Kemenlu Tegaskan Kerja Sama dengan AS Tetap Utamakan Kedaulatan RI

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenl) Yvonne Mewengkang menegaskan, kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pihak asing tetap mengutamakan kedaulatan serta mengikuti aturan yang berlaku.

Hal ini dismpaikan Yvonne guna mengklarifikasi isu adanya pemberian izin lintas udara (overflight clearance) supaya pesawat militer Amerika Serikat bebas melintas di Indonesia.

"Setiap bentuk pengaturan kerja sama, termasuk dengan Amerika Serikat, tetap berada dalam kerangka kedaulatan penuh Indonesia dan tetap memerlukan mekanisme serta prosedur nasional yang berlaku," ujar Yvonne kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2026).

Yvonne mengatakan, overflight clearance itu merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat agar pesawat militer mereka bisa bebas keluar-masuk Indonesia.

Baca juga: Kemlu Surati Kemhan soal Permintaan Pesawat Militer AS Bebas Terbang di Indonesia

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa usul itu masih dipertimbangkan secara internal oleh pemerintah Indonesia.

"Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar utama," kata Yvone.

Menurut Yvonne, kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat berfokus pada penguatan kerangka kerja sama yang lebih luas dan pengaturan overflight clearance tidak menjadi pilar utama dalam kerja sama tersebut.

Baca juga: Legislator PDI-P Desak Pemerintah Buka-bukaan soal Izin Bebas Terbang Militer AS di RI

Ia juga memastikan bahwa setiap usulan dalam kerja sama akan diproses sesuai aturan dan tidak dapat dimaknai sebagai keputusan final.

"Setiap usulan yang masih dalam pembahasan akan diproses secara cermat, terukur, dan sesuai mekanisme resmi pemerintah, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai keputusan final maupun kebijakan yang telah berlaku," kata Yvonne.

Ia melanjutkan, pemerintah juga mencermati secara serius dinamika geopolitik global yang berkembang saat ini.

Baca juga: Soal Pesawat Militer AS Bebas Akses: Belum Final, Pemerintah Jamin Kedaulatan Tetap di Tangan

Dengan begitu, setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan implikasi terhadap stabilitas regional.

"Seluruh bentuk kerja sama harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara, kemandirian kebijakan nasional, serta posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif," imbuh Yvone.

Pada Minggu (12/4/2026), media online The Sunday Guardian juga melaporkan terdapat dokumen pertahanan rahasia AS untuk mengamankan akses lintas udara bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia.

Dokumen tersebut disebutkan menyusul pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari lalu.

Disebutkan bahwa Prabowo menyetujui proposal guna mengizinkan izin lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat AS melalui wilayah udara Indonesia.

Tag:  #kemenlu #tegaskan #kerja #sama #dengan #tetap #utamakan #kedaulatan