Pemerintah Pusat Diminta Ambil Alih Penanganan Seluruh Pelintasan Sebidang

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan seluruh pelintasan sebidang kereta api di Indonesia.

Usulan itu disampaikan untuk mengakhiri polemik saling lempar tanggung jawab antara PT KAI dan pemerintah daerah terkait pengelolaan pelintasan sebidang.

“Pelintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di KAI. Jadi mandatnya kalau pelintasannya melintasi jalan provinsi, berharap Pemprov. Kalau jalurnya kabupaten/kota, Pemda kabupaten/kota,” kata Huda saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (21/5/2026).

Baca juga: Pelintasan Liar & Budaya Jalan Pintas, Masalah yang Tak Pernah Selesai

Namun, Huda menilai pola pembagian tanggung jawab tersebut justru membuat penanganan pelintasan sebidang tidak optimal.

Karena itu, dia mendorong agar seluruh kewenangan diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

“Tapi kita ingin sudah enggak usah ada itu. Saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat. Di-take over. Oleh siapa? Kemenhub,” ujar dia.

Menurut Huda, jika tanggung jawab tetap dibebankan kepada pemerintah daerah, persoalan pelintasan sebidang akan terus berulang lantaran keterbatasan anggaran di daerah.

Baca juga: Dua Sisi Penutupan Pelintasan Liar Tebet: Cegah Kecelakaan Fatal, tapi Bikin Warga Resah

“Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, Pemda provinsi belum tentu punya duit, betul enggak? Pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit,” kata dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengakui, tantangan penanganan pelintasan sebidang memang tidak ringan.

Sebab, jumlah pelintasan sebidang di Indonesia mencapai ribuan titik.

“Tantangannya memang berat kita punya 3.700 pelintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa ini hampir 2.500-an,” kata Huda.

Prabowo benahi pelintasan sebidang

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap pelintasan sebidang di seluruh Indonesia.

Dia menyebut terdapat sekitar 1.800 titik pelintasan sebidang di Pulau Jawa yang sebagian besar belum terjaga dengan baik.

“Sekarang sudahlah, kami selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera, kami akan perbaiki semua lintasan tersebut,” ujar Prabowo.

Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana membangun pos penjagaan resmi dengan menempatkan petugas.

Baca juga: Marak Kecelakaan Kereta, KAI Bakal Tutup 40 Pelintasan Liar

Opsi lain yang juga direncanakan adalah membangun flyover dan underpass di titik dengan lalu lintas tinggi.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk mempercepat penanganan pelintasan sebidang, guna menekan risiko kecelakaan di masa mendatang.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan setelah terjadinya kecelakaan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Insiden ini menewaskan 15 orang dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka.

Tag:  #pemerintah #pusat #diminta #ambil #alih #penanganan #seluruh #pelintasan #sebidang