Krisis Overtourism, Kota di Spanyol Ini Batasi Sewa Wisata dan Tutup Akses Kapal Pesta

- Pemerintah Kota Palma, ibu kota Pulau Mallorca di Spanyol, resmi memberlakukan serangkaian aturan ketat untuk menekan dampak overtourism yang selama bertahun-tahun memicu ketegangan antara warga lokal dan wisatawan.

Kebijakan ini mencakup larangan baru terhadap sewa wisata jangka pendek, pendirian hostel baru, serta operasi kapal pesta (party boats) di sepanjang pantai kota.

Langkah tegas ini diumumkan oleh Wali Kota Jaime Martínez Llabrés pada tanggal 14 Oktober 2025.

Menurutnya, aturan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan model pariwisata yang “lebih berkualitas, berkelanjutan, dan menghormati kehidupan warga lokal.”

Larangan menyeluruh untuk sewa penginapan

Dalam peraturan terbaru, Palma melarang seluruh bentuk sewa wisata baru di seluruh wilayah kotanya.

Tidak hanya apartemen dan rumah multi-keluarga seperti kebijakan sebelumnya, kini larangan juga mencakup rumah tunggal dan kamar individu yang biasa ditawarkan melalui platform online seperti Airbnb.

Saat ini terdapat 639 unit sewa wisata legal di Palma. Namun, pemerintah menegaskan bahwa jika izin mereka dicabut atau tidak diperpanjang, izin baru tidak akan diterbitkan lagi.

“Jika mereka ditutup, tidak akan ada penggantinya,” ujar Llabrés.

Kota ini juga melarang pembukaan hostel baru, sementara hostel yang sudah ada akan didorong untuk beralih fungsi menjadi hotel atau hunian permanen.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap pasar perumahan lokal yang kian mahal akibat persaingan dengan akomodasi wisata.

Kapal pesta dan wisata alkohol dihentikan

Selain akomodasi, pemerintah kota juga menargetkan kegiatan wisata berbasis pesta dan alkohol. Kapal pesta (party boats) yang selama ini menjadi daya tarik bagi wisatawan muda kini dilarang beroperasi di pelabuhan maupun sepanjang garis pantai Palma.

Warga telah lama mengeluhkan kebisingan dan perilaku tidak tertib para wisatawan yang mengikuti pesta di kapal tersebut.

Pemerintah kini bekerja sama dengan otoritas pelabuhan Kepulauan Balearic untuk memastikan larangan ini benar-benar ditegakkan.

Dampak sosial dan protes warga

Kebijakan ini muncul setelah gelombang besar protes anti-turis yang melanda Palma dan berbagai destinasi wisata di Spanyol, termasuk Barcelona dan Kepulauan Canary.

Pada Juli lalu, sekitar 50.000 warga turun ke jalan di Palma, membawa spanduk bertuliskan “Your luxury, our misery” (“Kemewahanmu, penderitaan kami”). Mereka menuntut pembatasan terhadap kapal pesiar besar, sewa jangka pendek, dan jumlah wisatawan harian.

Aksi serupa juga terjadi di Barcelona, di mana ribuan warga berteriak “Turis keluar dari lingkungan kami!” sambil menempelkan stiker protes di depan hotel dan restoran.

Beberapa bahkan menyemprot wisatawan dengan pistol air sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap pariwisata massal.

Wali Kota Llabrés menegaskan bahwa kebijakan ini bukan upaya menolak wisatawan, tetapi untuk menata ulang arah pariwisata Palma.

“Komitmen kami terhadap kualitas, keberlanjutan, dan keharmonisan sosial kini mulai terlihat dalam jenis wisatawan yang datang dan layanan yang kami tawarkan,” ujarnya.

Data pemerintah kota menunjukkan tren pergeseran menuju wisata berkualitas lebih tinggi: jumlah hotel kelas rendah (bintang 1–3) menurun, sementara hotel dengan kategori lebih tinggi meningkat.

Selain itu, pengeluaran wisatawan naik 15 persen, meski tingkat kunjungan sedikit menurun dalam dua tahun terakhir.

Pengetatan di tingkat nasional

Kebijakan Palma juga sejalan dengan penindakan nasional terhadap sewa ilegal, terutama di platform seperti Airbnb.

Pemerintah Spanyol baru-baru ini menghapus puluhan ribu listing yang tidak memenuhi syarat hukum, mulai dari izin yang tidak valid hingga informasi yang menyesatkan.

Langkah-langkah ini diambil di tengah krisis perumahan nasional, di mana warga menuding platform sewa jangka pendek memperparah kelangkaan rumah dan lonjakan harga sewa di kota-kota besar seperti Madrid dan Barcelona.

Meskipun Airbnb menolak tuduhan tersebut dan berencana mengajukan banding, pemerintah Spanyol tetap berkomitmen untuk mengatur ulang industri pariwisata agar lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Palma kini menjadi contoh nyata bagaimana kota wisata populer mencoba menyeimbangkan antara industri pariwisata dan hak hidup warga.

Dengan melarang sewa wisata baru, hostel, dan kapal pesta, kota ini berupaya membangun masa depan pariwisata yang lebih tenang, berkelanjutan, dan berorientasi kualitas, bukan kuantitas.

Tag:  #krisis #overtourism #kota #spanyol #batasi #sewa #wisata #tutup #akses #kapal #pesta