Reaksi Jokowi Jadi Sasaran hingga Dilaporkan ke KPK, Dibalas Effendi Simbolon: Emang Siapa Hasto?

- Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal dirinya kembali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai tuntas masa jabatannya sebagai Presiden, Jokowi terus disorot.

Mulai dari dipecat PDIP, menjadi finalis tokoh korup versi OCCRP, dan kini kembali dilaporkan ke KPK.

 

Jokowi pun menanggapi santai tuntutan sejumlah elemen masyarakat sipil yang menuntut agar laporan terhadap dirinya ke KPK diusut. 

Sejumlah akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Nurani ’98 kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

Mereka meminta KPK menindaklanjuti laporan yang sebelumnya disampaikan pada 2022 dan 2024 terkait dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pencucian uang oleh Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Menanggapi laporan tersebut, Jokowi mempersilakan siapa saja yang ingin melaporkannya.

"Ya enggak apa-apa, kan boleh-boleh saja siapa pun," ujar Jokowi kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah sering dilaporkan ke KPK.

"Ya dilaporkan ke KPK, enggak sekali dua kali," ucap Jokowi sambil tertawa.

Dalam laporan tersebut, rombongan Nurani ’98 membawa sejumlah berkas dan data temuan baru, termasuk laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.

Saat ditanya mengenai dugaan pengalihan isu terkait laporan OCCRP dengan kasus Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di KPK, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh.

"Namanya isu aja, kenapa harus ditanggapi. Kan sudah ada kualifikasi yang jelas dari OCCRP, klarifikasinya sudah jelas," tegasnya.

Sebelumnya, OCCRP telah memberikan klarifikasi bahwa penunjukan nominasi dilakukan oleh panel juri yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis.

“Kami membuka pendaftaran nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 nominasi, termasuk beberapa tokoh politik terkenal dan individu yang kurang dikenal,” tulis OCCRP dalam laman resminya.

OCCRP juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti keterlibatan Jokowi dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya.

“OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya,” jelas lembaga tersebut. 

PDIP tuding penggeledahan rumah Hasto upaya pengalihan isu

Sementara itu, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, bicara soal penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Kota Bekasi, Jawa Barat, oleh penyidik KPK, Selasa (7/1/2025).

Guntur menilai penggeledahan itu hanya untuk mengalihkan isu Jokowi, yang masuk daftar pemimpin terkorup dunia 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Ia menyebut Jokowi sangat terganggu buntut publikasi tersebut, sehingga melakukan segala cara untuk menutupi.

Menurut Guntur, upaya yang dilakukan Jokowi untuk mengubur pemberitaan OCCRP adalah dengan mengerahkan buzzer atau pendengung dan melakukan intimidasi.

"Kami mendapatkan informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu."

"Dia melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi," jelas Guntur, Selasa.

Lebih lanjut, Guntur mengungkap ada media online yang diintimidasi agar menghapus pemberitaan mengenai nominasi OCCRP.

Ia juga menyebut buzzer-buzzer mendapat tugas mendiskreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendesak KPK memeriksa Jokowi.

Untuk mengalihkan isu tersebut, ungkap Guntur, KPK diminta menggeledah rumah Hasto.

"Ada portal berita yang diintimidasi agar menghapus berita. Dan pengerahan buzzer di media sosial untuk mendiksreditkan OCCRP dan pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum agar egera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi serta keluarganya," urai Guntur."

"Maka, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu," imbuh dia.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara PDIP lainnya, Chico Hakim.

Chico menyebut penggeledahan rumah Hasto tak lebih dari sekadar untuk mengalihkan isu terkait Jokowi masuk nominasi OCCRP.

"Bukan hal yang mengejutkan (rumah Hasto digeledah). Namun, tiada lain selain untuk mengalihkan isu (OCCRP)" kata Chico, Selasa.

Ia juga berpendapat, sikap KPK menggeledah rumah Hasto hanya sebuah drama.

Sebab, seperti yang sudah diketahui publik, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) periode 2019-2024, Harun Masiku.

"Soal penggeledahan ini kan sebenarnya ini drama saja. Karena kan sebenarnya Pak Hasto sendiri sudah jadi tersangka," ujarnya.

Sebagai informasi, selain rumah Hasto di Kota Bekasi, KPK juga menggeledah kediaman Sekjen PDIP itu di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Sindiran pedas Effendi Simbolon

Eks kader PDI Perjuangan Effendi Simbolon membantah adanya politisasi hukum terhadap penetapan tersangka oleh KPK RI terhadapHasto Kristiyanto.

Pernyataan itu disampaikan Effendi, merespons soal adanya penilaian kalau Hasto ditetapkan tersangka karena belakangan ini kerap berkomentar keras terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi.

Menurut Effendi, sejauh ini justru Jokowi menjadi salah satu pihak yang membantu Hasto dari kejaran KPK RI di periode sebelumnya.

"Gak lah, setahu saya justru pak Jokowi bantu dia, setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada dikutak-katik itu, ini kan periode yang baru ini gitu," kata Effendi saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2025).

"Ya artinya beliau secara political Will justru memberikan perhatian lah tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu," sambungnya.

Lebih jauh, Effendi bahkan mengaku pernah mengingatkan Hasto kalau Jokowi merupakan sosok yang melindunginya dari kejaran KPK.

Hal ini terjadi kata Effendi, saat dirinya masih menjadi kader DPP PDIP.

"Saya sampaikan juga ke mas Hasto begitu 'mas setahu saya pak Jokowi itu yang ikut menjaga anda loh', (dijawab Hasto) 'ooh enggak ini', ya silakan saja," kata dia.

Meski begitu, dirinya menyatakan urusan setelahnya diserahkan kepada Hasto.

Meski demikian, Effendi meminta kepada jajaran elite PDIP untuk bisa turut bertanggungjawab atas perkara yang melibatkan Hasto.

"Tapi ini gak hanya sebatas seorang Hasto saya kira ini harus pertanggungjawaban nya dari Ketua Umum nya dong," kata dia.

"Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab, ya meletakan jabatan kan ksatria juga, dan akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia," tandas Effendi.

Saat disinggung soal bentuk bertanggungjawaban yang dimaksud, Effendi menyatakan, Megawati sebagai Ketua Umum sejatinya mundur dari jabatan.

Lantaran menurut dia, persoalan yang menimpa Hasto Kristiyanto merupakan permasalahan hukum yang serius.

"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum,

Tak hanya itu, menurut Effendi, saat ini sudah saatnya PDI-P melakukan pembaharuan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal.

Apalagi kata mantan anggota Komisi I DPR RI 2019-2024 itu, perkara yang menjerat Hasto merupakan hal yang fatal.

"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini," kata dia.

"Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi," sambung Effendi.

Secara pribadi, Effendi mengaku prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di kubu partai banteng.

"Gimana ya, gak ada tanggapan turut prihatin saja," kata Effendi.

Lebih lanjut, Effendi mengatakan, apa yang tengah dialami oleh PDI-P ini merupakan suatu petaka yang besar.

Pasalnya, selama dirinya menghuni sebagai kader di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut, tidak pernah ada perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan tinggi.

"Ya itu kan dengan sendirinya, turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya," kata dia.

Effendi Simbolon bahkan menyebut PDIP sebagai partai yang memalukan. 

Menurutnya partai berlambang banteng tersebut kerap melontarkan caci maki terhadap Jokowi.

"Di satu sisi caci maki terus Pak Jokowi, o ini ya ya memalukan partai itu, masa partai kerjanya caci maki sih," kata Effendi.

"Tapi ketika ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya," sambungnya.

Menurut Effendi tidak ada urusan bila Hasto sibuk lantas meminta KPK menunda pemanggilan.

"Ya gak ada lah urusannya, emang siapa Hasto? Nggak ada lah malah sudah bagus tidak langsung ditahan. Saya kira harus proven lah harus ya, saya kan cukup lama juga di partai itu, sedih lah prihatin," kata Effendi.

Hasto Kristiyanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku.

Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024. 

Kasus kedua adalah dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. (*)

Tag:  #reaksi #jokowi #jadi #sasaran #hingga #dilaporkan #dibalas #effendi #simbolon #emang #siapa #hasto