PDIP Dituding Bermain '2 Kaki', Adi Prayitno: Prabowo Jadi Teman Sekaligus Lawan di Waktu Bersamaan

- PDI Perjuangan (PDIP) dikritik karena dianggap menjalankan politik dua kaki di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Kritik ini disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno.

Menurutnya, keputusan PDIP untuk bekerja sama dengan Prabowo Subianto menjadi sinyal buruk bagi demokrasi Indonesia.

“PDI Perjuangan memilih untuk tidak menjadi partai oposisi saat pemerintahan Prabowo Subianto. Oposisi di masa mendatang akan mati. Jangan berharap ada partai politik yang galak untuk menjadi check and balances,” kata Adi Prayitno dalam wawancara dengan TribunJakarta.com, Selasa (14/12/2025).

Adi Prayitno menyayangkan sikap PDIP yang tidak mengambil peran sebagai oposisi.

Ia mengingatkan bahwa banyak pihak berharap PDIP dapat bersikap kritis seperti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana partai tersebut berada di luar pemerintahan selama sepuluh tahun dan bermitra dengan kelompok-kelompok kritis.

“Jika mau jujur, cukup disayangkan kesempatan politik PDIP untuk merekrut dan memaksimalkan kelompok-kelompok di luar kekuasaan. Hal ini bisa membuat PDIP tidak lagi dianggap sebagai pilihan di masa mendatang,” ujarnya.

Adi Prayitno menilai keputusan PDIP untuk tidak beroposisi dapat mengancam kesehatan demokrasi, karena akan menghilangkan fungsi check and balances.

Ia menegaskan bahwa publik tidak perlu heran jika anggota dewan nantinya tidak bersuara lantang dan berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

“Anggota dewan seharusnya menyampaikan aspirasi dan kepentingan politik rakyat. Jika tidak, akan sulit untuk mencapai dialog yang konstruktif,” jelasnya.

Adi pun menanggapi keputusan PDIP yang tidak menjadi oposisi dan siap bekerjasama dengan Prabowo Subianto. Meskipun, PDIP tidak menempatkan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.

"Ini menegaskan PDIP sedang cari aman PDIP, sedang bermain politik dua kaki," imbuhnya.

Satu sisi, kata Adi, PDIP ingin merawat hubungan politik dengan Prabowo Subianto.

Apalagi, Prabowo Subianto bagi PDIP merupakan teman sekalipun lawan di saat yang bersamaan.

"Kita tahu Megawati bergandengan dengan Prabowo Subianto kalah di pilpres saat itu melawan SBY," ujarnya.

Namun, saat yang bersamaan PDIP masih ingin meyakinkan kelompok-kelompok ekstra parlementer, kritis dan anti Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka yang akan dicobar direbut untuk kepentingan elektoral.

"Main dua kaki ini tentu ingin ditunjukkan bagi PDIP bahwa memang suasana kebatinan politik masyarakat saat ini memang relatif terbelah satu sisi ada yang pro dengan Prabowo Subianto tentu dengan maksudnya PDIP di situ pro pemerintah ini juga sebagian besar ada yang ingin diharapkan bergabung dengan PDIP sebagai bagian dukungan politik mungkin di lima tahun yang akan datang," katanya.

Pernyataan PDIP

Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli, mengungkapkan sikap apa yang akan diambil PDIP di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Guntur Romli, PDIP memang berada di luar pemerintahan Prabowo, tapi PDIP bukanlah oposisi.

“Meski PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan atas pilihan, karena pilihan politik yang berbeda pada pilpres 2024."

"Dan itu juga dinyatakan Ibu Megawati, tetapi berada di luar pemerintah tidak bisa disebut sebagai oposisi,” kata Guntur Romli dilansir Kompas TV, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, Guntur menyebut, sikap PDIP juga tak akan sekeras ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

 "Meskipun PDIP Perjuangan berada di luar pemerintahan, tapi tidak sama seperti zamannya Pak SBY."

"Di zamannya Pak SBY itu kan di luar pemerintahan sangat vokal, sangat kritis,” terang Guntur.

Jubir PDIP ini menambahkan, PDIP akan menjadi mitra strategis di pemerintahan Prabowo.

PDIP juga akan mendukung program-program di pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada rakyat.

Terlebih saat ini Pramono Anung dan Rano Karno telah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Maka mereka juga akan menyesuaikan visi dan misi, serta program kerjanya sesuai dengan pemerintah pusat.

“Dalam arti, program-program pemerintah yang berpihak kepada kerakyatan itu pasti akan didukung."

"Apalagi dalam konteks saat ini, Mas Pramono itu kan Gubernur terpilih yang juga harus menyesuaikan visi dan misi dan programnya dengan pemerintah pusat. Nah di situ dilihat juga sebagai mitra strategis,” jelas Guntur.

PDIP Bukan Oposisi

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut sistem oposisi dalam pemerintahan presidensial. Menurut Basarah, dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD 1945, istilah dan praktik oposisi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

"Istilah oposisi, apalagi praktik oposisi, biasanya diterapkan dalam sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Hal ini tidak relevan dalam konteks pemerintahan presidensial kita," ujar Basarah.

Terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Basarah menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mengambil sikap oposisi. 

Sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, PDI Perjuangan tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah meskipun tidak menempatkan kadernya dalam kabinet Presiden Prabowo.

Hubungan baik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo, lanjut Basarah, menjadi jembatan untuk memastikan koordinasi efektif demi kepentingan rakyat. 

"Hubungan panjang antara Ibu Megawati, Presiden kelima RI, dan Presiden Prabowo, Presiden kedelapan RI, akan menjadi dasar silaturahmi yang kokoh untuk mengawal bangsa menghadapi tantangan besar, seperti krisis lingkungan dan pangan akibat konflik global serta pemanasan global," jelasnya.

Sumber: Tribun Jakarta

Tag:  #pdip #dituding #bermain #kaki #prayitno #prabowo #jadi #teman #sekaligus #lawan #waktu #bersamaan