3 Kontroversi Gelar Doktor Bahlil yang Ditangguhkan Universitas Indonesia, Disertasi Hasil Plagiat?

Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai doktor.

Sejak awal gelar doktor Bahlil Lahadalia yang lulus dari jenjang S3 program (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) ini menimbulkan kontroversi.

Berikut ini Tribunnews.com rangkum 3 poin kontroversi gelar doktor Bahlil Lahadalia.

Diduga Plagiat

Sidang disertasi Bahlil Lahadalia sempat menjadi sorotan.

Sebab, disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia itu diduga plagiasi milik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hal ini diketahui saat seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin, perangkat lunak yang kerap digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis.

Hasilnya, similirity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun karya mahasiswa itu berjudul Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia.

Dapat Gelar Doktor dalam Waktu Kurang dari 2 Tahun

Gelar Bahlil Lahadalia sebelumnya menuai kontroversi hingga muncul sebuah petisi yang dibuat untuk menolak gelar doktor yang disematkan kepada Menteri ESDM tersebut.

Bahlil Lahadalia yang lulus dari jenjang S3 program (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) ini menjadi sorotan karena ia hanya lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan saja.

Dalam petisi di laman change.org, tertulis alumni UI menduga ada praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi S3 Ketua Umum Partai Golkar itu.

Adapun petisi itu bertajuk "Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik".

"Kami para alumni Universitas Indonesia merasa prihatin dan keberatan atas dugaan praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi doktoral di perguruan tinggi saudara Bahlil lahadalia," tulis keterangan dalam petisi tersebut.

Studi Bahlil untuk meraih S3 itu dianggap sangat singkat dan mudah dalam meraih gelar doktor.

Pasalnya, tanpa melalui proses penelitian yang mendalam dan memenuhi standar akademik yang ketat.

Hal tersebut dinilai telah mengikis nilai prestise dan kredibilitas gelar doktor itu sendiri.

"Menurut kami, komersialisasi gelar doktor seperti penurunan kualitas penelitian, devaluasi gelar doktor di mata masyarakat internasional, dan ketidakadilan bagi mahasiswa yang menjalani proses yang sama," lanjut keterangan itu.

Para alumni UI tersebut lantas mendesak dibentuknya tim independen untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi doktoral Bahlil.

Hasil Joki

Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman menduga disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia untuk kebutuhan program doktoralnya di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) adalah hasil joki.

Kasman menyebut hal tersebut dapat dibuktikan ketika pihaknya diwawancarai oleh seseorang yang mengaku sebagai peneliti Lembaga Demografi bernama Izmi Askya.

Izmi, kata Kasman, mengaku pertemuannya dengan JATAM untuk kebutuhan disertasinya.

Namun, Kasman menyebut ternyata segala keterangan dari JATAM digunakan untuk kebutuhan disertasi Bahlil.

"Kami secara tegas mengatakan disertasi Bahlil tidak murni dikerjakan oleh Bahlil sendiri. Faktanya sudah ada, ketika Ismi Azkya datang menemui kami untuk kepentingan penelitian dan dia mengatakan untuk kepentingan penelitian pribadi."

"Tapi, nyatanya keterangan-keterangan yang kami sampaikan persis dengan apa yang dikutip dalam disertasi Bahlil," kata Kasman kepada Tribunnews.com, Rabu (13/11/2024).

Kasman juga menyebut saat dirinya mengonfirmasi terkait keterangan JATAM dicatut dalam disertasi Bahlil, dia mengungkapkan nomor teleponnya langsung diblokir oleh Ismi.

"Selain itu, kami tidak pernah menerima permintaan wawancara penelitian secara resmi dari Bahlil itu sendiri," tegasnya.

Berkaca dari peristiwa ini, Kasman mengungkapkan kelulusan Bahlil justru menimbulkan berbagai masalah.

Dia menilai Bahlil telah rusak moralnya sebagai seorang pejabat negara karena tidak jujur dalam meraih gelar doktoralnya.

Tak cuma itu, Kasman juga menganggap UI turut menerima masalah buntut meluluskan Bahlil.

"UI semakin melegitimasi dirinya sebagai kampus yang melayani praktik korup kekuasaan," tuturnya.

Usai dicatut, Kasman menuntut UI menghapus seluruh keterangan dari JATAM yang tertuang dalam disertasi Bahlil.

Selain itu, dia juga mendesak agar UI tidak hanya menangguhkan gelar doktor Bahlil, tetapi membatalkannya.

"Kami menuntut agar segala informasi yang bersumber dari JATAM untuk segera dihapus dari disertasi Bahlil dan UI Tidak hanya menangguhkan gelar doktoral tersebut, tetapi juga membatalkan pemberian gelar itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Kasman meminta adanya audit menyeluruh terkait pemberian gelar doktor kepada para pejabat negara dari UI.

"Jangan sampai praktik seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Bahlil, tetapi ada banyak pejabat negara yang lulus dengan praktik kotor untuk melayani kekuasaan seperti ini," tegasnya.

Di sisi lain, Tribunnews.com telah menghubungi Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia untuk mengonfirmasi terkait pernyataan Kasman yang menyebut adanya peneliti Lembaga Demografi UI bernama Izmi Askya melakukan joki terhadap disertasi Bahlil.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Amelita belum memberikan respons.

Respons Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui secara detail isi surat penangguhan gelar doktornya oleh Universitas Indonesia (UI).

Namun dia menegaskan, kepastian yudisium dirinya baru akan diselenggarakan pada Desember 2024.

Mengutip dari sejumlah sumber, yudisium merupakan keputusan yang menyatakan apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak, berdasarkan seluruh proses akademik yang telah dilalui sebagai bagian dari penilaian akhir.

"Saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat," ungkap Bahlil usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

"Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan di Desember," sambungnya.

Bahlil juga mengatakan, meskipun telah menyelesaikan sidang gelar doktor, dirinya saat ini masih memiliki tanggungan untuk menyelesaikan perbaikan disertasi.

Untuk detailnya, Bahlil meminta awak media dan publik untuk bertanya kepada pihak Universitas Indonesia.
 
"Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Selebihnya nanti tanya di UI aja, ya," pungkasnya.

Tag:  #kontroversi #gelar #doktor #bahlil #yang #ditangguhkan #universitas #indonesia #disertasi #hasil #plagiat