BNPP Resmikan Program Bedah 15.000 RTLH di 40 Kabupaten Kawasan Perbatasan

— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI meresmikan program penyaluran bantuan peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kamis, (23/4/2026).

Peresmian itu dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Tito menegaskan, program BSPS merupakan langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. 

Ia menilai, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/4/2026).

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Jaga Kekompakan Forkopimda demi Stabilitas Daerah

BNPP juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap negara, sehingga memperkuat nasionalisme.

Tito mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 unit rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP pada 2026.

Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Kami memilihkan 40 kabupaten/kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” tambah Tito.

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu juga mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto serta sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Baca juga: Mendagri Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik

Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. 

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, renovasi rumah rakyat menjadi salah satu prioritas nasional sesuai arahan presiden. 

Ia menjelaskan, cakupan program BSPS pada 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah di seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000,” ujarnya. 

Pada 2025, terdapat 222 kabupaten/kota yang tidak mendapatkan program renovasi rumah, termasuk daerah perbatasan. 

Baca juga: Mendagri Ungkap Cara Murah Tekan Biaya Kesehatan: Walkable City dan Ruang Hijau

“Tahun ini, tidak boleh ada warga yang tidak dapat (bantuan),” kata Maruarar.

Ia menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. 

Dalam pelaksanaannya, program tersebut melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” jelas Maruarar.

Kebijakan berbasis data

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menilai, kolaborasi antara BNPP RI, Kementerian PKP, dan BPS sebagai terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. 

Baca juga: Mendagri: Kalau Forkopimda Kompak, Hampir Semua Masalah Daerah Selesai

Ia menekankan bahwa kebijakan berbasis data menjadi kunci agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakan hunian untuk 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan,” ujar Amalia. 

Ia menyebutkan, tingkat rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tergolong tinggi.

“Ada sekitar 85 persen rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten di kawasan perbatasan,” jelasnya.

Selain itu, BPS juga menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025 sebagai rujukan dalam perencanaan program perumahan.

BNPP berharap program bedah 15.000 RTLH ini dapat menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pembangunan pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan.

Baca juga: Mendagri Peringatkan Kepala Daerah: Jaga Diri dari Korupsi dan Inefisiensi

Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan data yang akurat, BNPP optimistis pembangunan kawasan perbatasan akan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tag:  #bnpp #resmikan #program #bedah #15000 #rtlh #kabupaten #kawasan #perbatasan