Hashim Sebut Pemerintah Ingin Naikkan Rasio Pajak Indonesia hingga 23 Persen

- Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa pemerintah ingin menaikkan rasio pajak Indonesia hingga menyamai Kamboja sebesar 18 persen.

Bahkan, menurut Hashim, pemerintah ke depannya juga ingin agar penerimaan pajak bisa seperti Vietnam, yakni sekitar 23 persen.

"Saya sampaikan, pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan sejumlah program untuk meningkatkan rasio penerimaan. Target kita itu bisa menyamai Kamboja," ujar Hashim pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Rabu (18/2/2025).

Hashim menilai bahwa untuk menyamai level Kamboja sebenarnya bukan merupakan hal yang sulit. Pasalnya, saat ini rasio pajak Indonesia sudah ditargetkan sebesar 12,1 persen - 12,2 persen per tahun.

Sementara itu, rasio pajak Kamboja  sekitar 18 persen.

"Kenapa Kamboja bisa 6 persen lebih tinggi dari Indonesia? Kadin dalam waktu dekat ini pemerintah akan memulai program-program untuk peningkatan rasio penerimaan itu," ungkap Hashim.

"Targetnya seperti Kamboja dan juga bahkan (nanti bisa seperti) Vietnam, yang mana rasio pajaknya 23 persen," katanya.

Hashim pun mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan rasio pajak terendah di dunia. Pajak Indonesia berasal dari konsumsi dan hasil tambang.

Hashim lantas membandingkan rasio pajak Indonesia dengan Pakistan yang juga sama-sama rendah.

Untuk meningkatkan penerimaan Indonesia, Hashim menyebut pemerintah akan memanfaatkan adanya aktivitas ekonomi bayangan (shadow economy).

Aktivitas ekonomi bayangan merupakan kegiatan yang tidak tercatat secara resmi tetapi memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hashim bilang penambahan penerimaan negara yang ditargetkan adalah sebesar 90 miliar dollar AS per tahun.

"Target Presiden Prabowo (adalah) meningkatkan pendapatan kita sebesar 90 miliar dollar AS setahun, selama beberapa tahun ke depan," ungkapnya.

"Jika kita memperoleh 25 persen ini, yang akan kita lakukan, dengan teknologi baru, kecerdasan buatan, kita akan dapat meningkatkan. Sebagai contohnya, 6 persen dari 1,5 triliun dollar AS, jadi ada tambahan 90 miliar dollar AS setiap tahun," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan rasio pajak per akhir Oktober 2024 sudah mencapai 10,02 persen.

Angka itu masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan tax ratio pajak tahun lalu yang mencapai 10,31 persen. Meski demikian, target capaian tax ratio tersebut masih sesuai dengan target pemerintah di tahun ini yang mencapai 9,92 persen hingga 10,2 persen.

“Tax Ratio sekarang di 10,02 persen dengan proyeksi GDP,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyebutkan bahwa rasio total penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio RI sebenarnya bisa mencapai 12 persen jika pemerintah tidak melakukan pembebasan pungutan terhadap sejumlah komoditas barang dan jasa.

Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah selama ini membebaskan pungutan terhadap sejumlah obyek pajak, di mana hal itu dikategorikan sebagai belanja pajak pemerintah.

"(Pajak) yang tidak dikumpulkan itulah belanja perpajakan," kata dia, dalam Peluncuran Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2023, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Tag:  #hashim #sebut #pemerintah #ingin #naikkan #rasio #pajak #indonesia #hingga #persen