Rekomendasi PDIP Tentang Pengelolaan Sampah, Harus Jadi Prioritas Pemerintah Pusat hingga Daerah
Hal itu disampaikannya usai seminar 'Hari Konservasi Alam Nasional 2024: Gerakan Operasi Bersih, Gaya Hidup Berkelanjutan' di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).
"Dari seminar tadi kami memang sudah ada beberapa rekomendasi yang bisa kami sampaikan, salah satunya adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua stakeholder ini, mempunyai program yang memang harus menjadi program yang diprioritaskan terkait dengan pengelolaan sampah," kata Esti.
Legislator DPR RI dari Fraksi PDIP itu mengatakan rekomendasi seminar dikeluarkan partainya karena tidak ingin sampah menjadi persoalan seperti di DI Yogyakarta.
"Tadi foto-foto kami tampilkan, banyak perkotaan dan lebih dari separuh di Kabupaten atau Kota ini sudah mempunyai permasalahan soal sampah. Kalau saya katakan DIY, DIY kawan-kawan bisa lihat bagaimana pinggir ringroad itu penuh dengan sampah dan memang masih ada 35 persen sampah yang belum bisa diolah menurut penuturan dan juga dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Esti.
Menurutnya, PDIP memang sejak lama menaruh perhatian soal sampah, bahkan Dasa Prasetya Partai memuat poin tentang pelestarian lingkungan.
"Dalam poin tujuh Dasa Prasetya Partai, itu secara jelas disampaikan bahwa memang kita harus atau mempunyai kewajiban ikut turut serta melestarikan lingkungan dan menjaga bumi," lanjutnya.
Menurut Esti, keberpihakan PDIP dalam penanggulangan sampah bisa juga dilihat dari langkah partai berlambang banteng moncong putih ini membuat acara menghormati para pemulung atau pemungut sampah se-Jakarta.
PDIP mengadakan acara untuk menghormati kerja para pemulung yang ikut bekerja merawat bumi.
"Sebagai bentuk penghargaan kami kepada para pejuang yang sudah turut serta ikut ambil bagian dari merawat bumi ini. Ikut membersihkan sampah," katanya.
Dia kemudian menerima pertanyaan soal deteksi dari PDIP mengenai pemerintah daerah mana saja yang memiliki persoalan sampah di Indonesia.
Esti menjawab itu dengan menyinggung hampir di setiap provinsi di Indonesia punya persoalan sampah yang belum terselesaikan.
Namun, kata Esti, pemerintah provinsi yang punya persoalan sampah bisa belajar dari Surabaya dalam menanggulangi limbah.
Esti menyebut Surabaya secara konsisten mampu menanggulangi sampah sejak 2015 sehingga tak ada limbah tersebar di sembarang tempat.
"Iya jadi kalau kita melihat data, kita harus melihat data secara komplit. Tapi menurut catatan tidak ada provinsi satu pun yang bebas dari persoalan sampah. Kalau tadi disampaikan ada kota-kota yang dijadikan contoh, Surabaya misalnya, sudah ada tentang pengelolaan sampah yang sudah diampu sejak 2015. Itu sudah ada pengelolaan sampah sehingga memang kita tidak akan menemukan sampah-sampah yang tersebar di sembarang tempat dan itu juga perlu membangun kesadaran," pungkasnya.
Tag: #rekomendasi #pdip #tentang #pengelolaan #sampah #harus #jadi #prioritas #pemerintah #pusat #hingga #daerah