Komisi X DPR Khawatir Program Makan Siang Gratis Dilakukan Serampangan Tanpa Pertimbangkan Anggaran

    - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengkhawatirkan program makan siang gratis diimplementasikan serampangan, tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran. Karena itu, perlu adanya studi kelayakan terkait wacana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan digunakan untuk program makan siang gratis.   Huda menekankan, kajian itu penting agar program tersebut benar-benar layak diterapkan secara berkelanjutan.   “Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran. Apalagi jika program ini dilakukan secara ugal-ugalan untuk sekadar memenuhi janji kampanye," kata Huda kepada wartawan, Selasa (5/3).   Politikus Fraksi PKB itu juga mengingatkan Bank Dunia sudah memberikan peringatan, agar Indonesia berhati-hati terkait ambang batas defisit anggaran bila merealisasikan program tersebut.    "Jangan sampai program ini malah memicu penyimpangan yang merugikan rakyat,” ujar Huda.   Ia pun menyinggung simulasi makan siang gratis yang dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sebuah Sekolah yang berada di Tangerang Selatan. Sebab, Airlangga menyatakan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).   "Mungkin Pak Menko Perekonomian sendiri saat ini sedang bingung dari mana alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis," ucap Huda.   Karena itu, Huda mengingatkan jika kebijakan itu diterapkan, setidaknya alokasi dana BOS dari APBN harus naik hingga 600 persen.  

  “Wacana anggaran makan gratis akan diambilkan dari dana BOS itu layak dipertanyakan karena jelas tidak mungkin besaran dana BOS existing dari APBN yang saat ini berkisar Rp 51 triliunan harus dialihkan untuk program yang butuh anggaran lebih dari Rp 450 triliun. Mungkin Pak Menko Perekonomian sendiri saat ini sedang bingung dari mana alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis,” papar Huda.   Ia menyebut, besaran Dana BOS setiap tahun hanya berkisar Rp 51 triliun. Secara rinci, dana tersebut terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS PAUD. Selama ini dana BOS diperuntukkan membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia.    “Kalau dari besaran kebutuhan program makan siang gratis pasti tidak mungkin jika diambilkan dari dana program BOS. Makanya saya tidak paham maksud dari Pak Menko Perekonomian,” ungkap Huda.   Padahal, dana BOS 2023 tingkat sekolah dasar hanya berkisar Rp 900 ribu per siswa. Sedangkan untuk makan siang gratis yang dianggarkan Rp 15.000 per siswa. Jika dihitung kebutuhan tersebut selama 30 hari selama setahun maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp 5,4 juta.   “Maka jika Dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka sudah pasti alokasi anggarannya harus ditingkatkan hingga 600 persen,” pungkas Huda.  

Tag:  #komisi #khawatir #program #makan #siang #gratis #dilakukan #serampangan #tanpa #pertimbangkan #anggaran