[POPULER MONEY] KAI Operasikan 13 Kereta Ekonomi Subdisi, Harga Tiket Mulai Rp 27.000 | Program Mudik Gratis 2025 Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran
Ilustrasi kereta api. Daftar kereta api subsidi 2025. Daftar kereta api PSO 2025. Daftar kereta subsidi 2025. Harga tiket kereta subsidi 2025.(PT KAI Daop 6 Yogyakarta)
05:04
14 Februari 2025

[POPULER MONEY] KAI Operasikan 13 Kereta Ekonomi Subdisi, Harga Tiket Mulai Rp 27.000 | Program Mudik Gratis 2025 Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran

1. KAI Operasikan 13 Kereta Ekonomi Subdisi, Harga Tiket Mulai Rp 27.000

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan sebanyak 13 kereta api subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) di tahun ini.

KAI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tetap menyediakan sejumlah KA PSO jarak jauh dengan tarif terjangkau di berbagai rute di Jawa dan Sumatera.

Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba menyampaikan, layanan kereta api subsidi menjadi bagian dari upaya KAI dalam mendukung perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis.

"KAI terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang berkualitas," ujar Anne dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Selengkapnya klik di sini.

 

2. Menhub: Program Mudik Gratis 2025 Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi memastikan program Mudik Gratis Lebaran 2025 tetap berjalan meski Kementerian Perhubungan tengah melakukan efisiensi anggaran.

"Insya Allah tetap ada (Mudik Gratis)," kata Dudy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025), seperti dilansir Antara.

Kementerian Perhubungan memiliki pagu anggaran efektif 2025 sebesar Rp 17,7 triliun, yang baru saja disahkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

Anggaran ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 31,45 triliun.

Dudy mengatakan, sedang berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam program Mudik Gratis.

"Kami sedang menghubungi, 'roadshow' untuk bertemu bersama para stakeholder yang menyelenggarakan Mudik Gratis, supaya bisa berkoordinasi secara baik," kata Dudy.

Ia juga menyoroti perlunya partisipasi lebih besar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan Mudik Gratis tahun ini.

"Kami berharap demikian, sehingga pengaturan Mudik Gratis bisa lebih aman dan nyaman," ujar Dudy.

Selengkapnya klik di sini.

 

3. Erick Thohir Jamin Office Boy dan Satpam Tetap Bekerja Meski Anggaran Terpangkas

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada pengurangan sumber daya manusia (SDM) di kementeriannya, meski anggaran dipangkas.

Erick menegaskan jumlah petugas keamanan dan office boy tetap dipertahankan. Anggaran akan dimaksimalkan agar kelompok pekerja ini tetap bisa bekerja.

"Pengurangan pegawai belum ada sampai hari ini. Office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Beberapa fasilitas pegawai yang dianggap penting tetap dipertahankan. Klinik kesehatan dan tempat penitipan anak (daycare) masih beroperasi seperti biasa.

"Kami tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik, daycare, dan lain-lain," ujar Erick.

Selengkapnya klik di sini.

 

4. Presiden Prabowo Terbitkan Aturan Biaya Haji 2025, Ini Rinciannya

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Dilansir siaran pers Badan Pengelola (BP) Haji pada Kamis (13/2/2025), Keppres diteken pada Rabu, 12 Februari 2025.

Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Adapun besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan embarkasi adalah sebagai berikut:

Selengkapnya klik di sini.

 

5. Perlintasan Sebidang Tak Dijaga Imbas Efisiensi? Ini Kata Kemenhub dan KAI

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kompak membantah kabar terkait perlintasan sebidang yang tidak dijaga petugas imbas dari efisiensi anggaran, lantaran bukan wewenang mereka. Sebagai informasi, kabar tersebut diramaikan oleh akun media sosial X @Murxxxxx pada Selasa (11/2/2025).

Dalam cuplikan video yang diunggah oleh akun tersebut, diketahui terdapat sejumlah perlintasan sebidang di wilayah Rambipuji, Jember, Jawa Timur, yang tidak lagi dijaga oleh petugas lantaran para petugas pos telah dirumahkan akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Merespons hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri membantah perlintasan yang dimaksud dikelola oleh Kemenhub.

"Untuk isu ini, otoritas ada di KAI, pemkot atau pemkab, dan pemprov," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Selengkapnya klik di sini.

Tag:  #populer #money #operasikan #kereta #ekonomi #subdisi #harga #tiket #mulai #27000 #program #mudik #gratis #2025 #tetap #berjalan #tengah #efisiensi #anggaran

KOMENTAR