Bonus Demografi di Persimpangan: Saat Pendidikan Tak Bertemu Pekerjaan

Pencari kerja mengantre untuk melamar kerja pada Job Fair di Hotel Bela Ternate, Maluku Utara, Selasa (20/5/2025). Pemprov Maluku Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menggelar Job Fair 2025 dari tanggal 20-21 Mei dengan menyediakan sebanyak 2.368 lowongan kerja dan 21 perusahaan nasional maupun lokal yang siap merekrut tenaga kerja di berbagai bidang sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran. (ANTARA FOTO/Andri Saputra)%

12:04

8 Juni 2026

Bonus Demografi di Persimpangan: Saat Pendidikan Tak Bertemu Pekerjaan

- Indonesia tengah berada dalam fase yang selama bertahun-tahun dipandang sebagai peluang besar pembangunan ekonomi.

Bonus demografi, ketika penduduk usia produktif mendominasi struktur penduduk, diyakini mampu menjadi mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional.

Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat ironi yang terus membayangi pasar kerja Indonesia.

SHUTTERSTOCK/FIZKES Ilustrasi melamar kerja, wawancara kerja.

Saat jumlah penduduk usia produktif semakin besar dan tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat, tidak semua lulusan berhasil memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.

Fenomena ini dikenal sebagai mismatch pendidikan-pekerjaan. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kesulitan memperoleh pekerjaan, tetapi juga ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang dengan pekerjaan yang akhirnya dijalani.

Masalah ini menjadi semakin relevan ketika pasar kerja Indonesia menunjukkan dua kenyataan sekaligus.

Di satu sisi, tingkat pengangguran nasional terus membaik. Di sisi lain, pengangguran pemuda dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menghadapi tantangan bonus demografi ketika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda masih lebih dari dua kali lipat dibandingkan tingkat pengangguran nasional.

Salah satu akar persoalannya adalah fenomena vertical mismatch, yakni ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan pekerjaan yang dijalani.

SHUTTERSTOCK/LUNA VANDOORNE Angka Pengangguran di Indonesia Menurun, tapi Masih Jadi yang Tertinggi di ASEAN

Pengangguran pemuda masih tinggi

Data BPS menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia secara umum mengalami perbaikan.

Pada Februari 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, meningkat 1,896 juta orang dibandingkan Februari 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,68 persen dari 4,76 persen pada tahun sebelumnya.

Namun, ketika dilihat lebih rinci berdasarkan kelompok umur, tantangannya terlihat berbeda.

TPT kelompok usia 15 sampai 24 tahun mencapai 16,36 persen pada Februari 2026. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional dan menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya.

Sebaliknya, kelompok usia 25 sampai 59 tahun memiliki TPT hanya 2,93 persen.

Kondisi serupa juga terlihat dalam publikasi BPS bertajuk Mismatch Pendidikan-Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi bagi Bonus Demografi, di mana pada 2024 TPT pemuda masih berada pada level 12,24 persen atau lebih dari dua kali lipat TPT nasional.

Bahkan saat pandemi pada 2020, tingkat pengangguran pemuda sempat mendekati 15,7 persen.

Menurut BPS, pemuda yang baru lulus pendidikan sering menghadapi "jebakan transisi", berupa kesenjangan keterampilan, minimnya pengalaman kerja, dan keterbatasan akses terhadap informasi pasar kerja.

Akibatnya, meskipun kondisi ekonomi membaik, tidak semua pemuda dapat masuk ke pekerjaan yang sesuai dengan harapan maupun kompetensi mereka.

Hanya empat dari sepuluh pekerjaan berada di sektor formal

Persoalan mismatch tidak dapat dilepaskan dari struktur pasar kerja Indonesia itu sendiri.

Kompas.com/Dian Erika Antrean para pencari kerja di Jakarta Job Fair 2026 yang digelar di GOR Senen, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2027). Job fair ini masih berlangsung hingga Jumat (5/6/2026) besok.

Data Sakernas Februari 2026 menunjukkan, dari total 147,67 juta penduduk bekerja, hanya 59,93 juta orang atau 40,58 persen yang bekerja di sektor formal. Sisanya, sebanyak 87,74 juta orang atau 59,42 persen, masih berada di sektor informal.

Kondisi ini penting karena sektor formal umumnya menyediakan pekerjaan yang lebih dekat dengan spesialisasi pendidikan, memiliki jenjang karier yang lebih jelas, serta menawarkan perlindungan kerja yang lebih baik.

Sebaliknya, sektor informal sering kali lebih fleksibel dalam menerima tenaga kerja, tetapi tidak selalu membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu.

BPS dalam publikasi mismatch pendidikan-pekerjaan menemukan, pemuda yang mengalami overeducated cenderung lebih cepat memperoleh pekerjaan dibandingkan kelompok lain.

Namun, percepatan tersebut banyak terjadi karena fleksibilitas sektor informal yang identik dengan upah rendah, perlindungan terbatas, dan prospek kerja yang kurang menjanjikan.

Artinya, memperoleh pekerjaan dengan cepat belum tentu berarti memperoleh pekerjaan yang sesuai.

Ketika pendidikan dan pekerjaan tidak bertemu

Fenomena mismatch pendidikan-pekerjaan muncul ketika tingkat pendidikan seseorang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dijalani.

BPS menjelaskan, kondisi ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, overeducated, yakni ketika pekerja memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan yang dipersyaratkan pekerjaan.

Kedua, undereducated, ketika pekerja memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan kebutuhan pekerjaannya.

Contoh yang paling sering ditemui adalah lulusan perguruan tinggi yang bekerja pada posisi yang sebenarnya tidak memerlukan gelar sarjana.

Kompas.com/Disya Shaliha Pencari kerja yang memadati gelaran Jakarta Job Fair 2026 di GOR Senen, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Fenomena tersebut ternyata bukan kasus yang bersifat individual.

Data BPS menunjukkan hanya 64,64 persen pekerja muda yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Sebanyak 22,36 persen mengalami overeducated dan 13 persen mengalami undereducated.

Dengan kata lain, sekitar 35,36 persen pekerja muda berada pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Dalam ikhtisar publikasi tersebut bahkan disebutkan bahwa lebih dari sepertiga atau 36,36 persen angkatan kerja muda mengalami mismatch pendidikan-pekerjaan.

Menurut BPS, kondisi tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara pasokan keterampilan yang dihasilkan sistem pendidikan dengan kebutuhan riil dunia kerja.

Fenomena itu juga sejalan dengan teori job-skill mismatch yang menyebut ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan dapat menimbulkan inefisiensi di pasar tenaga kerja serta menurunkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Gelar pendidikan tidak lagi menjadi jaminan

Selama bertahun-tahun, pendidikan dipandang sebagai jalan utama menuju pekerjaan yang lebih baik.

Namun, perkembangan pasar kerja menunjukkan hubungan tersebut tidak selalu berjalan lurus.

BPS menjelaskan, fenomena mismatch menantang asumsi Teori Modal Manusia yang diperkenalkan Gary Becker pada 1964. Teori tersebut menyatakan pendidikan merupakan investasi untuk meningkatkan produktivitas.

Jika asumsi itu berlaku sempurna, seharusnya tidak terdapat mismatch yang berlangsung secara terus-menerus.

UNSPLASH/SHIVENDU SHUKLA Ilustrasi buruh.

Sebaliknya, BPS menilai fenomena ini lebih dekat dengan Teori Persaingan Kerja (Job Competition Model) yang dikembangkan Lester Thurow.

Dalam teori tersebut, pekerja bersaing untuk memperoleh lowongan kerja yang tersedia, sedangkan pendidikan menjadi sinyal kemampuan seseorang untuk dilatih.

Ketika jumlah lulusan perguruan tinggi meningkat lebih cepat daripada penciptaan pekerjaan berketerampilan tinggi, para sarjana akan mengisi antrean teratas bahkan untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan gelar sarjana.

Situasi itu menciptakan apa yang disebut BPS sebagai "inflasi kredensial", yakni ketika nilai sebuah ijazah menurun karena jumlah pemegangnya semakin banyak.

Akibatnya, standar pendidikan untuk suatu pekerjaan meningkat meskipun kompleksitas pekerjaannya tidak berubah secara signifikan.

Struktur ekonomi yang belum sepenuhnya berubah

Di tengah peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi, struktur lapangan kerja Indonesia masih didominasi sektor-sektor tradisional.

Pada Februari 2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 28,78 persen. Setelah itu terdapat sektor perdagangan sebesar 17,95 persen dan industri sebesar 13,57 persen.

Sebaliknya, sektor-sektor yang identik dengan pekerjaan berkeahlian tinggi memiliki porsi jauh lebih kecil. Aktivitas keuangan dan asuransi hanya menyerap 1,18 persen tenaga kerja, sementara aktivitas profesional, ilmiah, teknis, dan administratif sekitar 1,79 persen.

Struktur ini menjelaskan mengapa penciptaan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan tinggi tidak selalu tumbuh secepat jumlah lulusan baru.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi wisuda.

Data pendidikan tenaga kerja juga memperlihatkan kondisi serupa. Sebagian besar penduduk bekerja masih berpendidikan SD ke bawah, yakni 35,49 persen.

Sementara pekerja berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 hanya mencapai 10,72 persen.

Harga yang harus dibayar

Ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan tidak hanya berdampak pada kepuasan kerja, tetapi juga pada pendapatan.

Dalam publikasi BPS dikutip penelitian Khoiruddin (2024) yang menunjukkan pekerja muda yang mengalami overeducated menerima upah lebih rendah sekitar 7,57 persen dibandingkan pekerja yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Fenomena ini dikenal sebagai wage penalty.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam publikasi tersebut menyatakan, "kondisi overeducated dan undereducated menimbulkan wage penalty dan inefisiensi ekonomi".

Temuan BPS menunjukkan pekerja overeducated memang memperoleh keuntungan upah pada awal karier. Namun, seiring waktu, pendapatan mereka cenderung tertinggal dibandingkan pekerja yang bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mismatch dapat menimbulkan penalti jangka panjang berupa stagnasi upah dan karier.

Ironisnya, data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan pendidikan masih memiliki hubungan kuat dengan tingkat pendapatan.

Pada Februari 2026, rata-rata upah buruh nasional tercatat Rp 3,29 juta per bulan. Buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, dan S3 memperoleh rata-rata upah Rp 4,77 juta, sedangkan pekerja berpendidikan SD ke bawah hanya Rp 2,23 juta.

FREEPIK/JCOMP Ilustrasi gaji. Gaji bulanan rata-rata tertinggi di ASEAN 2026, Singapura tertinggi.

Perbedaannya mencapai lebih dari dua kali lipat. BPS mencatat bahwa pekerja berpendidikan Diploma IV hingga S3 menerima upah sekitar 2,1 kali lebih tinggi dibandingkan pekerja berpendidikan SD ke bawah.

Namun keuntungan pendidikan tersebut tidak selalu dapat dinikmati secara optimal ketika seseorang bekerja pada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Di tengah bonus demografi yang masih berlangsung, persoalan mismatch pendidikan-pekerjaan menunjukkan tantangan Indonesia tidak hanya terletak pada penciptaan lapangan kerja.

Tantangan yang sama pentingnya adalah memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta mampu menyerap keterampilan dan investasi pendidikan yang telah dimiliki generasi muda.

Sebab ukuran keberhasilan bonus demografi bukan sekadar berapa banyak anak muda yang bekerja, melainkan seberapa jauh pendidikan yang mereka tempuh benar-benar dapat bertemu dengan pekerjaan yang mereka jalani.

Tag: #bonus #demografi #persimpangan #saat #pendidikan #bertemu #pekerjaan