OJK: 10 dari 97 Fintech P2P Lending Belum Penuhi Ekuitas Minimum

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Desember 2024, terdapat 10 dari 97 penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp 7,5 miliar.

"Dari 10 penyelenggara pindar tersebut, empat penyelenggara sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Selasa (18/2/2025), seperti dilansir Antara.

Sanksi Administratif dan Rencana Pemenuhan Modal

Agusman menyebut, penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas minimum telah dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK juga meminta mereka untuk menyerahkan rencana aksi guna memenuhi kecukupan permodalan.

Ketentuan pemenuhan ekuitas minimum ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Dalam Pasal 169, penyelenggara wajib memiliki ekuitas minimum Rp 12,5 miliar, yang harus dipenuhi secara bertahap.

- Tahap pertama, ekuitas minimum Rp 7,5 miliar berlaku sejak POJK LPBBTI diundangkan.
- Tahap kedua, ekuitas minimum Rp 12,5 miliar berlaku mulai 4 Juli 2025.

Mitigasi Risiko Fraud dan Pengelolaan Dana

POJK 40/2024 juga mengatur mitigasi risiko fraud dengan membatasi peran penyelenggara dalam pengelolaan dana milik pemberi dana (lender).

Aturan ini memastikan transaksi antara pemberi dana dan penerima dana (borrower) dilakukan secara langsung.

"Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat memitigasi risiko fraud dan pemberi dana dapat melakukan pendanaan secara bijak dengan memperhatikan risk appetite yang dimiliki," kata Agusman.

Kinerja Industri Pindar dan Pengawasan OJK

Sepanjang 2024, industri P2P lending mencetak laba setelah pajak sebesar Rp 1,65 triliun.

Berdasarkan proyeksi rencana bisnis yang disampaikan ke OJK, industri ini diperkirakan tetap mencetak laba pada 2025, meskipun masih dibayangi ketidakpastian ekonomi.

OJK juga terus mengawasi penerapan batas maksimum manfaat ekonomi yang dikenakan penyelenggara kepada penerima dana.

Penyelenggara P2P lending telah menyesuaikan suku bunganya sesuai batas maksimal yang diatur.

"Penyesuaian batasan manfaat ekonomi diharapkan dapat menjaga pertumbuhan industri P2P lending ke depan sekaligus memastikan perlindungan konsumen," ujar Agusman.

Tag:  #dari #fintech #lending #belum #penuhi #ekuitas #minimum