Golkar, PKB, dan PKS Mulai 'Goyang' Jelang Pilkada dan Pengumuman Calon Menteri Prabowo

Tiga partai politik Golkar, PKB, dan PKS 'goyang' menjelang dua peristiwa politik penting dalam negeri.

Pertama, menjelang pendaftaran calon kepala daerah 27 Agustus 2024 mendatang.

Kedua, menjelang pengumuman nama-nama calon menteri sebelum pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto 20 Oktober 2024 mendatang.

Selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Selasa (13/8/2024), kondisi tiga parpol itu saat ini:

1. Partai Golkar

Di luar dugaan, Partai Golkar bergejolak setelah Ketua Umumnya Airlangga Hartarto mendadak mengundurkan diri.

Berbagai spekulasi muncul soal pengunduran diri Airlangga ini.

Termasuk soal isu adanya intervensi pihak luar.

Namun Airlangga  mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya.

Mantan Ketum Golkar  Jusuf Kalla (JK) meyakini mundurnya Airlangga bukan karena ada kisruh di internal Partai Golkar.

Tetapi disebabkan tekanan kuat dari eksternal partai.

JK tidak menjelaskan sosok dari luar partai yang melakukan tekanan tersebut.

Keyakinan JK dilandasi dari internal Partai Golkar yang tetap menyetujui Musyawarah Nasional (Munas) digelar pada Desember 2024 mendatang.

"Pasti ada tekanan lebih kuat (terkait mundurnya Airlangga) karena kalau dari unsur internal, saya yakin tidak ada (tekanan ke Airlangga) karena semua sudah setuju (Munas) Desember. Tiba-tiba malah ada keputusan ini," katanya dikutip dari YouTube Metro TV, Minggu (11/8/2024).

Seperti diketahui pendaftaran calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada 2024 dilakukan pada 27-29 Agustus 2024 bulan ini.

Namun belum diketahui kapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar diadakan.

Munaslub akan memilih siapa ketua umum Partai Golkar yang baru.

Jika Munaslub diadakan sebelum pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD maka besar kemungkinan rekomendasi yang dikeluarkan Golkar untuk calon kepala daerah bisa diubah oleh pimpinan yang baru.

Demikian pula jika Munaslub Golkar diadakan sebelum pelantikan presiden Prabowo sebelum 20 Oktober 2024 maka ketum Golkar yang baru memiliki wewenang merekomendasikan calon menteri.

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB akhir-akhir ini berseteru dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Konflik PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum diantaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Ketua PBNU Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Cak Imin.

PBNU pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mendalami hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB akan melaksanakan Muktamar ke-6 PKB di Bali pada 24 hingga 25 Agustus 2024. 

Namun PKB membantah suasana kebatinan PKB tidak sama dengan Golkar.

Hal tersebut merespons pertanyaan terkait dinamika usai Airlangga Hartarto yang mundur sebagai Ketum Partai Golkar, yang disebut-sebut ada intervensi dari pihak luar.

"Jadi tidak ada itu cawe-cawe. Itu menurut saya bagi PKB itu dinamika yang ada di Golkar," kata Sekretaris Panitia Muktamar PKB Zainul Munasichin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024).

Zainul sendiri menghargai apa yang terjadi di Golkar karena menjadi urusan rumah tangga masing-masing partai.

"Insya Allah Muktamar PKB akan berjalan dengan lancar, aman dan riang gembira. Jadi enggak perlu ada yang perlu dikhawatirkan," pungkas dia.

Seperti diketahui PKB akhir-akhir ini diisukan akan bergabung dengan KIM Plus mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024.

PKB juga diisukan akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Menjelang Pilkada 2024, PKS disorot karena kemungkinan batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

PKS menjajaki komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Jakarta 2024. 

Jika hal ini terjadi maka PKS kemungkinan akan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

Opsi itu jadi fokus PKS saat ini lantaran tenggat waktu pengusungan Anies Baswedan-Sohibul Iman berakhir pada 4 Agustus lalu. 

PKS mengaku hingga saat ini tak ada satupun partai politik (parpol) yang memberikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies-Sohibul. 

Anies yang sebelumnya diberi tugas PKS, juga tak berhasil menggenapkan kursi agar bisa berlayar di Pilkada Jakarta 2024. 

"Ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat maka opsi kedua inilah yang akan kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan parpol lain termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju," kata Juru Bicara PKS, M Kholid, di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2023).

Terkait batas waktu tersebut, Anies Baswedan mengaku kaget.

"Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya dan setahu saya memang tidak pernah deadline soal SK (surat keputusan) dari partai lain," ujar Anies dalam sebuah rekaman suara yang ditujukan kepada Ketua DPW PKS, Khoirudin, dikutip dari KompasTV, Senin (12/8/2024).

Pada Minggu (11/8/2024), sejumlah orang menggeruduk Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta.

Massa meminta agar PKS mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024.

Perwakilan massa, Musa, mengaku kedatangannya tidak mewakili relawan atau organ pendukung Anies lainnya.

Kedatangannya sebagai warga Jakarta yang menginginkan Anies kembali memimpin Jakarta.

"Kami mewakili warga Jakarta aja pak. Tidak tidak membawa nama aliansi. Karena kami ingin relawan membawa nama relawan. Melebur menjadi satu. Menjadi warga Jakarta yang ingin mendukung Anies Baswedan. Jadi kami tidak membawa elemen atau organisasi," kata Musa dalam konferensi pers.

Lalu apakah PKS akan memilih Anies atau Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta?

Atau PKS punya calon yang lain? 

Yang jelas dinamikan politik saat ini masih terjadi.

"Itu yang saya sebut dinamis itu, PKS yang sudah masangin saja masih luar biasa begitu, apalagi PKB yang belum masangin," kata  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2024) dikutip dari Kompas.com.

Tag:  #golkar #mulai #goyang #jelang #pilkada #pengumuman #calon #menteri #prabowo