Tingkat Kepuasan Tinggi, Hati-hati Presiden Prabowo Bisa Jadi Bumerang

- Survei Litbang Kompas periode Januari memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi.

Kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran itu tinggi banget ya 80,9 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Berdasarkan survei Litbang Kompas terhadap 1.000 respoden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4-10 Januari 2025, 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama.

Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.

Tingginya tingkat kepuasan tersebut sejalan dengan tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.

Hal itu terlihat dari 89,4 responden yang menyatakan yakin. Sedangkan, yang tidak yakin hanya 10,6 persen responden.

Hati-hati, harus jadi cambuk

Namun, tingkat kepuasan yang sangat tinggi tersebut justru dinilai sebagai alarm agar Presiden Prabowo berhati-hati karena mempelihatkan tingginya juga harapan publik terhadap pemerintahan.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, tingginya tingkat kepuasan publik jangan sampai membuat Pemerintah terlalu percaya diri sehingga membuat blunder yang akan jadi bumerang.

“Saya pernah tulis di Kompas juga bahwa salah satu hal yang sangat disyukuri dari pemerintahan ini oleh Pak Prabowo sendiri, saya kira memang demikian besarnya dukungan terhadap beliau,” kata Firman Noor dalam pemaparan survei Litbang Kompas secara virtual.

Oleh karenanya, menurut dia, tingkat kepuasan yang tinggi harusnya menjadi pemicu bagi pemerintah untuk menjalankan program-program yang sudah diwacanakan.

“Ini memang sebaiknya jangan membuat beliau (Prabowo) overconfidence sehingga melakukan blunder-blunder,” ujar Firman.

"Tapi, justru harus melihatnya sebagai suatu cambuk agar dukungan publik ini menjadi tidak sia-sia. Tetapi menjadi kekuatan yang efektif untuk mendobrak hal-hal yang masih menjadi kekurangan bangsa kita, pemerintahan kita hingga hari ini,” katanya lagi.

Firman bahkan menyebut, Presiden Prabowo harus bisa berpikir logis, objektif, dan adil dalam mengambil keputusan jika memang ada pembantunya di Kabinet Merah Putih yang kinerjanya belum memuaskan.

“Setiap orang harus kerja secara serius lah intinya. Kalau tidak akan berhadapan dengan satu konsekuensi yang saya kira logis dan objektif. Mudah-mudahanan Pak Prabowo punya kemampuan berpikir secara objektif, logis, dan fair,” ujarnya.

Pasalnya, menurut Firman, salah satu tantangan terbesar dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah potensi tumpang tidih yang berpotensi menyebabkan pemerintahan tidak berjalan efektif.

“Salah satu obstacle dari sedemikian besarnya jajaran pemerintah adalah potensi tumpang tindih dan akhirnya menjadi infesiensi dan tidak efektif. Kalau sudah seperti itukan akhirnya rakyat juga yang nantinya punya potensi dirugikan,” katanya.

Bisa jadi bumerang

Pendapat senada disampaikan Ignatius Kristanto. Dia mengatakan, jangan sampai tingkat kepuasan yang tinggi justru menimbulkan kepercayaan diri berlebih sehingga cenderung menjadi abai.

Padahal. menurut Kris, tingkat kepercayaan tinggi tersebut adalah modal politik yang sangat kuat. Terlebih, pemerintahan Prabowo baru berjalan selama kurang lebih tiga bulan.

“Ini adalah permulaan. Kayak semacam garansi yang dikasih perusahaan penuh, kalau tidak dijalankan diberikutnya, ke depan ini jadi bumerang. Kayak istilahnya masyarakat akan nagih janji kan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kris mengatakan, Prabowo dan jajarannya harus mampu mengeksekusi setiap program dan kebijakan yang sudah diwacanakan dengan baik. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi yang didapat.

“Karena ini tinggi banget terus terang, mempertahankan 80,9 persen di tiga bulan ke depan. Kalau kita ukur lagi nanti ya, itu berat kalau tidak ada pembuktian dari kebijakan-kebijakan itu,” katanya.

Namun, Kris mengingatkan agar Prabowo tidak terjebak hanya menjalankan program yang populis. Sebab, tidak semua persoalan bangsa ini adalah hal yang populis.

Dia mencontohkan, ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tiga bulan awal pemerintahannya. Saat itu, tingkat kepuasan publik langsung turun.

Tetapi, tingkat kepuasan publik kembali naik ketika Jokowi memberikan bansos sebagai ganti dari menaikkan harga BBM.

Program belum berjalan penuh, masih janji

Apalagi, Kris dalam pemaparan hasil survei menyebut bahwa sejumlah faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kepuasan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung pada kebijakan yang populis.

Dari data Litbang Kompas, sebanyak 30,2 persen responden menilai kinerja yang pemerintah tunjukkan dalam 100 hari pertama ini sudah baik. Kemudian, 18,1 persen responden menilai Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat.

Selanjutnya, 14,4 persen responden menilai baik karena adanya kebijakan bantuan sosial (bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH).

Selain tiga besar alasan ini, responden juga terkesan optimis dengan program perencanaan Prabowo untuk Indonesia dalam jangka panjang.

Misalnya, 7,3 persen responden berharap pembangunan akan merata hingga ke desa. Lalu, 7,3 persen berharap pembangunan dilakukan secara masif, mulai dari infrastruktur sampai sarana dan fasilitas umum.

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah juga dinilai oleh Ignatius Kristanto sebagai salah satu alasan kenapa publik memberikan apresiasi pada kinerja Prabowo.

Sumber: Litbang Kompas/RFC/TYR Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan terhadap Program Prioritas
Selain itu, survei Litbang Kompas juga memperlihatkan bahwa responden mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berupaya mewujudkan delapan misi yang diusung selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, atau dikenal dengan Asta Cita.

Terlihat, sebanyak 85 persen responden merasa puas dengan program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.

Kemudian, 82,1 responden puas dengan program pemerintah merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Lalu, 81 responden puas karena pemerintah membangun rumah sakit lengkap berkualitas.

Selanjutnya, 78,1 persen responden puas karena pemerintah memberikan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu, 74,6 persen puas karena pemerintah dinilai mampu menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun.

Sebanyak 73,4 persen responden juga menyatakan puas karena pemerintah meningkatkan pembangunan infastruktur desa. Lalu, 71 persen puas atas kenaikan gaji ASN, TNI-Polri, dan pejabat negara. Serta, 70,8 persen puas karena pemerintah menambah program kartu kesejahteraan sosial.

Sementara itu, beberapa kerja pemerintah lainnya tingkat kepuasannya berada di bawah 70 persen. Di antaranya, pemberian BLT, makan bergizi gratis, rumah murah, dan meningkatkan pendapatan negara.

Padahal, menurut Kris, program-program tersebut sebenarnya belum berjalan penuh atau belum diimplementasikan secara keseluruhan.

“Lagi-lagi masih semacam janji,” ujar Kris.

“Terus terang mengena ini, belum implementasi secara keseluruhan. Hanya program-program strategis saja,” katanya.

Namun, menurut dia, program strategis itu langsung mengena pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga, langsung mendapatkan apresiasi positif meskipun belum 100 persen diimplementasikan.

Di antaranya, program makan bergizi gratis, skrining kesehatan gratis, dan pembangunan 3 juta rumah.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

Tag:  #tingkat #kepuasan #tinggi #hati #hati #presiden #prabowo #bisa #jadi #bumerang