Dewan Pers Gelar Seleksi Anggota Komite Lewat Timsel untuk Tindak Lanjutin Perpres Publisher Rights

- Dewan Pers menggelar seleksi anggota komite usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

“Pleno Dewan Pers memutuskan Gugus Tugas yang akan menghasilkan tiga hal yang akan dilakukan," kata Ketua Dewan Pers sekaligus Ketuag Gugus Tugas, Ninik Rahayu di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Yang pertama yakni melakukan pembentukan tim seleksi, lalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang juga memiliki mandat dalam rangka penegakan Perpres ini, dan berkoordinasi dengan konstituen Dewan Pers. 

Ninik mengatakan, anggota Gugus Tugas terdiri dari pihak Dewan Pers dan tiga konstituen dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kemudian pada 2 Maret 2024, pihaknya telah menyelesaikan pembentukan Tim Seleksi (Timsel) Komite Perpres 32/2024.

“Ini terpilih sebagai Tim Seleksi Bapak Totok Suryanto, Ibu Ninuk Pambudy, Bapak Imam Wahyudi, Bapak Bayu Wardana, dan Ibu Winda Prawitasari,” kata  dia.

Imam Wahyudi dari pihak Dewan Pers ditunjuk sebagai ketua, dengan jurnalis senior Ninuk Pambudy selaku sekretaris. Sementara tiga lainnya menjadi anggota Timsel.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tanggung jawab platform digital (Perpres Publisher Rights) pada Senin kemarin (19/2/2024). 

Presiden mengumumkan hal tersebut saat hadir dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa, (20/2/ 2024).

Jokowi menegaskan diterbitkannya Perpres tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas serta keberlanjutan industri media konvensional di Tanah Air.

“Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” kata Jokowi.

Presiden mengaku bahwa rampungnya Perpres tersebut setelah melalui proses yang panjang. Ada perbedaan pandangan dan aspirasi dalam penyusunan Perpres tersebut. Selain itu ada juga pertimbangan implikasi dari adanya aturan sehingga dibutuhkan kesepahaman dari banyak pihak.

“Setelah mulai ada titik kesepemahaman, mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus akhirnya kemarin saya meneken Perpres tersebut,” kata Jokowi.

Adanya Perpres tersebut kata Jokowi, karena pemerintah ingin memastikan jurnalisme di Tanah Air tumbuh secara berkualitas serta jauh dari konten-konten yang sifatnya negatif. Melalui Perpres tersebut,  pemerintah juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional dengan adanya aturan kerjasama yang adil antara perusahaan media dengan platform digital.

“Kita ingin kerja sama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital, kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital,” tuturnya.

Jokowi menegaskan bahwa adanya Perpres tersebut bukan untuk mengintervensi kebebasan pers atau mengatur konten atau produk pers. Diterbitkannya Perpres murni untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas.

“Perlu saya ingatkan juga tentang implementasi Perpres ini. Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi terutama selama masa transisi implementasi Perpres ini, baik itu perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan,” kata Jokowi.

Pemerintah kata Jokowi terus berupaya mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi perusahaan pers. Ia telah meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi untuk memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Meskipun kata Jokowi, hal itu tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

“Ini berkali-kali saya sampaikan, minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, perusahaan pers dan kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini,” kata Jokowi.

Tag:  #dewan #pers #gelar #seleksi #anggota #komite #lewat #timsel #untuk #tindak #lanjutin #perpres #publisher #rights