Pengamat: Pilkada Harus Tetap Melalui Pemilihan Langsung, DPRD Bukan Pemilik Kedaulatan Rakyat

- Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons wacana pemilihan kepala daerah, kembali dipilih DPRD.

Ia tidak sependapat dengan usulan tersebut, sehingga menurutnya sistem pemilihan langsung untuk memilih kepala daerah harus tetap dipertahankan.

"Pilkada harus tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan di negeri ini," kata Emrus kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

Emrus beralasan bahwa DPRD bukan pemilik kedaulatan rakyat.

Sebab kedaulatan rakyat itu berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.

"Bukan melalui DPRD. Sebab, DPR RI dan DPRD bukan pemilik kedaulatan (rakyat)," ucapnya.

"Demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama-sama rakyat," imbuhnya.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. 

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Tag:  #pengamat #pilkada #harus #tetap #melalui #pemilihan #langsung #dprd #bukan #pemilik #kedaulatan #rakyat