Dasco: DPR RI Bakal Komunikasi dengan DPD Kaji Bersama Rencana Omnibus Law Politik 

- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Pimpinan DPD RI dalam mengkaji bersama rencana pembentukan Omnibus Law Politik.

Pernyataan itu disampaikan Dasco merespons pernyataan Ketua DPD RI Sultan Najamudin yang menyebut, pihaknya bakal berperan aktif memberikan masukan untuk paket undang-undang politik tersebut.

"Tentunya kami akan komunikasi dengan pimpinan DPD, dalam hal ini agar apa yang diusulkan itu akan kami kaji bersama," kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen , Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dirinya juga mengklaim, selama ini DPD RI selalu dilibatkan dalam setiap pembahasan revisi maupun pembentukan UU.

Meski demikian, terkait dengan Omnibus Law Politik, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyebut, pasti akan melakukan kajian bersama nantinya dengan berbagai pihak, termasuk dengan DPD RI.

"Sehingga kalau kemungkinan bagus, tentunya akan kita realisasikan bersama," tandas Dasco.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memastikan, lembaganya bakal berperan aktif dalam pembahasan Omnibus Politik.

Misalnya dengan memberi masukan terhadap omnibus yang menggabungkan beberapa Undang-Undang tersebut.

"Saya berpikir ketika dibuka omnibus secara politik, makanya DPD pun sudah punya banyak bahan. Salah satunya adalah bagaimana melihat demokrasi kita yang makin hari makin mahal," kata Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Kendati demikian, DPD RI masih menunggu sikap DPR khususnya Komisi II dan DPR sebagai leading sector membahas omnibus law politik.

Dia memastikan DPD RI tidak akan pasif membahas omnibus tersebut.

"Kami akan secara aktif memberikan masukan, DIM, dan apa namanya bahan-bahan kepada teman-teman di DPR untuk menjadi bahan atau pintu masuk di solusi konstitusi kita tanpa harus melakukan amendemen," ujarnya.

Ada pun wacana membentuk omnibus law politik ini seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. 

"Buat saya ini sesuatu yang baik, kemudian kami dari parlemen, dari DPD juga mengapresiasi sebagai sebuah langkah atau salah satu solusi konstitusional," pungkas Sultan.

 

Tag:  #dasco #bakal #komunikasi #dengan #kaji #bersama #rencana #omnibus #politik