Klarifikasi Basuki soal Lahan Gratis Kedutaan Besar di IKN, Sebut hanya Usul ke Presiden...

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN.

"Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028," ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

Sebelumnya, Basuki mengatakan, pembangunan IKN dibagi menjadi lima tahap hingga tahun 2045.

Tahap pertama dimulai dari tahun 2022 hingga 2024.

Pada tahap pertama pemerintah telah menyiapkan beberapa gedung pemerintahan dan perkantoran, infrastruktur dasar, dan ekosistemnya.

Saat ini pembangunan IKN sudah memasuki tahap kedua.

Basuki pun menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan pembangunan IKN.

“Tahap kedua pembangunan IKN terus berlanjut. Presiden Prabowo Subianto meminta saya secara langsung untuk menyelesaikan wilayah KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), utamanya ekosistem yudikatif dan legislatif pada tahun 2028,” ujar Basuki pada Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, menurut Wakil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan, investasi untuk IKN masih masuk dalam sektor prioritas investasi 2025-2029.

Selain itu, ada sejumlah sektor lain yang menjadi prioritas investasi selama lima tahun mendatang.

"Ada sejumlah sektor yang menjadi prioritas investasi uang mengakselerasi peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Antara lain, hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan (EBT), ketahanan pangan, kesehatan," ujar Todotua di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

"Pendidikan, ekonomi digital dan pusat data, semi-conductor, industri manufaktur yang berorientasi ekspor, kemudian yang terakhir adalah Ibu Kota Nusantara," lanjutnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditargetkan mampu mencapai realisasi investasi sebesar Rp 13.000 triliun secara keseluruhan.

Sebagai acuan, pada 2024 lalu Kementerian Investasi sudah bisa mencapai realisasi investasi yang melebihi target.

Realisasi investasi pada 2024 adalah sebesar Rp 1.714 triliun.

Tag:  #klarifikasi #basuki #soal #lahan #gratis #kedutaan #besar #sebut #hanya #usul #presiden