

"Imbauan ini perlu dicermati dengan baik oleh masyarakat karena di bank BUMN sampai saat ini masih melakukan kegiatan operasional bisnis dengan baik dan menunjukkan pertumbuhan kinerja. Artinya bank-bank BUMN masih dapat dipercaya oleh masyarakat," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Ia menjelaskan, kekhawatiran masyarakat terkait Danantara masih berupa sesuatu yang belum terjadi, tetapi lebih kepada kritik agar terbentuk tata kelola yang baik dan dapat diawasi keberadaannya.

"Sehingga tidak sampai kejadian seperti kasus 1MDB di Malaysia," imbuh dia.

Trioksa menuturkan, kekhawatiran masyarakat lebih kepada kejadian pada 1MDB di malaysia yang melibatkan pejabat negara di Malaysia.

Untuk itu, menurut dia, perlu adanya kejelasan dan transparansi terkait keberadaan Danantara. Itu terutama terkait manajemen risiko serta manfaat keberadaan Danantara bagi bisnis BUMN dan potensi peningkatan pendapatan negara.

Menurut dia, manfaat dengan adanya danantara mengarah kepada terbentuknya suatu holding yang dapat menyinergikan dengan cepat berbagai BUMN yang berada dalam naungan holding.

"Sehingga dapat mempercepat akselerasi bisnis, efisien, dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bagi negara," kata dia. (Agustinus Rangga Respati, Dian Erika Nugraheny, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Aprillia Ika)

Tag:  #soal #tarik #dana #dari #bank #bumn #terkait #danantara #kata #luhut #hingga