Fraksi PDI-P Ingatkan Program Prioritas Nasional Jangan Tambah Utang Negara

- Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Haris Turino mengingatkan agar program prioritas nasional pembiayaannya jangan malah menambah utang negara.

Hal ini merupakan salah satu poin pandangan Fraksi PDI-P dalam merespons Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Prioritas nasional seperti mobil nasional, motor nasional, industri semikonduktor, giant seawall, rekonstruksi pasca bencana harus memiliki skema pembiayaan yang tidak menambah tekanan, defisit, dan utang negara," kata Harris, saat membacakan pandangan fraksinya, Kamis.

Menurut dia, ini merupakan salah satu langkah untuk mendukung kebijakan fiskal.

Baca juga: Prabowo: MBG Bisa Hasilkan 3 Juta Lapangan Kerja, Uang Beredar di Desa Sangat Besar

Pemerintah juga diminta agar fokus kebijakan fiskal pada delapan klaster PKPN dan 60 program kerja disertai dengan anggaran yang memadai, indikator yang terukur, dan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, ia menyoroti pendapatan negara 2027 yang dirancang hanya sebesar 11,8 sampai 12,4 persen dari PDB.

Menurut dia, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target presiden dalam RPJMN yaitu sebesar 18 persen pada 2029.

Kemudian, reformasi perpajakan harus diarahkan pada redistribusi beban pajak yang lebih berkeadilan.

Selain itu, PDI-P menyoroti belanja negara harus diprioritaskan pada belanja pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Baca juga: Bakom RI Ungkap Instruksi Prabowo Telusuri Masalah MBG yang Berujung Pemecatan Dadan

"Pelaksanaan pendidikan dasar gratis sesuai dengan keputusan MK penguatan PBI BPJS Kesehatan, evaluasi secara menyeluruh program makan bergizi gratis serta efisiensi belanja kementerian dan lembaga," ujar dia.

Terkait subsidi energi dan non-energi juga harus disalurkan secara lebih tepat sasaran melalui reformasi subsidi dan perbaikan data penerima manfaat.

Dia menekankan, transfer ke daerah harus memenuhi amanah undang-undang HKPD, termasuk penyelesaian kurang bayar transfer ke daerah.

Dalam hal pengelolaan defisit APBN, Harris menekankan harus tetap berada pada batas aman serta memiliki peta jalan menuju kepada APBN berimbang.

"Program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman yang mewajibkan kontribusi pengembang untuk menyediakan rumah sederhana," ujar dia.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti nilai tukar pelemahan nilai rupiah menunjukkan masih adanya tekanan eksternal dan risiko capital outflow.

Baca juga: Prabowo Mau Perkuat Aparat Hukum: KPK, BPKP, Jaksa Agung, Berapa Kau Butuh? Saya Penuhi

Oleh karenanya, menurut dia, perlu ada sinergi fiskal dan moneter, penguatan kebijakan devisa hasil ekspor, penguatan investasi dan struktur ekonomi nasional, serta menyediakan fasilitas garansi swap.

Harris juga mengingatkan, pengendalian inflasi harus dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu segera mengantisipasi penurunan produksi migas dengan pembukaan ruang investasi eksplorasi, pengembangan lapangan baru.

Di kesempatan ini, Fraksi PDI-P pun menyatakan menyetujui pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah terhadap KEM PPKF tahun 2027.

"Berdasarkan pandangan, pendapat, serta masukan tersebut di atas, maka fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah terhadap KEM PPKF tahun 2027," tutur dia.

Tag:  #fraksi #ingatkan #program #prioritas #nasional #jangan #tambah #utang #negara