Soal RUU Pemilu, PSI: Semangat di DPR Tidak Sama, Ada yang Merangkul, Ada Ingin Membuang

 - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menduga adanya ketidaksamaan pandangan antarfraksi di DPR menjadi penyebab alotnya pembahasan revisi Undang Undang Pemilu.

Ini tidak lepas dari adanya kepentingan partai politik besar yang ingin memasang target ambang batas parlemen (parliamentary threshold) setinggi mungkin.

"Semangatnya tidak sama. Ada semangat untuk merangkul dan semangat untuk membuang kan," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/5/2026).

Baca juga: Pakar Singgung Parpol Sibuk Bahas Ambang Batas, tetapi Isu Krusial Pemilu Terabaikan

Dia juga menyoroti rencana pemerintah ambil alih inisiasi pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Ia menilai langkah tersebut dilakukan mengingat lambatnya proses legislasi akibat tarik menarik kepentingan antarfraksi.

"Kita kembali ke rasionalitas bahwa di sisi lain kita bisa memahami bahwa pemerintah menganggap, bisa saja menganggap bahwa di DPR itu sangat lambat hari ini karena tarik-menarik kepentingan," ujarnya.

Baca juga: Pakar Ingatkan jika DPR Lambat Revisi UU Pemilu, Aturan yang Dihasilkan Akan Seadanya

Ali kemudian menyentil praktik pemilu sebelumnya, di mana partai-partai menengah ke atas dianggap mengambil keuntungan dari suara partai yang gagal melewati ambang batas.

Ia mencontohkan kasus PPP yang tidak lolos ke parlemen, di mana suaranya kemudian didistribusikan ke partai lain.

"Kira-kira gimana perasaan masyarakat yang mencoblos PPP tapi harus dialihkan ke partai lain," ujarnya.

Ali mendorong agar pemerintah dapat memediasi kebuntuan yang terjadi.

Upaya tersebut dinilai tidak terlalu sulit mengingat partai pendukung pemerintah saat ini sangat besar.

"Kita perlukan pemerintah untuk mediasi. Apalagi hari ini partai pendukung pemerintah sangat besar, sehingga mestinya bisa diatur satu pintu kan kepentingan partai dan pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Pakar Tata Negara: Tanpa Revisi UU Pemilu, Sulit Dapat Penyelenggara yang Kompeten

Ali memahami rasionalitas pemerintah yang melihat adanya tarik-menarik kepentingan yang sangat kuat di legislatif.

Namun, PSI tetap mendorong agar pembahasan dilakukan secara kolaboratif agar tidak terjadi cacat hukum yang berisiko dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau diambil alih pemerintah tok, kita juga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan masyarakat. Karena DPR apapun hari ini representasi dari masyarakat. Tetap dibahas supaya dia tidak cacat hukum," tegasnya.

Tag:  #soal #pemilu #semangat #tidak #sama #yang #merangkul #ingin #membuang