Komdigi Ancam Blokir Wikipedia, Waka Komisi I: Berdampak ke Publik, Hati-hati

- Komisi I DPR RI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil langkah terkait ancaman pemblokiran Wikipedia, karena belum mengikuti kewajiban sebagai pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, kebijakan membatasi akses terhadap Wikipedia dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

Sebab, platform tersebut menjadi salah satu sumber pengetahuan terbuka bagi publik.

“Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat,” ujar Dave kepada Kompas.com, Sabtu (18/4/2026).

Baca juga: Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons Bakal Diblokir Komdigi, Apa Penyebabnya?

“Karena itu, kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” sambungnya.

Meski demikian, Dave menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran sebagai PSE tetap harus dipatuhi oleh seluruh platform digital, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia.

Menurut dia, regulasi tersebut adalah instrumen penting untuk memastikan tata kelola ruang digital berjalan tertib, akuntabel, serta melindungi kepentingan masyarakat.

“Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” jelas Dave.

Kendati demikian, Komisi I DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca juga: Wikipedia Bisa Diblokir Komdigi 22 April

Dave mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog dengan Wikimedia Foundation guna mencapai kepatuhan tanpa menimbulkan kesan pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital.

“Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital,” pungkas Dave.

Diberitakan sebelumnya, Proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, mengumumkan bahwa layanannya berpotensi diblokir di Indonesia dalam waktu tujuh hari kerja, apabila tidak mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun resmi Wikipedia bahasa Indonesia di platform X pada Rabu (15/4/2026).

“Situs web Proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, akan diblokir oleh Kemkomdigi dalam waktu 7 hari kerja jika tidak mendaftar sebagai PSE lingkup privat di Indonesia,” demikian pernyataan yang diunggah Wikimedia.

Baca juga: Wikipedia Terancam Diblokir di Indonesia, Wikimedia Foundation Bakal Temui Pemerintah

Artinya, jika tak segera mendaftarkan diri, semua layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia dan Wikimedia Commons di Indonesia tidak bisa diakses lagi dari Indonesia pada Rabu (22/4/2026).

Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja sebelum pemblokiran diberlakukan.

Dalam pernyataan sebelumnya, Wikimedia menyinggung aturan PSE yang diterapkan pemerintah Indonesia.

Organisasi tersebut menilai kewajiban pendaftaran PSE berpotensi menjadi bentuk penyensoran di ruang digital.

Sebagai rujukan, Wikimedia turut menyertakan tautan artikel berjudul “Penyensoran internet di Indonesia” di situs Wikipedia.

Pengumuman yang dibuat Wikimedia tersebut adalah tindak lanjut dari ultimatum yang diunggah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang pada Rabu (15/4/2026), memberikan ultimatum kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftar sebagai PSE lingkup privat.

Baca juga: Dugaan Kebocoran Data Game dan Momentum Evaluasi Verifikasi IGRS Komdigi

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh platform.

Dikatakan Alex, pemerintah bahkan telah memberikan perpanjangan waktu sejak pemberitahuan awal pada 14 November 2025.

Namun, karena hingga kini proses pendaftaran belum juga rampung, Kemkomdigi menetapkan tenggat terakhir selama tujuh hari kerja.

“Dalam perpanjangan waktu terakhir, yaitu 7 hari, Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan proses pendaftaran PSE sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Dirjen Alex dalam siaran pers, dikutip KompasTekno dari situs resmi Komdigi.

"Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,” ujarnya.

Tag:  #komdigi #ancam #blokir #wikipedia #waka #komisi #berdampak #publik #hati #hati